Komisi XII DPR RI Minta Pemerintah dan PLN Selesaikan Masalah Kelistrikan di Pulau Jawa
Komisi XII DPR RI menyoroti pentingnya penyelesaian masalah pasokan batubara serta gangguan pembangkit listrik secara menyeluruh. Hal ini dilakukan guna mengembalikan keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa setelah beberapa waktu terakhir mengalami pemadaman bergilir.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rusli Habibie, menyampaikan rasa prihatin terhadap masyarakat yang terdampak oleh gangguan kelistrikan tersebut. Meskipun demikian, ia mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba bersama PLN dalam melakukan koordinasi dan percepatan pemulihan.
“Alhamdulillah kondisi kelistrikan di Jawa mulai membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih normal,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Rusli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Komisi XII DPR RI serta penjelasan pemerintah, gangguan yang terjadi tidak disebabkan oleh kekurangan pasokan batubara. Tantangan yang dihadapi lebih berkaitan dengan kebutuhan batubara berkalori menengah untuk proses blending, percepatan distribusi ke sejumlah pembangkit, serta adanya faktor teknis pada beberapa unit pembangkit yang memerlukan pemeliharaan dan penanganan lebih lanjut.
Oleh karena itu, Rusli meminta agar persoalan yang terjadi dilihat secara utuh dan komprehensif. “Komisi XII DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar keandalan sistem ketenagalistrikan nasional terus meningkat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan listrik yang semakin andal, aman, dan berkelanjutan di masa mendatang,” pungkasnya.
Tiga Masalah Utama Terkait Pasokan Energi
Menteri ESDM, Bahlil Lahadia, menjelaskan bahwa telah dilakukan analisis terhadap tiga masalah utama terkait pasokan energi, termasuk kendala pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan pemenuhan batubara.
“Kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya terkait dengan listrik. Dan tadi, sama-sama Dirut PLN juga sudah kita bedah, ada tiga masalah. Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal. Yang kedua itu adalah pemenuhan terhadap batubara high calorie yang medium,” katanya di Istana Negara baru-baru ini.
Bahlil merinci bahwa total konsumsi batubara PLN setiap tahun mencapai 154 juta ton, sedangkan penugasan Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang mencapai 180 juta hingga 190 juta ton. Dari total volume penugasan tersebut, kontrak yang sudah diikat oleh PLN baru menyerap 134 juta ton.
“Sebenarnya secara kontrak PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” lanjutnya.
Pemerintah memastikan bahwa kendala pasokan batubara untuk pencampuran (blending) tersebut saat ini sudah berhasil diatasi dengan bantuan fasilitasi dari Kementerian ESDM.
Pentingnya Pemeliharaan Rutin untuk Keandalan Sistem
Meski pasokan batubara saat ini terpenuhi, Bahlil tetap mendesak PLN untuk mengutamakan keandalan sistem lewat pemeliharaan rutin.
“Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
