Infomalangraya.com
– Dunia pendidikan Indonesia kembali berduka. Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di NTT nekat mengakhiri hidupnya pada akhir Januari 2026 lalu. Ironisnya, alasan di balik tindakan tragis ini diduga kuat karena korban tidak mampu membeli buku dan pena untuk sekolah.
Peristiwa memilukan ini memicu reaksi keras dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Kematian siswa tersebut dinilai sebagai bukti nyata lumpuhnya perlindungan negara terhadap hak dasar anak-anak, terutama mereka yang terhimpit kemiskinan.
“Di tengah klaim pemerintah tentang anggaran pendidikan yang terus naik, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena harga sebuah buku dan pena yang tak terjangkau,” ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, Rabu (4/1).
Belakangan, sempat muncul pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut faktor utama anak putus sekolah adalah karena “tidak bisa jajan”. Namun, kasus tragis di NTT ini menjadi tamparan keras bagi narasi tersebut.
Ubaid menegaskan bahwa alasan ‘tidak bisa jajan’ adalah bentuk penghinaan terhadap realitas kemiskinan yang dialami jutaan keluarga. “Kasus di NTT ini secara langsung membantah dan membungkam narasi tersebut. Anak-anak kita putus sekolah bukan karena mereka tidak bisa jajan cilok di kantin. Mereka menyerah karena biaya pendidikan yang mencekik,” tegas Ubaid.
Meskipun pemerintah gencar mengampanyekan “Wajib Belajar 13 Tahun”, realitas biaya sekolah yang kian mahal tetap menjadi momok. “Ketika sekolah diwajibkan, terus bayarnya bagaimana?” tambah Ubaid.
Konstitusi Diabaikan, Negara Dianggap “Cuci Tangan”
Secara hukum, Pasal 31 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan negara untuk membiayai pendidikan dasar tanpa pungutan. Namun, JPPI menilai pemerintah pusat dan daerah seolah “cuci tangan” dengan membebankan biaya operasional kepada wali murid.
Kondisi ini mengubah fungsi sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak.
“Sekolah yang seharusnya menjadi safe space dan tempat anak-anak belajar, justru berubah menjadi penjara mental yang penuh intimidasi ekonomi,” kata Ubaid.
Berdasarkan UU No.17/2025 tentang APBN 2026, sebagian besar dana pendidikan kini dialihkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola BGN.
Data menunjukkan sekitar 69 persen anggaran MBG bersumber dari dana pendidikan, dengan nilai mencapai Rp 223 triliun. Hal ini menyebabkan anggaran pendidikan murni menyusut drastis.
“Gara-gara pasal ini, anggaran pendidikan (selain peruntukan MBG) di APBN 2026 kini tinggal 14%, dari yang semestinya 20 persen,” papar Ubaid.
Ia juga mengkritik keras prioritas pemerintah yang dianggap terbalik. Menurutnya, perut kenyang tidak ada artinya jika anak-anak depresi karena tidak bisa bersekolah.
“Pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi urusan logistik makanan daripada memastikan anak-anak bisa belajar dengan tenang. Apa gunanya perut kenyang jika anak-anak harus menanggung rasa malu dan depresi karena tidak mampu membeli alat tulis? Prioritas ini terbalik dan membahayakan masa depan bangsa,” tegasnya.
3 Tuntutan Keras JPPI untuk Pemerintah
Menyikapi alarm keras ini, JPPI mengeluarkan tiga tuntutan utama bagi pemerintah:
- Hentikan Gimik Politik: Akui bahwa pendidikan masih mahal bagi rakyat miskin dan berhenti menggunakan alasan “kurang jajan”.
- Audit Dana BOS dan PIP: Pastikan bantuan sampai ke siswa tanpa potongan dan mencakup kebutuhan alat tulis.
- Kembalikan Anggaran 20 persen: Fokuskan dana pendidikan untuk murid, guru, dan sarana, bukan untuk badan baru atau ambisi politik.
“Jangan biarkan pena yang seharusnya digunakan untuk menulis masa depan, justru menjadi alasan seorang anak kehilangan nyawanya. Negara harus hadir, atau sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa di mana pendidikan hanya milik mereka yang mampu membeli pena,” pungkas Ubaid.
