Semarang – Sebanyak 22 anak sekolah di Jawa Tengah (Jateng) teridentifikasi terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Hal ini diungkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyebaran paham radikal di kalangan pelajar.
Kompol Lugito Gopar, Kanit Idensos Satgas Wilayah Jawa Tengah Densus 88 Mabes Polri, menyebut bahwa puluhan anak tersebut telah mendapatkan pembinaan bersama aparat kewilayahan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan dilakukan di berbagai daerah, seperti Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, Banyumas, Kota Semarang, Magelang, Kota Surakarta, Jepara hingga Kudus.
Menurut Kompol Gopar, sebagian besar paparan paham intoleransi dan radikalisme berasal dari media sosial. Anak-anak tersebut terhubung dengan konten maupun grup yang mengarah pada kekerasan. “Rata-rata terpengaruh dari media sosial. Dari grup-grup kekerasan, kemudian mereka ikut dalam grup-grup ISIS Daulah,” ujarnya.
Selama ini, proses pembinaan dilakukan dengan melibatkan peran orang tua, sementara pihak sekolah belum dilibatkan secara langsung. Namun, ke depan, pola penanganan tersebut direncanakan berubah. Densus 88 akan memperkuat pencegahan melalui sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah bersama pemerintah daerah.
“Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan ke depan bisa kita lakukan sosialisasi bersama Dinas Pendidikan dan Kesbangpol ke sekolah-sekolah,” kata Kompol Gopar.
Terkait konten kekerasan di ruang digital, Kompol Gopar mengakui akses terhadap konten tersebut masih relatif terbuka. Karena itu, langkah pencegahan terus diperkuat. “Masih, makanya ini kami berupaya supaya mencegah. Jangan sampai kejadian seperti di Jakarta atau kemarin di Kalimantan Barat terjadi di sini,” katanya.
M Agung Hikmati, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Jawa Tengah, menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pencegahan sejak dini. “Kalau bicara Densus itu bukan soal penindakan semata. Ada sisi pencegahan, dan ini bagian dari upaya cegah radikalisme dan terorisme,” ujarnya.
Agung menyebut keterpaparan paham ekstrem di kalangan remaja menunjukkan tren yang perlu direspons cepat. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah bergerak bersama Dinas Pendidikan dan Densus 88 untuk memperkuat benteng ideologi kebangsaan di sekolah. “Keterpaparan di anak-anak remaja itu sudah mulai meningkat. Kami harus ambil langkah cepat,” katanya.
Kegiatan Meet and Greet Densus menjadi langkah awal yang sengaja dikemas dengan pendekatan kekinian agar lebih dekat dengan dunia remaja dan tidak menimbulkan rasa takut. “Kalau dengar Densus, anak-anak sering kali punya persepsi macam-macam. Makanya kita bikin kegiatan yang ramah dan dialogis,” ujar Agung.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Kusno menyambut baik kolaborasi lintas sektor tersebut. Menurutnya, isu intoleransi dan radikalisme merupakan tantangan serius di dunia pendidikan. “Ini program yang sangat penting. Kami berkepentingan untuk memfasilitasi, karena bahaya radikalisme dan terorisme tidak boleh dianggap sepele,” katanya.
SMAN 6 Semarang dipilih sebagai titik awal pelaksanaan program di Kota Semarang sebelum diperluas ke daerah lain di Jawa Tengah. “Ini menjadi titik awal. Dari sini nanti kita bergerak ke kabupaten dan kota lain,” ujarnya.
Tahap lanjutan telah disiapkan dengan menyasar enam kabupaten/kota terlebih dahulu sebelum program diperluas secara bertahap. “Target akhirnya memang semua sekolah, tapi sistemnya diseminasi. Tidak harus mendatangi satu per satu,” kata Kusno.
Kepala SMAN 6 Semarang Yuwana mengaku bersyukur sekolahnya dipercaya menjadi proyek percontohan. Ia menilai pendidikan toleransi menjadi bekal penting bagi siswa sebagai calon pemimpin bangsa. “Mudah-mudahan mereka kelak bisa mengisi kepemimpinan tanpa adanya intoleransi, radikalisme, dan terorisme,” ujarnya.
Kegiatan ini juga melibatkan media daring bacaaja.co. Chief Operating Officer bacaaja.co, Puji Utami, menyebut upaya pencegahan radikalisme pada pelajar merupakan tanggung jawab bersama. “Kami ingin anak-anak tidak tersangkut kekerasan, intoleransi, dan sejenisnya. SMAN 6 ini menjadi pilot project,” katanya.
