Penjelasan dan Persepsi Mengenai Polemik Film Pesta Babi
Polemik seputar film dokumenter Pesta Babi terus berkembang, kini memasuki ranah hukum. Di tengah perdebatan mengenai penggunaan identitas dan kemunculan tokoh adat Papua dalam film tersebut, perhatian publik tertuju pada langkah Yasinta Moiwend atau yang dikenal luas sebagai Mama Sinta yang melaporkan pihak terkait ke Polda Metro Jaya.
Di tengah mencuatnya perbedaan pandangan tersebut, sutradara film Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, justru mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian maupun serangan terhadap Mama Sinta. Menurutnya, sosok pejuang lingkungan asal Merauke itu tetap layak dihormati atas perjuangan panjang yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun.
Dandhy Hormati Sikap Mama Sinta
Menanggapi laporan yang kini sedang diproses kepolisian, Dandhy menyatakan bahwa tim kolaborasi film Pesta Babi menghormati sikap yang diambil Mama Sinta saat ini. Ia mengakui adanya perubahan situasi yang membuat pihaknya masih berupaya memahami alasan di balik keputusan Mama Sinta untuk membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
“Kami tim kolaborasi film Pesta Babi menghormati apa pun sikap Mama Yasinta saat ini dan meminta publik untuk tidak menyudutkan atau menghakimi beliau, sembari kami masih berusaha memahami apa yang terjadi dengan perubahan pilihan sikap ini,” kata Dandhy dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/5/2026).
Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan kepada masyarakat agar tidak menjadikan Mama Sinta sebagai sasaran serangan maupun perundungan di ruang publik.
Tokoh Adat yang Selama Ini Berjuang untuk Papua
Bagi Dandhy dan tim produksi, sosok Mama Sinta bukanlah figur biasa. Ia dikenal sebagai perempuan adat Malind yang selama bertahun-tahun aktif menyuarakan berbagai persoalan masyarakat adat di Papua Selatan. Karena itulah, meskipun kini muncul perbedaan pandangan terkait film tersebut, Dandhy menegaskan bahwa jasa dan perjuangan Mama Sinta tetap harus dihormati.
“Mama Yasinta Moiwend adalah seorang tokoh perempuan adat Malind yang sudah lama berjuang untuk diri dan komunitasnya, jauh sebelum proses pembuatan film dokumenter ini berlangsung,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tim film tidak ingin polemik yang berkembang menghapus rekam jejak perjuangan Mama Sinta yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat Papua.
Kehilangan Kontak Sejak Video Viral
Di tengah memanasnya persoalan, Dandhy juga mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi langsung dengan Mama Sinta. Menurutnya, sejak video terkait keberatan Mama Sinta mulai beredar luas hingga kemunculannya di Polda Metro Jaya, pihak produksi belum berhasil menjalin komunikasi secara langsung.
“Setelah videonya beredar pada Sabtu malam, 23 Mei lalu, hingga mendatangi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada Jumat, 29 Mei, Mama Yasinta belum dapat dihubungi atau ditemui langsung,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat tim kolaborasi film masih berusaha mencari jalan komunikasi yang dapat membuka ruang dialog antara kedua belah pihak.
Tetap Berupaya Menjalin Komunikasi
Meski menghadapi situasi yang tidak mudah, tim produksi menegaskan tidak akan berhenti mencoba menjalin komunikasi dengan Mama Sinta. Upaya tersebut disebut akan dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk melalui keluarga dan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan Mama Sinta. Mereka berharap persoalan yang kini berkembang dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengabaikan substansi yang selama ini menjadi perhatian bersama, yakni kondisi masyarakat adat di Papua.
Soroti Persoalan yang Lebih Besar di Papua
Di balik polemik yang menyita perhatian publik, Dandhy berharap masyarakat tidak melupakan persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat adat di Papua Selatan. Menurutnya, isu mengenai tanah adat, hak-hak masyarakat lokal, dan berbagai persoalan sosial lainnya tetap membutuhkan perhatian luas dari publik nasional.
Karena itu, ia berharap dukungan masyarakat tidak hanya terfokus pada kontroversi film semata, tetapi juga pada perjuangan yang lebih besar yang selama ini berlangsung di Tanah Papua.
“Kami mengharapkan dukungan perhatian publik terhadap persoalan ini, sembari kita melanjutkan solidaritas untuk upaya penyelesaian persoalan yang begitu besar di Tanah Papua,” tuturnya.
Berawal dari Laporan Mama Sinta ke Polda Metro Jaya
Sebelumnya, Mama Sinta resmi melaporkan Ketua LBH Merauke, Johnny Teddy Wakum, ke Polda Metro Jaya pada Jumat (29/5/2026). Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Johnny diketahui berperan sebagai penanggung jawab dalam peluncuran film Pesta Babi.
Kuasa hukum Mama Sinta, T.S. Hamonangan Daulay, menjelaskan bahwa laporan yang dibuat secara khusus ditujukan kepada Ketua LBH Merauke. “Ini yang kami laporkan adalah untuk perorangan, Ketua LBH Merauke. Ketua LBH Merauke, inisialnya adalah JTW,” kata kuasa hukum Sinta, T.S. Hamonangan Daulay, ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat.
Menurut pihak kuasa hukum, laporan tersebut diterima oleh Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Merasa Wajahnya Dipublikasikan Tanpa Izin
Dalam laporannya, Mama Sinta mengaku kecewa karena film yang menampilkan dirinya diputar dan dipublikasikan tanpa persetujuan yang jelas dari dirinya. Perasaan sakit hati itu ia sampaikan secara terbuka saat berada di Polda Metro Jaya.
“Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali! Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka! Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati!” tegas Sinta dalam kesempatan yang sama.
Menurut Mama Sinta, persoalan tersebut bukan hanya soal film, melainkan juga tentang hak dirinya sebagai individu yang merasa dijadikan objek publik tanpa persetujuan.
“Kenapa wajah saya bisa dibawa ke mana-mana lewat film itu? Apa saya ini boneka? Apa saya patung Asmat yang sudah diukir? Orang Papua bilang itu patung Asmat, ukiran itu. Saya bukan ukiran Asmat!” tegas dia lagi.
Melalui laporan yang telah diajukan, Mama Sinta meminta agar seluruh bentuk publikasi dan penayangan film Pesta Babi, baik secara daring maupun luring, dihentikan sambil menunggu proses hukum berjalan.
Kini, polemik antara keberatan Mama Sinta dan respons dari tim film Pesta Babi menjadi perhatian publik. Di satu sisi, muncul tuntutan mengenai perlindungan hak pribadi dan persetujuan penggunaan identitas seseorang. Di sisi lain, tim produksi berharap ruang komunikasi tetap terbuka agar persoalan ini dapat dipahami secara utuh tanpa mengabaikan isu-isu besar yang sedang diperjuangkan masyarakat adat Papua.
