Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar: Dugaan Pelecehan terhadap 15 Mahasiswi
Kasus dugaan kekerasan seksual kembali muncul di lingkungan kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar. Seorang dosen diduga melakukan pelecehan terhadap sekitar 15 mahasiswi. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dan menjadi perhatian publik, terutama karena dugaan adanya korban dalam jumlah yang cukup besar.
Pihak kampus telah mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus ini secara serius. Salah satu tindakan awal yang dilakukan adalah menonaktifkan terduga pelaku dari seluruh aktivitas akademik dan kelembagaan. Penonaktifan ini mencakup berbagai aspek seperti mengajar, bimbingan akademik, dan partisipasi dalam kepanitiaan kampus.
Kronologi Laporan dan Penanganan Kampus
Kasus ini mulai ditangani setelah adanya laporan dari seorang mahasiswi pada 23 April 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU Blitar langsung mengaktifkan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Satgas ini kemudian melakukan penelusuran awal, membuka kanal pelaporan bagi korban lain, serta memberikan pendampingan kepada pelapor.
Selain itu, kampus juga membentuk Satgas Etik yang bertugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam, independen, dan objektif terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Sekretaris BPP UNU Blitar, Rudiyanto Hendra Setiawan, menegaskan bahwa pihak kampus tidak akan mengabaikan kasus ini dan berkomitmen menanganinya secara serius.
Dosen Dinonaktifkan Sementara
Sebagai langkah awal, BPP UNU Blitar resmi menonaktifkan sementara terduga pelaku dari seluruh kegiatan kampus. Penonaktifan ini mencakup:
- Aktivitas mengajar dan perkuliahan
- Bimbingan akademik, skripsi, dan tugas akhir
- Pendampingan kegiatan mahasiswa
- Keterlibatan dalam kepanitiaan dan kelembagaan kampus
- Penggunaan fasilitas kampus untuk kegiatan akademik maupun non-akademik
Pihak kampus menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat sementara sampai hasil pemeriksaan selesai dan keputusan final ditetapkan.
Diduga Melibatkan Banyak Korban
Dari informasi yang dihimpun pihak kampus dan pendamping, terdapat dugaan sekitar 15 mahasiswi menjadi korban. Namun hingga saat ini, baru satu korban yang secara resmi melapor ke pihak kampus. Kampus membuka ruang seluas-luasnya agar korban lain berani melapor, serta menyiapkan rumah aman bagi mahasiswa yang merasa terancam atau membutuhkan perlindungan.
Diduga Bukan Kasus Pertama
Informasi dari pendamping mahasiswa menyebutkan bahwa dugaan kasus terhadap oknum dosen tersebut bukan pertama kali terjadi. Beberapa catatan penting antara lain:
- 2017: Pernah terjadi dugaan serupa hingga memicu aksi boikot kuliah oleh mahasiswa saat itu.
- 2022: Oknum dosen kembali diizinkan mengajar setelah adanya pergantian birokrasi kampus.
- 2023–2024: Kasus kembali muncul dan sempat diadvokasi oleh organisasi mahasiswa, namun belum terselesaikan tuntas.
Pendamping korban juga menyebut adanya dugaan intimidasi terhadap korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut, yang membuat banyak mahasiswa memilih diam.
Respons Organisasi Mahasiswa
Kasus ini turut mendapat perhatian dari organisasi mahasiswa seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UNU Blitar serta LPM Bhanu Tirta yang mendampingi para korban. Mereka menilai kasus ini harus ditangani secara serius dan tidak boleh berhenti pada sanksi internal semata. Namun demikian, hingga saat ini pihak pendamping menyatakan belum membawa kasus tersebut ke ranah hukum, melainkan masih fokus pada pendampingan korban di lingkungan kampus.
Sikap Kampus: Akan Tindak Tegas
Pihak BPP UNU Blitar menegaskan komitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas, termasuk membuka kemungkinan jalur hukum apabila diperlukan. Kampus juga menyatakan tidak ingin kejadian serupa kembali terulang di masa mendatang.
“UNU Blitar tidak ingin kecolongan lagi. Kami membuka ruang bagi semua pihak untuk melapor dan memastikan proses berjalan objektif,” demikian penegasan pihak kampus dalam keterangan resminya.
Proses Masih Berjalan
Hingga kini, proses pemeriksaan internal masih berlangsung di bawah Satgas Etik. Hasil akhir pemeriksaan akan menentukan sanksi yang dijatuhkan kepada terduga pelaku, termasuk kemungkinan sanksi berat hingga pemecatan tidak hormat. Kasus ini masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik, terutama terkait perlindungan korban dan transparansi penanganan di lingkungan perguruan tinggi.
