Kritik terhadap Akses Beasiswa LPDP yang Tidak Merata
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyoroti pentingnya menjaga keadilan dalam pemberian beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, LPDP seharusnya bisa diakses oleh semua kalangan, bukan hanya oleh kelompok masyarakat kaya. Hal ini menjadi respons atas kontroversi yang muncul akibat unggahan video seorang penerima beasiswa LPDP yang mengungkapkan kebahagiaannya saat anaknya resmi menjadi warga negara Inggris.
Sarmuji pernah menyampaikan hal ini dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Ia menegaskan bahwa tanpa penekanan dan afirmasi yang jelas, LPDP berisiko menjadi lingkaran yang hanya dinikmati oleh orang kaya.
Kasus yang Mengundang Kontroversi
Masalah ini bermula dari unggahan konten Dwi Sasetyaningtyas, alumni S2 di Delft University of Technology, Belanda, lulusan 2017. Suaminya, Arya Iwantoro, juga memperoleh beasiswa LPDP untuk studi S2 dan S3 di Utrecht University, Belanda, pada kurun waktu 2017 hingga 2022. Keduanya menggunakan dana abadi pendidikan dan pajak rakyat Indonesia.
Sarmuji menilai bahwa isu ini bukan sekadar soal pilihan pribadi seseorang, tetapi tentang desain kebijakan yang harus berpihak pada keadilan sosial. Menurutnya, struktur persyaratan LPDP secara faktual lebih mudah dipenuhi oleh kelompok yang sudah kuat secara sosial-ekonomi.
Persyaratan yang Memihak Kelompok Masyarakat Kaya
Standar akademik memang harus dijaga, tetapi hambatan bahasa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, seharusnya bisa dibantu dan ditingkatkan melalui program persiapan atau afirmasi yang memadai. Potensi akademik penerima beasiswa adalah hal utama, karena kemampuan mengikuti pembelajaran berat di perguruan tinggi kelas dunia menjadi prioritas utama.
Namun, Sarmuji menyoroti bahwa orang kaya biasanya lebih mudah memenuhi syarat seperti TOEFL bahasa Inggris. Orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata berasal dari keluarga yang memiliki akses ke sekolah dan kursus terbaik. Negara seharusnya hadir untuk membantu mereka yang kurang mampu meningkatkan kemampuan bahasa mereka.
Akses Pendidikan yang Tidak Sama
Ia menambahkan bahwa kelompok masyarakat mampu memiliki lebih banyak alternatif kuliah di luar negeri. Ketika satu pilihan tidak tersedia, mereka relatif lebih mudah mencari opsi lain, termasuk peluang pendidikan atau karier di luar negeri tanpa harus kembali ke Tanah Air. Berbeda dengan anak-anak dari keluarga tidak mampu, kesempatan seperti LPDP bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib.
Karena itu, Sarmuji menekankan bahwa yang lebih mendesak adalah keberanian negara untuk memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang secara struktural kurang beruntung, tanpa menurunkan standar kualitas akademik.
Perhatian Terhadap Alumni Pesantren
Sarmuji juga secara khusus menyoroti akses alumni pondok pesantren terhadap beasiswa LPDP. Menurutnya, tanpa kebijakan afirmatif, peluang alumni pesantren untuk lolos LPDP akan sangat kecil. Pesantren-pesantren yang pelajarannya harus dibagi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum akan sulit mendapatkan LPDP tanpa adanya perhatian khusus dari negara.
Ia menambahkan bahwa meskipun ada pesantren modern dengan kurikulum yang sudah mapan, jumlahnya masih terbatas. Jika ada alumni pesantren yang berhasil memperoleh LPDP, menurutnya itu merupakan capaian yang luar biasa.
Harapan untuk Evaluasi Kebijakan
Sarmuji berharap polemik yang berkembang di publik tidak berhenti pada kecaman personal, tetapi menjadi momentum evaluasi kebijakan agar dana abadi pendidikan benar-benar dirasakan oleh anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang sosial.
Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik.
