Rekomendasi Reformasi Polri yang Diakomodasi dalam KUHAP
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Habiburokhman, menyatakan bahwa sebagian besar rekomendasi dari Tim Reformasi Polri telah diakomodasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, implementasi KUHAP yang berlaku sejak 1 Januari 2026 dapat mendorong perbaikan kinerja Polri.
“Jika KUHAP baru diterapkan secara murni dan konsekuen, kami yakin institusi Polri akan menjadi jauh lebih baik dalam menjalankan tugasnya, dan masyarakat akan semakin mudah mendapatkan keadilan,” ujar politikus Partai Gerindra ini dalam keterangan tertulis.
Habiburokhman menambahkan bahwa seluruh substansi KUHAP baru merupakan masukan dari masyarakat yang mengeluhkan kinerja Polri soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, serta penggunaan upaya paksa. Ia mengklaim bahwa KUHAP baru bisa memberikan hak pembelaan warga negara secara lebih kuat dibandingkan KUHAP 1981 yang tidak mengatur mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan tugas penyidikan.
Bentuk penguatan dalam KUHAP baru antara lain:
* Hak warga negara untuk didampingi advokat sejak awal pemeriksaan
* Penguatan peran advokat
* Perluasan lembaga praperadilan
* Pengetatan institusi penahanan
* Prosedur anti kekerasan, intimidasi, penyiksaan, dan ancaman sanksi etik, profesi, dan pidana bagi penyidik yang menyalahgunakan kewenangan
Selain itu, KUHAP baru juga memuat aturan mengenai mekanisme keadilan restoratif yang memungkinkan penyidik untuk menyelesaikan masalah antar warga negara dengan pendekatan musyawarah. Contoh kasus seperti Nabilah O Brien, guru Tri Wulandari di Muara Jambi, dan Hogi Minaya di Sleman bisa diselesaikan dengan berlandaskan ketentuan dalam KUHAP baru.
Laporan Akhir Komisi Percepatan Reformasi Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan akhir berisi enam rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki institusi kepolisian. Laporan setebal sepuluh jilid diserahkan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026. Ketua komisi, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa dokumen tersebut memuat berbagai opsi kebijakan reformasi bagi pemerintah dan Polri.
Sejak pembentukannya pada 7 November 2025, Komisi Reformasi Polri menyelesaikan laporan mengenai kepolisian dalam waktu tiga bulan. Mereka melakukan kajian dan menemui para pemangku kepentingan, baik lembaga negara, organisasi masyarakat, internal kepolisian, hingga melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk mengetahui aspirasi publik.
Berikut enam rekomendasi yang diserahkan Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Prabowo:
-
Polri Tetap di Bawah Presiden
Komisi Reformasi Polri menyarankan agar kepolisian tetap berada langsung di bawah presiden. Mereka tidak merekomendasikan wacana meletakkan Polri di bawah kementerian. Komisi Reformasi Polri juga menyimpulkan bahwa kementerian Polri akan membawa lebih banyak dampak buruk daripada dampak baik. -
Penguatan Kompolnas
Komisi mendorong agar peran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas diperkuat dalam mengawasi Polri. Salah satu caranya melalui keanggotaan Kompolnas diusulkan agar tidak berdasarkan jabatan atau ex officio dari institusi pemerintahan lain, melainkan independen. Kompolnas nantinya akan berisi sembilan orang yakni dari unsur mantan petinggi Polri, advokat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga ahli lingkungan. -
Pengangkatan Kapolri Lewat Persetujuan DPR
Jimly Asshiddiqie menyampaikan ada perbedaan pendapat dalam timnya soal mekanisme pengangkatan Kapolri. Ada sebagian yang menilai pengangkatan Kapolri oleh presiden tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Sementara anggota komisi lainnya ingin agar persetujuan DPR tetap perlu seperti yang berlaku saat ini. Hasilnya, Presiden sepakat bahwa pengangkatan Kapolri tetap butuh persetujuan DPR. -
Pembatasan Jabatan Polisi di Luar Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri mengusulkan agar ada pembatasan jabatan untuk polisi di luar struktur Kepolisian Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan tersebut. Limitasi jabatan polisi akan dimuat dalam peraturan pemerintah atau undang-undang. -
Reformasi Kelembagaan dan Manajerial
Komisi Percepatan Reformasi Polri juga merekomendasikan perbaikan tata kelola birokrasi dalam kepolisian. Aspek yang perlu direformasi termasuk kelembagaan dan manajerial Polri. Pembenahan internal Polri dianggap penting untuk merespons keluhan dari publik soal penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. -
Revisi Peraturan
Untuk menjalankan rekomendasi di atas, Komisi Reformasi Polri merekomendasikan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Komisi juga mendorong revisi terhadap aturan di lingkup internal Polri yang termasuk 8 Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap).
Revisi peraturan dibutuhkan untuk melaksanakan reformasi internal Polri hingga 2029. Di samping itu, perlu juga dibuat Keppres atau Inpres yang mengamanatkan agar Polri melaksanakan serta menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi melalui tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang.
