Perpindahan Kader ke PSI: Tanda-tanda Perubahan dalam Dinamika Politik Indonesia
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai bahwa perpindahan sejumlah kader dari partai besar seperti NasDem dan Golkar ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencerminkan pengaruh yang kuat dari Presiden ketujuh RI, Joko “Jokowi” Widodo. Ia menekankan bahwa perpindahan kader potensial dari partai lain ke PSI sulit dilakukan oleh partai kecil tanpa dukungan figur mantan presiden.
Menurut Arifki, keberadaan Jokowi di sekitar PSI menciptakan situasi yang tidak biasa dalam peta kepartaian. Dalam banyak pengalaman elektoral, partai kecil sering menghadapi keterbatasan serius, baik dari sisi sumber daya, jaringan, maupun kepercayaan pemilih. Namun, PSI dinilai memiliki potensi untuk melompati hambatan struktural tersebut karena didukung oleh figur presiden dua periode.
“Ini seperti jalan pintas yang sah secara politik. Partai kecil biasanya harus berjuang lama untuk mendapatkan pengakuan, tetapi ketika langsung ditopang mantan presiden, posisi tawarnya otomatis naik. Itu pilihan yang realistis, bukan spekulatif,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
PSI sebagai Jalur Alternatif yang Dinilai Punya Mesin Politik dan Pengemudi yang Jelas
Arifki menyoroti fenomena saat ini, di mana PSI mulai dilirik kader dari partai mapan. Ia menuturkan bahwa anomali ini tidak semata berkaitan dengan ideologi atau agenda regenerasi, melainkan dengan kalkulasi rasional elite dalam membaca arah kekuasaan ke depan.
“Banyak kader tidak sedang pindah rumah, tetapi pindah kendaraan. Mereka melihat PSI sebagai jalur alternatif yang dinilai memiliki mesin politik dan pengemudi yang jelas,” ujarnya.
Figur Mantan Presiden Hampir Selalu Berfungsi sebagai Jangkar Elektoral Partai
Arifki mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, figur mantan presiden hampir selalu berfungsi sebagai jangkar elektoral partai. Misalnya, PDI Perjuangan (PDIP) bertumpu pada figur Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat tumbuh dalam bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sementara PKB tidak pernah sepenuhnya lepas dari warisan Abdurrahman Wahid, meskipun cukup lama dipimpin Muhaimin Iskandar.
“Figur seperti Jokowi tidak bisa direplikasi. Karena itu, strategi membangun politik alternatif melalui partai kecil dengan dukungan mantan presiden, menjadi sesuatu yang sulit ditiru partai lain,” katanya.
Ia menilai, apabila Jokowi benar-benar mengambil peran strategis penuh di PSI, misalnya sebagai dewan pembina, maka ukuran keberhasilan partai tersebut tidak cukup hanya lolos ke parlemen. PSI, menurutnya, dituntut naik kelas menjadi partai papan menengah dalam satu siklus pemilu, agar politik alternatif yang dibangun memiliki daya saing nyata.
“Kalau hanya lolos parlemen, itu seperti membuka bandara tetapi tidak punya rute strategis. Politik alternatif membutuhkan kapasitas kekuasaan, bukan sekadar eksistensi simbolik,” ujarnya.
PSI Berpotensi Jadi Kendaraan Politik Utama Gibran
PSI juga dipandang berpotensi menjadi kendaraan politik utama bagi Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029, baik untuk kembali mendampingi Prabowo Subianto maupun membuka skenario pencalonan lain.
Di sisi lain, kemunculan Partai Gerakan Rakyat yang lebih awal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai turut mempercepat dinamika konsolidasi partai-partai lain. Kontestasi menuju 2029, menurut Arifki, tidak lagi dimulai menjelang pemilu, melainkan jauh lebih awal.
“Kereta 2029 sudah berjalan. Jokowi memilih tidak menunggu di peron, tetapi mungkin saja sedang menyiapkan jalur alternatif sejak dini,” katanya.
Perubahan dalam Dinamika Politik Nasional
Arifki menegaskan, migrasi kader ke PSI menjadi sinyal politik nasional mulai bergerak dari politik loyalitas menuju politik realisme kekuasaan. Dalam konteks tersebut, Jokowi dinilai memiliki modal politik untuk mengubah partai kecil menjadi kekuatan politik yang kompetitif, meski efektivitasnya tetap akan diuji melalui proses elektoral.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melantik Wayan Suyasa sebagai Ketua DPW PSI Bali 2025-2030. Suyasa sendiri merupakan mantan Ketua DPD II Golkar Badung yang juga pernah maju sebagai calon bupati Badung pada Pilkada 2024.
Kemudian kader Golkar lainnya, I Komang Suarsana juga menjabat sebagai Bendahara DPW PSI Bali. Selain itu, kepengurusan PSI Bali juga diisi I Putu Alit Yandinata, mantan politikus PDIP yang kini diberi jabatan sebagai Ketua DPD PSI Badung.
Selain itu, sejumlah politikus NasDem juga memutuskan gabung PSI. Mereka ialah Ahmad Ali, Bestari Barus, dan Rusdi Masse Mappasessu. Mereka bahkan rela meninggalkan jabatan di NasDem, seperti Ahmad Ali sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem, dan Rusdi Masse duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.
