Presiden Prabowo Subianto Tiga Kali Berkunjung ke Prancis, Munculkan Pertanyaan dari Publik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau dalam kasus ini, Presiden Prabowo Subianto, telah melakukan kunjungan luar negeri tiga kali ke Prancis pada tahun ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih jelas mengenai tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari setiap perjalanan diplomatik tersebut.
Dalam waktu lima bulan, Presiden Prabowo tercatat telah tiga kali melakukan lawatan ke negara Eropa tersebut. Intensitas kunjungan yang tinggi dinilai perlu disertai dengan penjelasan yang lebih transparan kepada publik mengenai tujuan, agenda, serta capaian yang diharapkan dari setiap kunjungan.
PDI-P Minta Penjelasan Lebih Rinci
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi salah satu pihak yang meminta pemerintah memberikan keterangan yang lebih rinci terkait berbagai kunjungan luar negeri Presiden. Menurut partai berlambang banteng itu, masyarakat berhak mengetahui target strategis yang ingin dicapai dari setiap perjalanan kenegaraan yang dilakukan atas nama bangsa dan negara.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa setiap lawatan presiden ke luar negeri semestinya memiliki agenda yang jelas dan terukur, sekaligus dikomunikasikan kepada publik secara transparan. Ia menyampaikan hal ini usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD PDI-P se-Indonesia, Sabtu (30/5/2026).
“Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik,” ujar Andreas.
Pemerintah Diminta Menjelaskan Target Diplomasi
Andreas menilai perjalanan luar negeri seorang presiden bukan sekadar agenda seremonial atau kunjungan biasa. Menurutnya, setiap perjalanan diplomatik selalu membawa misi tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional, baik di bidang ekonomi, politik, pertahanan, maupun kerja sama internasional.
Karena itu, publik perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai urgensi kunjungan tersebut, termasuk manfaat konkret yang diharapkan bagi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, berbagai kunjungan luar negeri kepala negara selalu dibarengi dengan agenda yang padat serta sasaran diplomasi yang jelas.
Dalam konteks saat ini, Andreas menilai pemerintah melalui kementerian terkait maupun juru bicara kepresidenan perlu lebih aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan maupun spekulasi.
“Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo. Tentu di sini yang Setneg atau juru bicaranya yang harus menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut, dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan luar negeri tersebut,” tutur Andreas.
Komunikasi Dinilai Perlu Dilakukan Sebelum Keberangkatan
Lebih jauh, Andreas menyoroti pola komunikasi pemerintah yang menurutnya sering kali baru menjelaskan agenda kunjungan setelah presiden tiba di negara tujuan. Padahal, informasi tersebut seharusnya sudah diketahui publik sebelum keberangkatan dilakukan.
Menurutnya, keterbukaan sejak awal akan membantu masyarakat memahami alasan di balik setiap lawatan presiden sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pemerintahan.
“Ini kan menjadi pertanyaan kan karena setelah pergi sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan gitu. Seharusnya kan sebelum pergi itu media sudah tahu sehingga publik, rakyat sudah tahu gitu, karena presiden pergi mewakili negara gitu,” kata dia.
Andreas juga menegaskan pentingnya peran tim komunikasi pemerintah dalam menjelaskan berbagai program maupun langkah strategis yang dilakukan Presiden. Komunikasi yang baik dinilai mampu mencegah munculnya kesalahpahaman dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Ya sederhana aja apa yang menjadi program pemerintah, apa yang harus dilakukan. Ya misalnya kayak presiden pergi, ini disampaikan ke publik gitu,” jelas Andreas.
Tak Cukup Dijelaskan Sebagai Agenda Seremonial
Menurut Andreas, penjelasan mengenai kunjungan presiden ke luar negeri tidak cukup jika hanya dikaitkan dengan agenda simbolik atau kegiatan seremonial semata. Publik membutuhkan gambaran yang lebih utuh mengenai hasil yang ingin dicapai pemerintah dari setiap perjalanan diplomatik tersebut.
“Tidak, oh ini pergi ke ini, pergi ke apa nanti sholat Idul Adha di Prancis. Itu kan bukan argumentasi gitu,” pungkas Andreas.
Kunjungan Ketiga Prabowo ke Prancis Tahun Ini
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis yang dimulai pada Rabu (27/5/2026). Lawatan tersebut menjadi kunjungan ketiganya ke negara itu sepanjang tahun 2026.
Sebelum kunjungan terbaru ini, Prabowo telah lebih dahulu bertolak ke Prancis pada 23 Januari dan 14 April 2026 dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Pemerintah menyebut kunjungan ketiga tersebut menghasilkan sejumlah komitmen kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari pertahanan, ekonomi, pendidikan, hingga pembahasan isu-isu geopolitik global.
Meski demikian, frekuensi kunjungan yang cukup intens dalam waktu singkat tetap menjadi perhatian sejumlah kalangan politik. Mereka menilai pemerintah perlu menjelaskan secara lebih rinci target diplomasi yang hendak dicapai agar masyarakat dapat memahami manfaat konkret dari setiap perjalangan luar negeri Presiden bagi kepentingan nasional Indonesia.
