Penguatan Mekanisme Pengawasan terhadap Polri dalam KUHAP dan KUHP Baru
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa penguatan mekanisme pengawasan terhadap Polri telah diakomodasi dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Hal ini membuat RUU Polri hanya akan membahas sejumlah pasal terkait masalah tersebut.
Menurut Habiburokhman, KUHAP terbaru telah memasukkan berbagai ketentuan yang memperkuat kontrol terhadap kinerja kepolisian. Salah satu poin penting adalah keterlibatan advokat dalam proses hukum sejak tahap awal penyelidikan.
“Jadi, masukan terkait Polri sebetulnya sudah sangat banyak kita implementasikan dalam penyusunan KUHAP. Kalau Anda lihat KUHAP itu mungkin ada puluhan bahkan ya pasal yang memberikan penguatan pengawasan terhadap Polri,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).
Peran Advokat dalam Proses Hukum
Habiburokhman menjelaskan bahwa salah satu penguatan pengawasan terhadap Polri adalah kehadiran advokat sejak tahap awal penyelidikan. Hal ini termasuk penguatan peran pembelaan hukum bagi tersangka atau terdakwa.
“Mulai dari advokat yang bisa hadir sejak saat paling awal penyelidikan, kemudian advokat yang bisa aktif melakukan pembelaan terhadap kliennya, lalu adanya kamera pengawas, ya. Kemudian yang paling penting adalah adanya imunitas advokat dan adanya ancaman sanksi bagi polisi yang dalam hal ini penyidik ya yang melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugas,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat etik, tetapi juga profesional dan bahkan pidana. Hal ini tidak pernah ada dalam KUHAP yang sebelumnya.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
Selain itu, Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme pengawasan Polri kini dapat melibatkan masyarakat luas melalui peran advokat.
“Jadi penguatan pengawasan kepada Polri ini sekarang bahkan bisa dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia melalui advokat. Kalau advokat jumlahnya 100.000 orang, ya kan ya? Setidaknya 100.000 orang. Jadi kita sudah ada 100.000 orang yang mengawasi kinerja Polri saat ini, ya,” katanya.
Pembahasan RUU Polri yang Terbatas
Habiburokhman menambahkan bahwa banyak pihak sebelumnya berharap penguatan pengawasan Polri dimasukkan ke dalam RUU Polri. Namun menurutnya, hal tersebut sudah lebih dulu diakomodasi dalam KUHAP.
“Isunya kan itu. Nah, memang banyak orang tadinya berharap dimasukkan di undang-undang Polri, tapi sudah keburu dan memang sudah masuk duluan di Undang-Undang KUHAP,” ujarnya.
Dengan demikian, ia menyebut pembahasan RUU Polri saat ini menjadi lebih terbatas, hanya mencakup sejumlah penyesuaian teknis.
“Makanya di undang-undang Polri ini nggak banyak lagi yang dibahas. Hanya mungkin ada sekitar 8 pasal, 9 pasal ya. Soal usia pensiun yang disesuaikan dengan tuntutan zaman ya sama dengan Kejaksaan, sama dengan TNI,” tuturnya.
Penyesuaian Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Selain itu, RUU Polri juga hanya menyesuaikan beberapa ketentuan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kemudian soal apalagi, putusan-putusan MK tadi yang posisi di luar dan lain sebagainya, hanya menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang ada,” kata dia.
