Peran Semangat Bandung dalam Pembelaan Irian Barat di PBB
Pada 19 November 1969, delegasi Indonesia menghadapi situasi yang sangat kompleks dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat itu, masalah Irian Barat (kini dikenal sebagai Papua) menjadi fokus utama pembicaraan. Topik yang dibahas adalah “Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai West New Guinea (West Irian)”.
Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat pada pertengahan 1969 menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia dan Belanda untuk meminta PBB mencatatkan hasil tersebut. Pepera dilaksanakan dengan pengawasan dari perwakilan Sekretaris Jenderal PBB, dan hasilnya menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bergabung dengan Republik Indonesia.
Namun, keinginan ini tidak langsung disetujui. Wakil Ghana, Duta Besar Akwei, didukung oleh sekitar 30 negara, terutama dari Afrika Tengah, mengusulkan agar perdebatan ditunda hingga waktu tak tertentu. Mereka menyarankan agar rakyat Irian Barat diberi waktu hingga akhir tahun 1975 untuk menyatakan pendapat mereka. Usulan ini bertujuan untuk memastikan apakah Irian Barat benar-benar ingin bergabung dengan Indonesia atau ingin merdeka sendiri, sesuai tuntutan Gerakan Papua Merdeka.
Ghana juga mengklaim bahwa proses Pepera dilakukan secara paksa dengan melibatkan TNI, sehingga tidak jujur dan demokratis. Mereka menuduh Indonesia menjalankan bentuk “kolonialisme baru” di Irian Barat. Klaim ini memberikan angin segar kepada kelompok yang ingin Irian Barat merdeka atau terpisah dari Indonesia.
Peran Delegasi Aljazair dalam Menyelamatkan Hasil Pepera
Di tengah perdebatan yang semakin memanas, Ketua Delegasi Aljazair, Yazid, memutuskan untuk ikut bicara. Ia menghampiri tempat duduk delegasi Indonesia dan berbisik bahwa ia akan “melabrak” Wakil Ghana. Yazid memiliki latar belakang yang kuat dalam perjuangan anti-kolonial. Ia tinggal di Jakarta dari tahun 1953 hingga 1960 sebagai pelarian politik karena menentang kolonialisme Prancis di Maroko dan Aljazair.
Dengan kemampuan berbicara bahasa Prancis yang fasih, Yazid menyampaikan pidato selama 40 menit. Ia menjelaskan sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam membebaskan tanah airnya, termasuk Irian Barat. Di bagian akhir pidatonya, ia menyinggung Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 dan Semangat Bandung. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang menyamakan politik Indonesia terhadap Irian Barat dengan praktik rasialis di Afrika Selatan atau Portugal, lupa bahwa KAA membela pejuang kemerdekaan dari seluruh Asia-Afrika, termasuk Ghana.
Pidato Yazid berhasil melemahkan dukungan negara-negara pendukung Ghana. Bahkan, saat pemungutan suara dilakukan, para penyokong Ghana dan penentang Indonesia mundur secara teratur. Akhirnya, hasil Pepera diterima dengan 84 suara pro, 30 suara abstain, dan nihil kontra.
Relevansi Semangat Bandung dalam Diplomasi Indonesia
Semangat Bandung tidak hanya menjadi fondasi dalam pembelaan Irian Barat, tetapi juga tetap relevan dalam diplomasi Indonesia. Salah satu momentum penting adalah menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok VI di Havana pada September 1979. Saat itu, gerakan non-blok dianggap perlu dipulihkan karena adanya tekanan dari berbagai arah.
Dalam momen ini, Semangat Bandung kembali digali dan dipelajari. Roeslan Abdulgani menulis bahwa sukses KTT Non-Blok di Havana justru tercapai karena Semangat Bandung dapat dipelihara di tengah-tengah tarikan dan desakan dari berbagai pihak. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang lahir dari KAA masih hidup dan menjadi pedoman dalam diplomasi internasional.
Kesimpulan
Peristiwa 19 November 1969 menjadi bukti bahwa Semangat Bandung tidak hanya menjadi simbol perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi alat diplomasi yang efektif. Dengan bantuan peran aktif delegasi Aljazair, Indonesia berhasil mempertahankan hasil Pepera dan membuktikan bahwa prinsip kemerdekaan dan keadilan tetap menjadi prioritas dalam hubungan internasional.
