Kritik Terhadap Intensitas Kunjungan Presiden ke Luar Negeri
Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, turut menyoroti polemik terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang kini menjadi perbincangan publik. Polemik ini dimulai dari kritik yang disampaikan oleh diplomat senior, Dino Patti Djalal, yang menyebut bahwa satu dari enam hari Presiden Prabowo dihabiskan di luar negeri.
Kritik tersebut mendapat respons dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang menekankan bahwa dalam 1,5 tahun terakhir, Indonesia telah menerima investasi sebesar Rp 2.430 triliun berkat perjalanan dinas Presiden ke luar negeri. Namun, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Habiburokhman, mengkritik balik kritik Dino dan menyebutnya tidak elegan.
Feri Amsari menilai bahwa perdebatan mengenai lawatan Presiden seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi politik, tetapi juga merujuk pada aturan perjalanan dinas yang berlaku bagi pejabat negara. Ia menyarankan agar Seskab Teddy atau anggota Partai Gerindra membaca Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Menurut Feri, salah satu prinsip penting dalam aturan tersebut adalah asas selektif dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Artinya, setiap kunjungan ke luar negeri harus dipastikan memiliki urgensi yang jelas sehingga kehadiran Presiden memang benar-benar dibutuhkan.
Prinsip Selektif dalam Perjalanan Dinas
Feri menilai publik wajar mempertanyakan frekuensi kunjungan Presiden ke negara yang sama dalam waktu relatif berdekatan. Ia mencontohkan lawatan Presiden Prabowo ke Prancis yang beberapa kali dilakukan dalam kurun waktu tidak terlalu jauh. Menurutnya, hal ini terasa agak janggal di mata publik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka manfaat strategis yang diperoleh Indonesia dari kunjungan tersebut. “Terlalu sering datang juga perlu dipertanyakan dalam rangka apa. Deal bisnis apa yang kemudian dilakukan di Prancis sehingga berulang-ulang kali datang,” ujarnya.
Selain prinsip selektif, Feri juga mengingatkan bahwa perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Ia menilai hal itu menjadi semakin relevan di tengah kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
Penggunaan Dana Negara yang Transparan
Feri menilai perjalanan dinas yang tidak dilakukan secara selektif berpotensi menimbulkan beban anggaran yang lebih besar. Ia menekankan bahwa saat ini rupiah sedang anjlok, sehingga melakukan perjalanan dinas yang tidak selektif akan membebani anggaran dan biaya yang jauh lebih besar.
Tak hanya itu, Feri juga menyoroti pernyataan yang menyebut sebagian biaya perjalanan Presiden ditanggung menggunakan dana pribadi. Menurutnya, dalam tata kelola keuangan negara terdapat prinsip transparansi yang harus dijaga sehingga tidak boleh terjadi percampuran antara uang pribadi dan uang negara.
“Percampuran uang pribadi dan uang negara itu tidak diperkenankan karena akan membuat transparansi penggunaan anggaran jadi buyar,” ujarnya.
Feri menegaskan, kejelasan sumber pembiayaan merupakan bagian penting dalam prinsip pengelolaan keuangan negara. Karena itu, menurut dia, penggunaan dana pribadi dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas kenegaraan juga harus dapat dijelaskan secara transparan kepada publik.
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
Berikut bunyi pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI:
- Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara; dan
- Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
