Pertemuan Presiden Prabowo dengan Tokoh dan Ormas Islam di Istana
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengundang sekitar 40 hingga 50 tokoh dan pimpinan organisasi Islam ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai isu strategis nasional maupun global. Pertemuan ini mencakup berbagai topik penting, termasuk posisi Indonesia dalam membantu perjuangan Palestina dan keterlibatan negara dalam Board of Peace (BoP). Undangan terhadap tokoh-tokoh ini melibatkan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah.
Fokus Utama Diskusi
Salah satu fokus utama pertemuan adalah tentang Board of Peace, sebuah inisiatif yang diluncurkan dalam acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta merekonstruksi Gaza. Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang paling awal menandatangani BoP, menandai bergabungnya Indonesia dalam lembaga tersebut yang diinisiasi oleh mantan Presiden AS Donald Trump.
Beberapa negara lain juga telah bergabung dalam BoP, termasuk Arab Saudi, Bahrain, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Turkiye, Hungaria, Qatar, Israel, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, dan Uni Emirat Arab. Board of Peace diketuai oleh Presiden AS Donald Trump, sementara Indonesia menjadi anggota aktif dalam lembaga ini.
Daftar Tokoh yang Hadir
Dalam pertemuan tersebut, hadir beberapa tokoh Islam ternama, antara lain:
– Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar
– Waketum MUI Cholil Nafis
– Pengusaha Islam Jusuf Hamka alias Babah Alun
– Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar
– Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN dan tokoh NU
– Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dan ketua PP Muslimat NU
– Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU dan Menteri Sosial
– Arifatul Choiri Fauzi, ketua PP Fatayat NU dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
– Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah
– Abdul Mu’ti, Sekjen Muhammadiyah dan Mendikdasmen
– Yahya Cholil Staquf dan KH Miftachul Akhyar, ketua umum dan Rais Aam PBNU
– Arif Satria, Ketua Umum ICMI dan Kepala BRIN
– Bachtiar Natsir, Ketua Umum AQL
Isi Diskusi
Dalam diskusi, para tokoh membahas berbagai isu, terutama upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu Palestina. Menurut Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, seluruh peserta sepakat untuk membantu memperjuangkan Palestina. Ia menyebut bahwa penolakan terhadap penjajahan dan perjuangan kemerdekaan adalah amanat proklamasi.
Presiden juga menyampaikan pertimbangan realistis terkait situasi saat ini, agar Indonesia dapat lebih konkret dan progresif dalam menolong Palestina. Ia menekankan pentingnya partisipasi dalam inisiatif BoP, serta konsolidasi antara negara-negara Islam dan Timur Tengah yang ikut serta dalam lembaga tersebut.
Selain itu, Presiden menegaskan bahwa semua tindakan harus dilakukan dengan kewaspadaan, agar tidak merugikan rakyat Palestina. Ia juga menyetujui perlunya komunikasi yang lebih intens antara Kepala Negara dan pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam.
Tausiyah MUI Terkait Board of Peace
Setelah pertemuan, MUI mengeluarkan tausiyah yang menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia bergabung dalam BoP. Salah satu poin tausiyah menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Tausiyah MUI juga menyarankan agar pemerintah Indonesia meminta BoP untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selain itu, pemerintah harus menjamin bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak akan menghasilkan penjajahan Israel terhadap Palestina atau kejahatan perang yang menimpa Palestina.
Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi sikap dan tujuan prinsip Indonesia dalam bergabung dengan BoP. Pemerintah juga diminta untuk memperjuangkan perwakilan Palestina di dalam BoP. Selain itu, kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina jangan sampai menuju pada kondisi di mana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul.
Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi BoP juga ditegaskan untuk dihindari. MUI menekankan bahwa pemerintah Indonesia harus tetap konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif, serta berpegang teguh pada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
