Close Menu
Info Malang Raya
  • Malang Raya
    • Kota Malang
    • Kabupaten Malang
    • Kota Batu
  • Daerah
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Politik
    • Undang-Undang
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Hiburan
    • Otomotif
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Teknologi
    • Tips
    • Wisata
  • Kajian Islam
  • Login
Berita *Terbaru*
Menimbang Kesejahteraan Guru Honorer dan Pertaruhan Mutu Pendidikan Sekolah Negeri

Menimbang Kesejahteraan Guru Honorer dan Pertaruhan Mutu Pendidikan Sekolah Negeri

17 November 2026
Jebakan Overtraining dan Rahasia Pemulihan Aktif untuk Menjaga Performa Otot Tetap Optimal

Jebakan Overtraining dan Rahasia Pemulihan Aktif untuk Menjaga Performa Otot Tetap Optimal

17 November 2026
Menanamkan Nilai Islam pada Anak di Tengah Derasnya Arus Informasi Global

Menanamkan Nilai Islam pada Anak di Tengah Derasnya Arus Informasi Global

17 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Threads
Wednesday, 18 November 2026
Trending
  • Menimbang Kesejahteraan Guru Honorer dan Pertaruhan Mutu Pendidikan Sekolah Negeri
  • Jebakan Overtraining dan Rahasia Pemulihan Aktif untuk Menjaga Performa Otot Tetap Optimal
  • Menanamkan Nilai Islam pada Anak di Tengah Derasnya Arus Informasi Global
  • Panduan Starter Pack Hobi Populer: Dari Seduh Kopi Manual Hingga Kamera Analog
  • Hitung Cermat Total Biaya Kepemilikan Mobil Listrik versus Mobil Bensin di Indonesia
  • Menjaga Kewarasan Digital Melalui Pengelolaan Aktivitas Media Sosial Secara Bijak dan Terukur
  • Seni Mendengar Aktif Demi Menciptakan Kehangatan Komunikasi Kompak di Antara Anggota Keluarga
  • Menatap Layar Jam Sembilan Malam: Mengurai Benang Kusut Batas Kerja Profesional
  • Rahasia Menjaga Kesegaran dan Kesehatan Rambut di Tengah Udara Lembap Iklim Tropis Indonesia
  • Menanamkan Fondasi Finansial Sehat pada Anak Melalui Kebiasaan Sederhana Sehari-hari
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok Threads
Info Malang RayaInfo Malang Raya
Login
  • Malang Raya
    • Kota Malang
    • Kabupaten Malang
    • Kota Batu
  • Daerah
  • Nasional
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Politik
    • Undang-Undang
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Hiburan
    • Otomotif
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Teknologi
    • Tips
    • Wisata
  • Kajian Islam
  • Login
Info Malang Raya
  • Malang Raya
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Hiburan
  • Kajian Islam
  • Login
Home»Undang-Undang»Apkasi soroti beban daerah, dorong revisi regulasi keuangan pemerintah

Apkasi soroti beban daerah, dorong revisi regulasi keuangan pemerintah

adm_imradm_imr7 August 20261 Views
Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Threads Copy Link
Share
Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Threads Copy Link

Desakan Perubahan Regulasi Keuangan Daerah dari Apkasi

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyerukan perubahan menyeluruh terhadap regulasi operasional dan tata kelola keuangan daerah. Mereka menilai aturan yang berlaku saat ini tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada, sehingga menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat daerah.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menjelaskan bahwa beban kerja dan risiko yang dihadapi pemerintah daerah kini jauh lebih besar dibandingkan dukungan yang diberikan oleh regulasi yang berlaku. Ia menyoroti bahwa aturan mengenai kedudukan keuangan kepala daerah, biaya operasional, serta insentif pemungutan pajak daerah sudah tertinggal jauh dari perkembangan zaman.

Contoh Aturan yang Tidak Sesuai

Bursah memberi contoh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 dan PP Nomor 69 Tahun 2010 yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade tanpa penyesuaian signifikan. Hal ini membuat regulasi tersebut tidak sesuai dengan inflasi, kompleksitas tata kelola pemerintahan, serta perbedaan tingkat kemahalan antardaerah.

Ia mengungkapkan bahwa situasi ini telah memicu keresahan dan kebimbangan bagi para kepala daerah dalam menjalankan peran mereka. “Kami memohon agar tidak ada lagi pemotongan anggaran agar kami dapat lebih leluasa mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan, dan mendukung proyek strategis nasional,” ujarnya.

Dampak pada Daerah dengan PAD Rendah

Menurut Bursah, dampak regulasi yang usang paling dirasakan oleh kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah wilayah Indonesia Timur. Di beberapa daerah tersebut, PAD hanya berkisar Rp5 miliar per tahun, sehingga sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Untuk mengatasi hal ini, Apkasi mengusulkan adanya afirmasi fiskal bagi daerah berkemampuan fiskal rendah serta reformasi regulasi agar pemerintah kabupaten memiliki ruang yang lebih luas untuk mengoptimalkan PAD tanpa menambah beban pajak bagi masyarakat.

Usulan Reformasi Regulasi

Beberapa usulan yang diajukan oleh Apkasi meliputi:

  • Deregulasi pemanfaatan aset daerah – Mempermudah pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan.
  • Penyederhanaan aturan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) – Agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan proyek.
  • Sinkronisasi penggunaan dana CSR perusahaan – Pastikan dana CSR benar-benar bermanfaat dan menyatu dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain itu, Apkasi juga mengusulkan agar pemerintah daerah diberi kewenangan memungut Dana Kompensasi Infrastruktur dari aktivitas pertambangan galian C untuk mendukung pemeliharaan jalan dan jembatan.

Peningkatan Investasi dan EBT

Ketua Harian Apkasi Dadang Supriatna menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu diberikan ruang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT), seperti panas bumi (geothermal), guna memperkuat pendapatan daerah.

Fluktuasi dan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) berdampak langsung terhadap kondisi APBD di berbagai daerah. Akibatnya, sejumlah pemerintah daerah terpaksa memangkas tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) dan mengalami kesulitan memenuhi beban belanja pegawai, termasuk pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.

Rekomendasi DPR RI

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk segera merevisi PP Nomor 109 Tahun 2000 dan PP Nomor 69 Tahun 2010. DPR menilai revisi diperlukan agar sistem kedudukan keuangan operasional kepala daerah menjadi lebih adil, proporsional, berbasis kinerja, sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten untuk melakukan digitalisasi serta optimalisasi sumber-sumber PAD baru.

Rapat tersebut juga dihadiri pejabat eselon I Kemendagri, antara lain Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, hingga Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Turut hadir perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Wakil Kepala Daerah se-Indonesia (Aswakada) yang mendukung langkah advokasi Apkasi.

Pentingnya Rapat dalam Masa Reses

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pembahasan tersebut dinilai sangat mendesak sehingga tetap digelar meski DPR sedang memasuki masa reses. “Kami memanggil rapat ini karena ingin mendengar dan turut serta menyelesaikan persoalan penting dalam konteks hubungan pusat dan daerah hari ini,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan tersebut memiliki arti penting bagi penguatan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. “Ini pertemuan penting,” kata Dasco.

Share. Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Threads Copy Link

Berita Terkait

Eksepsi Paulus Dinilai Tidak Sesuai KUHAP, JPU Beri Tanggapan Pekan Depan

By adm_imr25 August 20262 Views

Praperadilan Roy Suryo Terus Berulang, Rismon Uji KUHAP ke MK

By adm_imr25 August 20260 Views

Pemantauan tata kelola pemda, Kemenkum Jabar selaraskan rancangan peraturan Bupati Cirebon

By adm_imr25 August 20261 Views
Leave A Reply Cancel Reply

Berita Terbaru
Menimbang Kesejahteraan Guru Honorer dan Pertaruhan Mutu Pendidikan Sekolah Negeri

Menimbang Kesejahteraan Guru Honorer dan Pertaruhan Mutu Pendidikan Sekolah Negeri

17 November 2026
Jebakan Overtraining dan Rahasia Pemulihan Aktif untuk Menjaga Performa Otot Tetap Optimal

Jebakan Overtraining dan Rahasia Pemulihan Aktif untuk Menjaga Performa Otot Tetap Optimal

17 November 2026
Menanamkan Nilai Islam pada Anak di Tengah Derasnya Arus Informasi Global

Menanamkan Nilai Islam pada Anak di Tengah Derasnya Arus Informasi Global

17 November 2026
Panduan Starter Pack Hobi Populer: Dari Seduh Kopi Manual Hingga Kamera Analog

Panduan Starter Pack Hobi Populer: Dari Seduh Kopi Manual Hingga Kamera Analog

17 November 2026
Berita Populer

HUT ke-112 Kota Malang Jadi Momentum Evaluasi, Wali Kota Tekankan Penyelesaian Masalah Prioritas

Kota Malang 1 April 2026

Kota Malang- Wahyu Hidayat menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Malang bukan…

Kasus Perzinaan Oknum ASN Kota Batu Berujung Penjara, Vonis Diperberat di Tingkat Banding

29 April 2026

Operasi Pekat Semeru 2026, Polres Malang Ungkap Dugaan Peredaran Bahan Peledak di Poncokusumo

28 February 2026

Gus Iqdam Bongkar Aksi Kapolresta Malang Saat Kanjuruhan Memanas, Ribuan Jemaah di Stadion Gajayana Menangis!

4 June 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok Threads
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Tentang Kami
© 2026 InfoMalangRaya.com. Designed by InfoMalangRaya

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?