Pemanggilan dan penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk turunan kilang yang menjerat Muhammad Kerry Adrianto Riza, sebagai pihak yang memiliki keuntungan (beneficial owner) dari PT Orbit Terminal Merak, disebut oleh mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amien Sunaryadi, sebagai bentuk kriminalisasi.
Menurut Amien, penanganan perkara ini berbeda dengan tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Ia menyatakan bahwa setelah melakukan studi terhadap perkara tersebut, ia menemukan perbedaan dalam perlakuan terhadap tersangka Kerry Riza dibandingkan dengan tersangka lainnya.
“Saya mempelajari perkara ini, dan ternyata tersangka lainnya berbeda. Jadi, saya menyimpulkan bahwa perkara ini salah satu contoh kriminalisasi terhadap tersangka-tersangka yang ada,” ujarnya dalam sebuah diskusi mengenai putusan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak.
Amien menyoroti bahwa pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta kini diatur dalam Pasal 603 dan 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, dinilainya tidak efektif dalam memberantas korupsi.
Ia menegaskan bahwa norma-norma tersebut sering kali disalahgunakan untuk mengkriminalisasi seseorang, bukan hanya melawan korupsi.
“Saya menyimpulkan bahwa pasal-pasal ini tidak efektif dalam memberantas korupsi,” katanya.
Lebih lanjut, Amien menjelaskan bahwa norma mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal-pasal tersebut pertama kali dirumuskan pada tahun 1955 hingga 1959, yaitu saat masa perang. Norma itu dibuat sebagai upaya menindak pejabat nakal setelah nasionalisasi. Namun, tanpa riset mengenai efektivitasnya, norma tersebut kemudian masuk dalam Peraturan Perundang-Undangan Darurat Nomor 24 Tahun 1960 hingga akhirnya menjadi bagian dari UU Tipikor dan KUHP Nasional.
“Saya berpikir begini, di mana doktor dan profesor kita? Kenapa setiap kali ada undang-undang diberlakukan, tanpa riset efektivitas, ditulis lagi. Kalau saya tanya ke semua hadirin, korupsi per hari ini masih banyak atau sudah hilang?” tanyanya.
“Artinya pasal itu tidak efektif, kan? Nah, jadi saya usulkan ke Fakultas Hukum, tolong dong dibuat riset efektivitas pasal kerugian keuangan negara,” tambahnya.
Selain itu, Amien juga mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi III DPR untuk melakukan riset yang sama. Menurutnya, sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang, DPR seharusnya meneliti efektivitas aturan yang dibuatnya.
Menurut Amien, riset tersebut penting agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak melakukan kesalahan yang sama secara berulang.
“Saya juga tidak ingin kita menjadi bangsa gila, melakukan hal yang sama berulang-ulang, dan berharap korupsinya hilang. Jadi, saya usulkan ke Pak Dekan, sampaikan ke pihak UI, mudah-mudahan klaster-klaster riset ini berkenan melakukan riset macam-macamnya,” katanya.
