Kementerian Komunikasi dan Digital Perlu Lebih Tegas dalam Penegakan Regulasi
Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai perlu menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap kepatuhan platform seperti Roblox dan YouTube terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dra. Rachmah Ida, M.Com., Ph.D., seorang Guru Besar Media di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR). Menurutnya, pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang sudah ditetapkan, tetapi penegakan aturan tersebut masih kurang konsisten.
“Jadi kalau memang pemerintah Indonesia itu memang harus tegas. Jadi yang terjadi selama ini itu kita punya peraturan, namun peraturan itu tidak diimplementasikan atau tidak di-impose secara tegas ya oleh pemerintah,” ujar Ida kepada wartawan.
Ida menekankan bahwa komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan adalah hal penting untuk melindungi anak-anak dari ancaman siber. Menurutnya, jika hukum diterapkan secara konsisten dengan komitmen yang baik, maka platform-platform besar seperti Roblox dan YouTube akan lebih mudah mengikuti aturan yang ada.
“Nah, kalau hukum itu diterapkan secara konsisten dengan komitmen yang baik bahwa ini adalah untuk melindungi anak-anak kita dari apa namanya serangan-serangan siber yang berbahaya, saya yakin platform-platform itu pun akan memikirkan gitu ya dengan baik karena memang tujuannya adalah untuk kebaikan,” jelas Ida.
Keputusan Platform yang Masih Belum Jelas
Sampai saat ini, Roblox dan YouTube belum memberikan pernyataan resmi terkait kepatuhan mereka terhadap PP Tunas. Ida menyebutkan bahwa ia hanya mengikuti perkembangan berita di media sosial dan belum menemukan adanya pernyataan resmi dari kedua platform tersebut.
“Tapi sejauh ini saya membaca mengikuti perkembangan berita yang ada di medsos, YouTube dan Roblox sendiri belum memberikan pernyataan resminya mengapa mereka tidak mau berkompromi dengan aturan yang diterapkan PP Tunas,” ujar Ida.
Menurutnya, kemungkinan besar alasan ketidaktepatuhan tersebut bisa saja terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya siap. Namun, Ida menilai bahwa perbaikan harus segera dilakukan agar target kebijakan dapat segera mengikuti aturan yang berlaku.
“Karena memang apa namanya setiap platform itu kan boleh beroperasi di suatu negara tentu saja taat dengan aturan yang sudah ditetapkan negara gitu. Itu menurut saya,” tegasnya.
Pentingnya Komitmen dan Evaluasi yang Konsisten
Ida meyakini bahwa apabila pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam melindungi anak-anak Indonesia, maka kebijakan PP Tunas akan lebih mudah dijalankan. Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang membuat regulasi sulit diterapkan.
“Namun jika ada hal-hal yang terkait hal-hal yang lain yang kemudian menurut platform itu mungkin tidak adil, tidak dan sebagainya yang kita juga belum tahu kenapa itu ya mungkin tentu saja mereka agak sedikit mangkir gitu,” ujar Ida.
Selain itu, Ida menekankan bahwa regulasi harus diterapkan secara adil dan merata. Tidak boleh ada pilih kasih dalam penegakan aturan. Jika semua platform diterapkan secara sama, maka kepatuhan akan lebih mudah dicapai.
“Jadi dalam arti tidak tebang pilih ya. Jika itu dilakukan buat semua platform, ya semua platform. Jadi tidak, tidak hanya pada platform tertentu,” ucapnya.
Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan
Ida menambahkan bahwa komitmen terhadap kepentingan publik, khususnya perlindungan anak bangsa, harus menjadi fokus utama. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang konsisten juga sangat penting.
“Terus melakukan monitoring dan evaluasi, saya rasa. Tidak hanya ‘oh ini diatur’, tapi monitoring evaluasi, misalnya bisa enam bulanan, bisa satu tahun. Bagaimana melihat platform-platform ini sudah efektif enggak menjalankan misalnya tidak membagikan privasi anak misalnya. Lalu sudah membuat software untuk mem-ban jika ada anak yang masuk gitu misalnya, memblokir akun anak misalnya dan sebagainya,” lanjutnya.
Ida menilai bahwa jika langkah-langkah tersebut dapat dijalankan dengan baik, regulasi yang telah dibuat akan lebih kuat untuk dipatuhi. Dengan demikian, platform-platform besar seperti Roblox dan YouTube akan lebih mudah mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.
