Serangan Iran terhadap Fasilitas Teknologi di Timur Tengah
Iran kini mulai menargetkan fasilitas milik perusahaan teknologi Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Hal ini membuat sejumlah raksasa teknologi khawatir akan mengalihkan investasi mereka ke negara-negara lain, termasuk Asia Tenggara.
Salah satu contohnya adalah Amazon Web Services (AWS), yang memiliki fasilitas komputasi awan di wilayah tersebut. Menurut laporan, AWS di Bahrain telah menjadi sasaran serangan Iran setidaknya dalam empat kesempatan terpisah. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya terjadi dalam satu bulan terakhir. Selain itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga dilaporkan mengancam akan mengebom pusat data Al Stargate di Uni Emirat Arab (UAE).
Proyek Stargate, yang diumumkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal tahun lalu, didukung oleh berbagai perusahaan teknologi ternama seperti Softbank Jepang, Oracle, Cisco, Nvidia, OpenAl, serta G42 UEA. IRGC sebelumnya juga mengancam akan menyerang fasilitas milik 18 perusahaan teknologi dan keuangan AS yang beroperasi di kawasan tersebut. Daftar perusahaan yang disebutkan meliputi Cisco, HP, Intel, Oracle, IBM, Dell, Palantir, JPMorgan, Tesla, GE, Spire Solutions, Boeing, dan perusahaan AI berbasis di UAE, G42.
Serangan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut direncanakan akan dimulai pukul 8 malam pada hari Rabu, 1 April, menurut pernyataan dari Garda Revolusi di Telegram. Direktur dari lembaga think tank Center for Strategic and International Studies, Aalok Mehta, menyatakan bahwa serangan-serangan ini menunjukkan bahwa pusat data kini bisa dianggap sebagai target sah dalam konflik bersenjata modern.
Perubahan dalam Keamanan Pusat Data
Menurut Mehta, hal ini akan secara signifikan mengubah cara perusahaan memandang keamanan pusat data di masa depan. Perusahaan infrastruktur AI mungkin akan membuat rencana darurat dengan mempertimbangkan untuk pindah ke wilayah yang lebih aman atau memperkuat pusat data saat ini dengan teknologi pertahanan rudal dan anti-drone.
Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan teknologi telah menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek infrastruktur AI di Timur Tengah. Alasan utamanya adalah harga energi dan lahan yang murah serta dukungan pemerintah setempat. Namun, kini konflik yang semakin memanas membuat banyak orang mempertanyakan masa depan pembangunan pusat data dan infrastruktur digital di kawasan tersebut.
Meski begitu, perusahaan penyedia layanan cloud skala besar kemungkinan tidak akan meninggalkan infrastruktur AI yang sudah ada. Namun, jika konflik berkepanjangan, dampaknya bisa terasa pada investasi di masa depan.
Perpindahan Investasi ke Wilayah Lain
Direktur Eksekutif Unit Geopolitik di Hilco Global, Patrick J. Murphy, mengatakan bahwa mungkin akan terjadi “pergeseran lokasi pembangunan kapasitas gelombang berikutnya.” Jika risiko geopolitik terus meningkat di Teluk, perusahaan mungkin akan mempercepat proyek di tempat-tempat seperti Eropa Utara, India, atau Asia Tenggara, di mana pasokan listrik, kerangka peraturan, dan kondisi keamanan lebih mudah diprediksi.
Namun, Tess deBlanc-Knowles, Direktur Senior di lembaga think tank Atlantic Council, menilai bahwa Timur Tengah masih menarik bagi perusahaan yang ingin membangun infrastruktur AI. Kawasan ini tetap menarik karena modal dari dana kekayaan negara, dukungan pemerintah, ketersediaan energi, dan perannya sebagai pintu gerbang ke pasar di belahan bumi selatan.
Pemerintah di Timur Tengah kemungkinan akan berlomba untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan AS agar tetap mempertahankan komitmen mereka di kawasan tersebut. Misalnya, UEA memandang pengembangan AI sebagai hal penting bagi masa depan mereka dan sangat bergantung pada teknologi ini.
Pertimbangan Investasi dan Keamanan
Mengingat biaya besar yang telah diinvestasikan pada fasilitas yang sudah beroperasi, di samping kontrak listrik, perjanjian lahan, dan konektivitas serat optik, kecil kemungkinan perusahaan AI besar akan mempertimbangkan untuk memindahkan kapasitas yang sudah dibangun. Pusat data biasanya perlu berlokasi dekat dengan pelanggan untuk memastikan latensi rendah dan layanan yang andal.
Oleh karena itu, memindahkan atau menutup fasilitas dapat menyebabkan pelanggaran perjanjian tingkat layanan dan risiko reputasi. Meskipun begitu, perencanaan skenario seputar perang Iran dan dampaknya terhadap kawasan Timur Tengah akan menjadi beban bagi komite investasi dan dewan direksi.
Alih-alih meninggalkan wilayah tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengamankan investasi dengan memperlambat penyebaran modal baru atau menunda kemitraan yang direncanakan. Jika konflik berlanjut atau meningkat, langkah-langkah antisipasi tersebut dapat berkembang menjadi evaluasi pusat regional alternatif untuk mengurangi paparan terhadap gangguan berkelanjutan dari konflik regional yang lebih luas.
