Peran Indonesia dalam Board of Peace dan Kritik dari Anies Baswedan
Indonesia, sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga prinsip perdamaian dan kemerdekaan di panggung internasional. Namun, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah organisasi internasional yang didirikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini menjadi sorotan.
Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta dan tokoh politik yang dikenal dengan pendiriannya yang jelas, memberikan komentar terkait hal ini. Ia menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP dapat mengurangi kredibilitas negara kita dalam menjunjung prinsip perdamaian dan hukum internasional.
Prinsip Politik Bebas Aktif
Anies menekankan bahwa politik bebas aktif bukan berarti Indonesia harus ikut serta dalam semua forum atau organisasi internasional. Sebaliknya, ia menilai bahwa politik bebas aktif adalah tentang memilih posisi yang selaras dengan nilai-nilai bangsa, seperti membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan melindungi korban penjajahan.
“Kita tidak bisa hanya mengikuti semua meja tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang telah kita janjikan,” ujarnya.
Menurut Anies, keikutsertaan Indonesia dalam BoP yang dipimpin oleh Trump menimbulkan pertanyaan serius. Jika organisasi tersebut benar-benar bertujuan untuk perdamaian, mengapa pendirinya justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perdamaian itu sendiri?
Tindakan Trump yang Mengkhawatirkan
Trump, yang baru saja memerintahkan serangan udara ke Iran, dianggap oleh Anies sebagai contoh nyata ketidaksejajaran antara tujuan BoP dan tindakan nyata pemimpinnya. Serangan tersebut dilakukan tanpa mandat PBB dan di tengah proses negosiasi yang sedang berlangsung, bahkan menyebabkan korban dari tingkat kepala negara.
“Bagaimana mungkin sebuah dewan perdamaian bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa, sementara pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” tanya Anies.
Ini menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang ingin diwujudkan.
Keputusan untuk Keluar dari BoP
Anies menyarankan agar Indonesia segera keluar dari BoP. Ia menilai bahwa langkah ini bukan berarti anti-perdamaian, melainkan bentuk kesetiaan pada prinsip-prinsip bangsa.
“Keluar dari BoP adalah cara kita menunjukkan bahwa kita tidak ingin menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan yang bahkan tidak sanggup menyandang namanya sendiri,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Indonesia harus lebih bijak dalam memilih forum internasional yang diikuti. Dalam situasi seperti ini, penting bagi negara untuk tetap menjaga kredibilitasnya dan tidak terjebak dalam posisi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang telah diperjuangkan.
Prabowo dan Peran sebagai Juru Damai
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan sikap yang berbeda. Ia menyatakan siap menjadi mediator dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Bahkan, ia bersedia melakukan kunjungan langsung ke Teheran untuk menjalankan peran tersebut.
Namun, pendapat ini tidak sepenuhnya disetujui oleh semua pihak. Salah satu tokoh yang menyampaikan kritik adalah Dian Wirengjurit, mantan Duta Besar RI untuk Iran. Menurut Dian, keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat memengaruhi pandangan Iran terhadap netralitas Indonesia.
Dian menilai bahwa Iran mungkin tidak akan sepenuhnya menerima Indonesia sebagai mediator, karena posisinya yang tergabung dalam organisasi yang dipimpin oleh AS. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Indonesia dalam mengambil posisi di panggung internasional sangat penting, baik untuk menjaga reputasi maupun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.
Kesimpulan
Peran Indonesia dalam Board of Peace dan reaksi dari tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan menunjukkan bahwa negara harus lebih hati-hati dalam memilih forum internasional yang diikuti. Kredibilitas dan prinsip bangsa harus tetap dijaga, terlepas dari tekanan atau dorongan dari pihak luar.
Dengan demikian, langkah keluar dari BoP mungkin menjadi pilihan yang lebih tepat, jika memang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ingin dijunjung Indonesia.
