Amerika Serikat kembali memperluas perannya di kawasan Timur Tengah dan Afrika, yang selama puluhan tahun mengalami intervensi militer dari Washington. Hasil dari aksi tersebut sering kali dipertanyakan, baik dari segi keberhasilan maupun dampak jangka panjangnya.
Serangan yang dilakukan pada 28 Februari terhadap Iran menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ali Khamenei. Dia disebut sebagai salah satu target Presiden Donald Trump, dengan alasan untuk mengakhiri program nuklir Iran sekaligus mendorong perubahan rezim di Republik Islam tersebut. Namun, ini bukanlah pertama kalinya Amerika Serikat melakukan intervensi di kawasan ini.
Sebelum Trump, presiden seperti George Bush senior dan junior, serta Barack Obama, telah melakukan intervensi di Irak dan Libia. Mereka berhasil menggulingkan Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi. Namun, kejatuhan para penguasa itu tidak membawa demokrasi atau kebebasan, melainkan perang saudara dan ketidakstabilan yang masih berlangsung hingga kini.
Di Suriah, Amerika Serikat sempat berperan dalam mengakhiri kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS). Namun, setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada 2024, kekuasaan justru beralih ke kelompok lain. Di Afghanistan, rezim Taliban kembali berkuasa pada 2021 setelah hampir dua dekade Amerika Serikat melakukan intervensi militer di negara tersebut.
Dalam sebuah artikel terkenal pada 2015, Philip Gordon—diplomat sekaligus penasihat keamanan nasional di era pemerintahan Obama—merangkum aksi intervensi negaranya di kawasan itu dengan kalimat tajam: “Di Irak, Amerika Serikat ikut campur dan menduduki negara itu, hasilnya bencana yang sangat mahal. Di Libia, Amerika Serikat ikut campur tapi tidak menduduki, hasilnya tetap bencana yang sangat mahal. Di Suriah, Amerika Serikat tidak ikut campur dan tidak menduduki, hasilnya juga bencana yang sangat mahal.”
Para pakar menilai biaya besar itu bukan hanya ditanggung Washington, tetapi juga seluruh kawasan. “Ketidakstabilan di kawasan sebagian besar disebabkan oleh intervensi eksternal,” jelas Ibrahim Awad, profesor Hubungan Global di Universitas Amerika Kairo, kepada BBC Mundo. Meski Irak, Afghanistan, Libia, Suriah, dan Yaman menghadapi masalah tata kelola pemerintahan yang serius serta rezim otoriter, menurut Awad, persoalan tersebut “tidak bisa diselesaikan melalui intervensi asing.”
Beberapa Intervensi Militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan Afrika Utara
Irak (1991 dan 2003–2011)
Dalam beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat berulang kali melakukan intervensi militer terhadap Irak. Ketika Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada 1990 untuk merebut sumber daya minyak dan memperkuat posisinya di kawasan, Washington memimpin koalisi militer yang didukung PBB. Operasi yang dikenal sebagai Desert Storm itu menunjukkan superioritas militer AS. Melalui kampanye udara intensif dan intervensi darat cepat, koalisi tersebut berhasil membebaskan Kuwait dan mengusir pasukan Irak hanya dalam hitungan pekan.
Saddam Hussein tetap berkuasa, namun Irak harus menghadapi berbagai sanksi internasional dan instabilitas internal yang memicu ketegangan sektarian. Operasi tersebut dianggap sebagai keberhasilan militer yang memulihkan hukum internasional. Sebagai intervensi besar pertama sejak runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin, Perang Teluk menandai era baru intervensi militer AS. Washington pun tampil tanpa pesaing dalam tatanan global.
Pada 2003, koalisi lain yang dipimpin Amerika Serikat dan UK kembali menginvasi Irak dengan alasan rezim Saddam Hussein diduga memiliki senjata pemusnah massal dan berhubungan dengan jaringan terorisme internasional. Senjata itu tak pernah ditemukan. Namun koalisi berhasil mencapai Baghdad dalam beberapa minggu, dan Saddam Hussein akhirnya ditangkap serta dieksekusi.
Pasca-invasi 2003, Irak terjerumuh dalam rangkaian aksi kekerasan yang dipicu oleh pemberontakan, konflik sektarian antara Sunni, Syiah, dan Kurdi, serta munculnya kelompok ekstremis yang kemudian melahirkan organisasi yang menamakan diri Negara Islam (ISIS). Antara 2014 dan 2015, ISIS sempat menguasai sepertiga wilayah Irak dan separuh Suriah.
Tidak adanya rencana jelas pasca-invasi, ditambah kesalahan strategis seperti pembubaran tentara dan aparat keamanan Irak, membuat ribuan pria bersenjata kehilangan pekerjaan. Banyak di antara mereka bergabung dengan pemberontakan, memperburuk situasi politik yang masih mengguncang negara itu hingga kini. Menurut kajian Iraq Body Count yang mencatat korban sejak 2003, sedikitnya 300.000 orang—baik warga sipil maupun kombatan—tewas akibat kekerasan langsung. Organisasi lain meyakini jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi.
Afghanistan
Pada 2001, Amerika Serikat melancarkan Operation Enduring Freedom di Afghanistan bersama koalisi negara-negara anggota NATO untuk menggulingkan rezim Taliban. Washington memutuskan invasi setelah gerakan Taliban yang menguasai Afghanistan sejak 1996 menolak menyerahkan Osama Bin Laden, pemimpin Al Qaeda yang berada di balik serangan terhadap Menara Kembar di New York dan Pentagon pada 11 September 2001. Intervensi itu menumbangkan rezim Taliban hanya dalam hitungan minggu dan membentuk pemerintahan baru yang didukung komunitas internasional.
Namun, perang tidak berakhir. Konflik berlanjut lebih dari dua dekade karena Taliban tidak lenyap, melainkan berhasil kembali mengorganisasi diri dan terus melawan pasukan AS serta NATO. Pada 2020, setelah banyak wilayah jatuh ke tangan Taliban, Amerika Serikat mulai bernegosiasi untuk menarik pasukan. Proses itu dimulai Mei 2021 dan semakin cepat setelah Taliban merebut Kabul pada Agustus tahun yang sama.
Perang di Irak yang dimulai pada 2003 membuat perhatian dan sumber daya militer Amerika Serikat banyak teralihkan dari Afghanistan. Sasaran utama yang semula untuk menghancurkan Al Qaeda bergeser menjadi proyek “pembangunan negara” (nation-building). Namun, seperti halnya di Irak, intervensi itu tidak punya strategi jelas maupun konsensus tentang cara mencapainya.
Libia
Pemimpin Libia, Muammar Gaddafi, menjadi kepala negara selanjutnya yang digulingkan melalui intervensi militer yang melibatkan Amerika Serikat pada 2011. Kekalahan Gaddafi terjadi di tengah gelombang Arab Spring, ketika protes rakyat terhadap rezim yang ia pimpin sejak 1969 direspons dengan aksi brutal. Konflik kemudian pecah antara pasukan rezim dan kelompok pemberontak, menyebar ke seluruh negeri.
Dewan Keamanan PBB merespons dengan menetapkan zona larangan terbang. Amerika Serikat bergabung dalam koalisi bersama sekutu NATO, termasuk UK dan Prancis, untuk membantu pemberontak, melindungi warga sipil, serta melancarkan serangan udara terhadap pasukan rezim. Kubu pemberontak berhasil merebut Tripoli dan menangkap Gaddafi, yang kemudian tewas pada Oktober 2011. Namun, seperti di Afghanistan dan Irak, konflik tidak berhenti di situ.
Kejatuhan Gaddafi meninggalkan kekosongan kekuasaan tanpa solusi yang jelas dari koalisi. Situasi itu membuka jalan bagi munculnya berbagai kelompok bersenjata dan milisi, termasuk kelompok seperti ISIS. Pasukan internasional, yang enggan terjebak dalam intervensi panjang dan mahal, menghentikan operasi tempur setelah kematian Gaddafi. Mereka hanya melanjutkan dukungan terbatas berupa pelatihan, pendampingan, serta sesekali serangan udara terhadap kelompok penentang pihak berkuasa.
Suriah
Suriah adalah salah satu negara yang terguncang oleh gelombang Arab Spring pada 2011, ketika rakyat menuntut demokrasi dan mengakhiri rezim otoriter. Pemerintahan Bashar al-Assad menanggapi demonstrasi damai dengan aksi brutal sehingga memicu perang saudara yang berlangsung lebih dari 15 tahun. Meski rezim Assad akhirnya tumbang, konflik hingga kini belum berakhir.
Perang Suriah berkembang menjadi konflik multitahap, melibatkan aktor internal maupun eksternal. Berbagai kelompok bersaing memperebutkan wilayah, mulai dari milisi pro-pemerintah, pemberontak moderat, pasukan Kurdi, hingga kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS. Peta kekuasaan negara terus berubah seiring perebutan kendali. Namun mereka tidak bertarung sendirian. Rusia dan Iran memberikan dukungan militer kepada pasukan rezim, sementara Turki mempersenjatai, melatih, dan mendanai kelompok pemberontak Sunni dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah.
Yaman
Amerika Serikat berulang kali melakukan operasi kontra-terorisme di Yaman sejak serangan 11 September 2001. Sasaran adalah kelompok cabang Al Qaeda di Semenanjung Arab. Yaman terjerumuh ke dalam konflik sipil pada 2014, setelah pemberontak Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sana’a. Setahun kemudian, koalisi negara Arab pimpinan Arab Saudi turun tangan melawan pemberontak. Washington tidak mengirim pasukan darat, tetapi menjual senjata serta memberikan dukungan logistik dan intelijen kepada koalisi.
Pemberontakan Houthi merupakan gerakan Syiah yang kini menguasai sekitar 30% wilayah Yaman. Di daerah kekuasaannya, mereka dituduh menerapkan kekuasaan secara represif dan dituding melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks perang Gaza, kelompok Houthi melancarkan serangkaian serangan terhadap jalur pelayaran di Laut Merah. Amerika Serikat, berkoordinasi dengan sekutu-sekutunya, seperti UK, guna membombardir posisi militer dan infrastruktur Houthi demi melindungi jalur pelayaran internasional.
Yaman, negara termiskin di Timur Tengah, terjerumuh dalam krisis kemanusiaan mendalam yang diperparah oleh bertahun-tahun ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hingga 2023, lebih dari 377.000 orang kehilangan nyawa, menurut organisasi Campaign Against Arms Trade. Sebagian besar korban meninggal akibat dampak tidak langsung konflik, seperti kelaparan, penyakit, dan minimnya akses layanan dasar. Data PBB menunjukkan hampir 80% penduduk Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Lebih dari empat juta anak tidak bersekolah, menandai generasi yang terancam kehilangan masa depan akibat perang berkepanjangan.
Operasi CIA di Indonesia: Film porno, daftar perburuan komunis, hingga Metode Jakarta
Pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wafat dalam serangan AS dan Israel
‘Kami telah mempersiapkan ini selama 47 tahun’ – Pasukan Kurdi bersiap menyerbu Iran melalui jalur darat
Siapakah Taliban? Sejarah kelompok yang kini menguasai kembali Afghanistan
Kisah pria yang pernah siap mati untuk Taliban – ‘Kalau mereka mewakili Islam, kenapa begitu kejam?’
Taliban melarang buku-buku karya perempuan di semua universitas Afghanistan
Presiden Obama sebut Libia sebagai kesalahan terbesar
Ketika banjir bandang di Libia diperparah sengketa politik
Kisah enam WNI yang disandera kelompok bersenjata di Libya: ‘Kami bertahan hidup dengan menjual ikan teri’
Pemberontak HTS kuasai Damaskus, rumah Assad dijarah warga – Apa yang terjadi di Suriah?
Siapa yang mengendalikan Suriah setelah 13 tahun dilanda perang dan apakah ISIS masih ada di sana?
Pengakuan perempuan minoritas Alawi di Suriah yang diculik dan diperkosa – Mengapa dikaitkan dengan ideologi dan kejatuhan rezim Bashar al-Assad?
Siapa Abu Mohammed al-Jolani, pemimpin kelompok Hayat Tahrir-Al Sham yang kini menggulingkan rezim Assad?
Apa itu sekte Alawi, agama mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad?
Apa kepentingan AS, Rusia, Turki, Israel, Iran, dan kekuatan internasional lain di Suriah setelah Assad tumbang?
Siapa kelompok pemberontak Houthi di Yaman dan mengapa mereka menyerang kapal-kapal kargo yang menuju Israel?
Perang di Ukraina memperparah krisis kemanusiaan ‘yang terlupakan’ di Yaman
Serangan AS dan Inggris terhadap Houthi di Yaman – Apa yang kita ketahui sejauh ini dan apa strategi di baliknya?
Operasi CIA di Indonesia: Film porno, daftar perburuan komunis, hingga Metode Jakarta
Pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wafat dalam serangan AS dan Israel
Sejauh mana dampak perang AS-Israel dengan Iran terhadap stabilitas ekonomi-politik Indonesia?
