Kesepakatan Damai AS-Iran: Potensi Kekuatan Baru atau Jeda Sementara?
Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Rabu (18/6/2026) telah menjadi sorotan utama di dunia internasional. Meski secara resmi mengakhiri permusuhan yang berlangsung selama hampir empat bulan, perjanjian ini justru memicu berbagai kritik dari sejumlah pakar keamanan dan analis Timur Tengah.
Salah satu isu utama yang muncul adalah kemungkinan bahwa kesepakatan tersebut justru memberikan ruang bagi Republik Islam Iran untuk memperkuat kembali pengaruhnya di kawasan. Dalam perjanjian tersebut, selat Hormuz kembali dibuka, serta dibuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut terkait pencabutan sanksi dan masa depan program nuklir Iran.
Namun, banyak ahli menyatakan bahwa perjanjian ini tidak menyelesaikan akar masalah ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat. Mereka melihatnya sebagai jeda sementara daripada solusi permanen.
Pakar Sebut Kesepakatan Hanya Menunda Masalah
Roger Macmillan, seorang spesialis Iran dan kontra-terorisme, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik kesepakatan ini. Menurutnya, perjanjian tersebut tidak menyelesaikan masalah inti yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat.
“Kesepakatan ini hanya upaya untuk menunda masalah. Ini bukan solusi jangka panjang,” ujarnya kepada GB News. Ia menilai bahwa kesepakatan ini justru memberi Iran kesempatan untuk pulih dari tekanan berat akibat perang dan sanksi.
Macmillan juga menyoroti bahwa kesepakatan ini tidak secara langsung menyasar kelompok-kelompok proksi yang didukung Iran. Kelompok-kelompok ini dikenal memiliki peran dalam berbagai konflik di kawasan Timur Tengah dan ancaman terhadap kepentingan Barat.
“Kesepakatan ini memberi mereka keberanian, memperkuat mereka, dan membiayai kembali mereka. Yang terpenting, hal itu memberi mereka apa yang mereka butuhkan, yaitu ruang bernapas,” katanya.
Kritik Terhadap Dana Rekonstruksi Iran
Selain itu, Macmillan juga mempertanyakan rencana investasi senilai 300 miliar dolar AS yang tercantum dalam nota kesepahaman antara Washington dan Teheran. Menurutnya, bantuan besar ini justru akan memperkuat posisi pemerintah Iran.
Ia membandingkan situasi ini dengan negara-negara Teluk yang terdampak konflik tetapi tidak mendapatkan kompensasi serupa. “Tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada negara-negara Teluk. Tidak ada apa pun untuk mereka,” tambahnya.
Iran Dinilai Akan Menganggap Kesepakatan Sebagai Kemenangan
Beni Sabti, pakar Iran kelahiran Teheran yang bekerja di Institut Studi Keamanan Nasional Israel, juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Menurutnya, kesepakatan ini kemungkinan besar akan dipandang sebagai kemenangan politik oleh pemerintah Iran.
“Pada akhirnya akan ada konflik lain. Kesepakatan itu hanya seperti obat sementara untuk luka,” ujarnya. Ia juga meragukan komitmen Iran dalam menjalankan seluruh isi perjanjian, terutama terkait program nuklir dan dukungan terhadap kelompok bersenjata.
Faktor Psikologis Dinilai Sangat Penting
Menurut Sabti, dukungan dan pujian yang diberikan Trump kepada Iran setelah kesepakatan tercapai memiliki dampak psikologis yang besar bagi Teheran. Ia menilai efek ini bahkan bisa lebih berpengaruh daripada keuntungan militer atau ekonomi.
“Ketika Trump memuji mereka, itu memberi mereka kekuatan psikologis yang kadang lebih penting daripada rudal atau program nuklir,” katanya. Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Iran saat ini semakin didominasi kelompok garis keras yang memiliki latar belakang militer.
Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Permanen
Meskipun ada berbagai keraguan, hingga kini pemerintah Amerika Serikat dan Iran tetap menyatakan komitmennya untuk menjalankan nota kesepahaman tersebut. Kedua negara dijadwalkan melanjutkan pembahasan teknis dalam beberapa pekan ke depan guna merumuskan kesepakatan permanen terkait program nuklir, pencabutan sanksi, serta stabilitas kawasan Timur Tengah.
