Kebijakan Study Tour yang Menimbulkan Keluhan Publik
Pada beberapa waktu terakhir, kebijakan study tour di Kota Semarang kembali menjadi sorotan masyarakat. Beberapa orang tua siswa melaporkan adanya dugaan pungutan liar berkedok kegiatan study tour yang membebani biaya hingga Rp 1,3 juta.
Dalam sebuah laporan resmi yang disampaikan melalui portal Laporgub dengan nomor aduan LGWP01447570 tertanggal 14 April 2026, seorang orang tua siswa yang bekerja sebagai sopir mengaku keberatan dengan biaya study tour tersebut. Ia merasa terbebani karena penghasilannya tidak cukup untuk menutupi biaya tersebut.
Selain itu, ada dugaan bahwa sekolah tetap mewajibkan pembayaran setengah biaya bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan study tour. Praktik ini dinilai bertentangan dengan arahan pemerintah yang melarang kegiatan study tour bersifat komersial dan memberatkan orang tua.
Timothius Aprianto (45), orang tua siswa kelas XI di salah satu SMK di Kota Semarang, menyatakan bahwa sekolah anaknya hingga kini belum menyampaikan rencana study tour. Namun, ia bisa memahami keluhan yang muncul di media sosial dan Laporgub terkait study tour tersebut.
Menurut Timothius, kegiatan study tour pada dasarnya dapat diterima selama memiliki nilai edukatif yang jelas dan tidak memberatkan orang tua. Ia menilai kunjungan ke tempat yang relevan dengan bidang studi siswa, seperti industri atau tempat praktik kerja, justru penting sebagai sarana pembelajaran tambahan.
Namun, Timothius menegaskan, kegiatan yang lebih berorientasi pada rekreasi tidak seharusnya diwajibkan, apalagi jika membebani kondisi ekonomi orang tua. Menurut dia, sebaiknya kegiatan study tour didominasi kunjungan pembelajaran, sementara kegiatan wisata hanya sebagai pelengkap.
“Kalau study tour-nya untuk, misalnya praktik kerja atau lihat perusahaan, memang diperlukan bagi siswa sebagai pembanding (atas pengetahuan yang mereka terima di sekolah—Red),” ujar Timothius kepada Tribun Jateng, Kamis (16/4/2026).
Lebih Transparan dalam Pengelolaan Study Tour
Di tengah sorotan atas program study tour, sejumlah sekolah di Kota Semarang mulai menerapkan sistem outing class yang lebih transparan dan tidak membebani orang tua. Lia, humas di salah satu SMK di Semarang, menyebut bahwa kegiatan outing class tetap berjalan, namun dengan sistem yang lebih hati-hati dan berlapis.
“Kami survei dulu ke siswa, apakah mereka berkenan dengan adanya outing class. Jadi tidak langsung diputuskan sepihak,” ujarnya. Hasil dari siswa itu kemudian tidak langsung dijadikan keputusan final. Sekolah melanjutkan proses ke tahap berikutnya orang tua.
Melalui surat pernyataan resmi, orang tua diberi ruang penuh untuk menentukan apakah anaknya diizinkan ikut atau tidak. “Di situ sudah jelas, (outing class) sifatnya tidak wajib. Orang tua boleh mengizinkan atau tidak, dan itu tidak ada konsekuensi akademik,” papar Lia.
Jika ada siswa yang tidak ikut outing class, mereka tetap diberikan tugas dengan bobot yang sama, hanya saja lokasinya lebih dekat. “Yang tidak ikut (outing class), tetap ada penugasan. Misalnya, ke industri terdekat di Semarang atau tempat budaya. Jadi, siswa tetap belajar, tidak kosong,” imbuhnya.
Langkah Pendidikan Karakter
Di sisi lain, sekolah juga membuka ruang komunikasi selebar mungkin kepada orang tua. Transparansi menjadi kunci yang terus dijaga. Salah satunya lewat pertemuan daring. “Kami undang orang tua lewat Zoom meeting. Kami jelaskan semuanya, dari tujuan, kegiatan, sampai fasilitas yang didapat anak,” jelasnya.
Tak hanya soal konsep perjalanan, detail biaya pun dibedah bersama. Orang tua tidak hanya diminta membayar, tetapi diajak memahami. “Misalnya bayar sekian, itu untuk apa saja. Transport, makan, tiket masuk, semua kami rincikan. Jadi orang tua tahu uangnya ke mana,” katanya.
Pengelolaan dana tidak sepenuhnya dipegang sekolah. Siswa justru diberi ruang untuk terlibat langsung. “Pembayaran dikoordinasikan oleh perwakilan siswa tentu pengelolaannya kami juga awasi,” ujar Lia. Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar teknis, tetapi bagian dari pendidikan karakter.
Tujuan Outing Class yang Jelas
Dalam menentukan tujuan outing class, sekolah juga tidak lepas dari regulasi ketat Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Ada batasan yang tidak bisa dinegosiasikan terutama soal keamanan. “Tidak boleh ke tempat yang berisiko tinggi, seperti laut. Jadi kami hindari itu, meskipun sebenarnya anak-anak banyak yang ingin ke sana,” ungkapnya.
Sekolah memilih jalur yang lebih aman, namun tetap kaya pengalaman. Rangkaian kegiatan disusun dengan benang merah pembelajaran yang jelas. “Kami ke industri dulu, supaya anak-anak punya gambaran dunia kerja. Lalu ke Museum Merapi, ke Prambanan, dan menonton sendratari. Semua ada kaitannya dengan pembelajaran,” jelas Lia.
Baginya, outing class bukan sekadar perjalanan rekreasi. Ada tujuan yang lebih dalam mempertemukan siswa dengan realitas di luar kelas. “Anak SMK itu butuh tahu nanti praktiknya di mana, mau kerja di mana. Jadi sebelum magang, mereka sudah kami kenalkan dulu dengan dunia industri,” katanya.
Oleh karena itu pula, setiap destinasi harus relevan dengan kurikulum. “(Arahan) Dari Dinas Pendidikan juga jelas, kalau tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, tidak diperbolehkan,” ujarnya.
