KSPI Khawatir Impor 105.000 Pick Up dari India Ancam Pekerja Otomotif Nasional
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000 unit mobil pick up dari India. Rencana ini dinilai berpotensi mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menjelaskan bahwa sejumlah anggota KSPI di perusahaan produsen mobil telah menyampaikan potensi penurunan produksi akibat kebijakan impor tersebut. Ia menegaskan bahwa ada kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena output produksi bisa turun akibat impor tersebut.
“Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pick up dari India,” ujar Said Iqbal dalam siaran pers, Selasa (24/2). Ia mempertanyakan rasionalitas kebijakan tersebut, terlebih di tengah situasi ketenagakerjaan yang sedang tertekan. Menurutnya, gelombang PHK masih terus terjadi di berbagai sektor.
DPR Minta Agrinas Tunda Impor 105 Ribu Pick Up dari India
KSPI menilai jika 105.000 unit pick up tersebut diproduksi di dalam negeri, maka akan berdampak baik. Karena akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil, bahkan membuka lapangan kerja baru.
“Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang,” ujarnya.
Oleh sebab itu, KSPI mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif dalam negeri. Said Iqbal menyatakan bahwa sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat menegosiasi spesifikasi dibandingkan melakukan impor.
KSPI Mengkritik Kebijakan Impor yang Dinilai Ironis
KSPI menilai kebijakan tersebut ironis karena menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak, justru menghidupi tenaga kerja luar negeri. Sementara itu, buruh dalam negeri menghadapi ancaman PHK.
“Uang rakyat Indonesia dipakai menghidupi buruh India,” katanya.
Said juga menyinggung adanya penolakan dari kalangan industri terhadap rencana impor tersebut. Ia mengatakan Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha disebut tidak sejalan dengan kebijakan impor tersebut. Dia juga meminta adanya transparansi terkait pihak importir serta proses kebijakan yang diambil. Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyoroti rencana impor tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Rencana Impor Pick Up dari India
Sebelumnya, dua perusahaan otomotif India, PT Tata Motors dan Mahindra Ltd mengumumkan akan memasok 105 ribu unit kendaraan pick up untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Agrinas Pangan Nusantara. Impor pick up itu dilakukan untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Adapun jumlah tersebut terdiri dari Tata Motors yang akan memasok masing-masing 35 ribu unit pick up Yodha dan 35 ribu truk T.7 ke anak perusahaannya PT Tata Motors Distribusi Indonesia. Selain itu, 35 ribu unit pasokan pick up lainnya diimpor dari perusahaan Mahindra & Mahindra Ltd.
Direktur PT Tata Motors Distribusi Indonesia menyatakan Tata Yodha dan Ultra T.7 dirancang untuk kinerja yang berkelanjutan, waktu aktif yang tinggi, dan ekonomi operasi yang efisien. “Penyebaran mereka akan mendukung logistik pertanian di Indonesia dengan meningkatkan konektivitas, memungkinkan pergerakan barang yang lebih efisien di seluruh jaringan pedesaan dan regional,” kata dia dalam laman resminya, dikutip Jumat (20/2).
Chief Executive Officer Automotive Division Mahindra & Mahindra Ltd., Nalinikanth Gollagunta, mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung penguatan ekosistem koperasi di Indonesia. “Dengan menghadirkan Scorpio Pick Up sebagai bagian dari sistem koperasi, kami memperkuat tulang punggung logistik yang menghubungkan petani dengan pasar secara lebih efisien,” ujarnya dalam laman resmi Mahindra, dikutip Kamis (19/2).
Namun demikian, keputusan impor tersebut mengundang polemik karena dilakukan di tengah industri otomotif Indonesia. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika menyatakan perusahaan bermotor Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ia mengatakan anggota Gaikindo dan juga industri-industri pendukungnya, diantaranya industri komponen otomotif yang tergabung dalam GIAMM mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Namun memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi,” ungkap Putu Juli dalam keterangannya, Jumat (20/2).
