Penguatan Peran MUI Bali dalam Era Digital
Bali, Denpasar – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I setelah pengukuhan pengurus di Hotel Harris Denpasar, Sabtu (28/2). Pengukuhan pengurus MUI Bali periode 2025–2030 dilakukan oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI KH Masduki Baidlowi. Dalam kesempatannya, ia menekankan pentingnya adaptasi organisasi terhadap perubahan zaman dan penguatan peran MUI sebagai tenda besar umat Islam.
Menurut KH Masduki Baidlowi, MUI bukan hanya sekadar representasi organisasi kemasyarakatan seperti NU, Persis, Muhammadiyah, dan lainnya. Ia menyitir data objektif yang menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen umat Islam tidak tergabung dalam ormas tertentu, tetapi tetap bernaung di bawah arahan MUI.
“MUI adalah tenda besar dan organisasi payung. MUI harus berkomitmen untuk terus memperbarui semangat dalam menjalankan program-program penting, khususnya di Bali,” ujar KH Masduki Baidlowi.
Perubahan dalam Dunia Dakwah
Menyoroti bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki memaparkan pergeseran besar dalam dunia dakwah. Saat ini, sekitar 64 persen penduduk Indonesia adalah generasi muda (milenial, gen Z, dan alpha) yang merupakan digital native. KH Masduki memberikan catatan kritis mengenai perubahan otoritas keagamaan. Menurutnya, saat ini, otoritas keagamaan mulai bergeser dari sosok ulama secara fisik ke sistem algoritma di media sosial.
Ia menilai strategi dakwah bergeser dari metode lama (model baby boomer), yang tidak lagi efektif untuk menjangkau anak muda yang kritis dan cerdas. Jawabannya, kata dia, adalah beradaptasi dengan teknologi. Ia lalu menyitir ayat Al-Qur’an untuk mengajak ke jalan Tuhan dengan cara yang baik (hikmah).
KH Masduki meminta pengurus MUI Bali untuk mengadopsi metodologi dakwah digital agar tidak ditinggalkan generasi muda. Mantan anggota DPR-RI ini juga berpesan agar umat Islam di Bali menjadi bagian integral dari ekosistem kemasyarakatan.
Keterbukaan dan Kerja Sama
Mengingat jumlah umat Islam di Bali mencapai sekitar 500 ribu jiwa atau 10 persen dari total populasi, keterbukaan dan kerja sama dengan masyarakat mayoritas serta pemerintah daerah menjadi kunci. KH Masduki Baidlowi memuji konsep kearifan lokal Bali, seperti sistem Subak, yang telah diakui dunia sebagai model pembangunan inklusif dan gotong royong yang searah dengan nilai-nilai kebaikan universal dalam Islam.
Jangan membangun komunitas yang eksklusif karena itu bisa memicu radikalisme. “Kita harus menyatu dalam kemasyarakatan, bekerja sama secara ekonomi, dan membangun kerukunan secara evolusioner,” katanya.
Keamanan dan Kedamaian Bali
KH Masduki mengapresiasi keharmonisan yang telah terjalin di Bali. Ia berharap pengurus MUI Bali yang baru dapat menjaga sistem belajar dan peran guru atau ulama agar tetap relevan di mata anak muda, di tengah kemudahan akses informasi politik, ekonomi, dan sosial di dunia digital.
Ungkapan KH Masduki Baidlowi seirama dengan pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster yang dibacakan Asisten 1 Dewa Mahendra Putra. Koster menyoroti arus informasi berubah cepat yang perlu adaptasi. Politikus PDI Perjuangan itu minta MUI agar mencegah terjadinya potensi radikalisme.
“Saya memohon kepada para ulama untuk memberikan narasi yang menyejukkan, mencerahkan dan mempersatukan untuk mencegah terjadinya radikalisme. Mari jaga keamanan Bali, karena pariwisata sangat tergantung pada kenyamanan dan kedamaian,” ucap Gubernur Koster.
Ekonomi Syariah dan Sinergi UMKM
Di sektor ekonomi, Gubernur mengajak ulama di Bali untuk membumikan ekonomi syariah yang bersinergi dengan UMKM lokal. Ketua MUI Bali KH. Mahrusun Hadiyono menekankan peran ulama sebagai khadimul ummah atau pelayan masyarakat harus peka perubahan.
“Metode dan cara kerja ulama sebagai khadimul ummah atau pelayan masyarakat harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih,” kata KH Mahrusun Hadiyono.
Oleh karena itu, ia meminta jajarannya yang baru dikukuhkan agar mengakselerasi program kerja dengan pola yang modern.
