Tanggapan Seskab Mengenai Kritik Terhadap Perjalanan Presiden
Seskab Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait kritik yang muncul mengenai operasional lawatan internasional Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun terakhir atau 18 bulan. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patti Djalal menyoroti tingginya intensitas kunjungan luar negeri kepala negara serta kekhawatiran dampaknya terhadap anggaran negara.
Dino menyatakan bahwa Prabowo menghabiskan satu dari total enam harinya di luar negeri. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo akan terus melakukan kunjungan internasional dengan frekuensi yang sama tingginya. Diplomat senior tersebut menyebut perjalanan dinas luar negeri ini tidak lazim dikhawatirkan menyebabkan pemborosan berdampaknya terhadap anggaran negara.
Namun, dalam keterangan pers yang disampaikan melalui rekaman video pada Senin malam (1/6/2026), Seskab Teddy menegaskan bahwa pemerintah sangat berkomitmen pada prinsip transparansi dan efisiensi anggaran. Ia menyatakan bahwa kekhawatiran mengenai pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat aktivitas diplomasi ini sama sekali tidak beralasan.
Teddy mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan terkait sumber pendanaan kunker presiden. Jika dalam pelaksanaan dinas di luar negeri terdapat pengeluaran yang melebihi plafon atau pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh negara, sisa biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada rakyat lewat APBN.
“Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ujar Seskab Teddy secara tegas.
Komitmen Efisiensi dan Akuntabilitas
Menurut Teddy, transparansi anggaran ini menjadi bagian dari gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengutamakan akuntabilitas demi kepentingan nasional. Kebijakan menanggung kelebihan biaya secara personal ini sengaja diterapkan agar seluruh agenda penguatan posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional dapat berjalan optimal tanpa harus mengorbankan atau menguras keuangan negara yang sedang diprioritaskan untuk pembangunan dalam negeri.
Selain faktor biaya mandiri, Teddy juga membeberkan langkah efisiensi ekstrem yang diterapkan pada jumlah personel delegasi. Ia membandingkan tata kelola rombongan saat ini dengan era-era sebelumnya, di mana jumlah pengikut dinas kini dipangkas secara drastis hingga menyisakan struktur yang sangat ramping.
“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga warta-wartawan pasti tahu itu semua,” bebernya.
Teddy mengingatkan bahwa keaktifan Presiden di luar negeri bukan sekadar perjalanan seremonial tanpa arah, melainkan investasi diplomasi yang mendatangkan keuntungan ekonomi masif bagi kas negara.
Investasi Diplomasi yang Menguntungkan
Salah satu bukti konkretnya adalah data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencatat total investasi masuk ke Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir menembus angka Rp2.430 triliun. Bahkan, dari lawatan singkat Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan pada bulan lalu saja, pemerintah langsung berhasil mengamankan komitmen investasi baru senilai kurang lebih Rp575 triliun.
Melalui klarifikasi yang panjang lebar ini, Teddy berharap masyarakat dapat melihat secara jernih bahwa aktivitas internasional Presiden diurus secara sangat efisien, bertanggung jawab, dan justru mendatangkan hasil finansial serta ketahanan nasional yang berkali-kali lipat lebih besar bagi Indonesia.
Biaya Kunker: Masih Tidak Diumumkan
Sejauh ini belum diungkap berapa biaya yang dihabiskan dalam setiap kunker Prabowo baik di dalam maupun ke luar negeri. Biaya yang dikeluarkan termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya.
Eks Wamenlu Dino menyebut satu perjalanan keluar negeri bisa mengeluarkan puluhan, atau bahkan ratusan miliar. Dino menyampaikan beberapa saran kepada Prabowo.
Saran untuk Penghematan
Di antaranya, lebih mengandalkan video call atau Zoom call atau telepon. Menurut Dino, dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama.
Penghematan melalui Zoom call ini dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan Presiden keluar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.
Saran lain Dino mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menteri Luar Negeri Sugiono.
