Kebijakan Iran Terkait Selat Hormuz
“Tidak pernah.” Itulah jawaban seorang anggota parlemen senior Iran ketika ditanya kapan mereka siap menyerahkan kendali atas Selat Hormuz.
Ebrahim Azizi, mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), menjelaskan bahwa Iran akan menentukan hak lintasan, termasuk pemberian izin bagi kapal untuk melintas di Selat tersebut. Dia juga menyatakan bahwa kebijakan ini akan segera dijadikan undang-undang.
“Kami sedang mengajukan rancangan undang-undang di parlemen, berdasarkan Pasal 110 konstitusi, yang mencakup lingkungan, keselamatan maritim, dan keamanan nasional. Angkatan bersenjata akan melaksanakan undang-undang tersebut,” kata Azizi yang memimpin Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di parlemen Iran.
Perang melawan AS dan Israel telah memberi Teheran senjata baru. Azizi menggambarkan selat yang sangat strategis ini, yang menurutnya berhasil dipersenjatai Iran selama konflik, merupakan “salah satu aset kami untuk menghadapi musuh”.
Azizi adalah tokoh kunci di parlemen yang didominasi kelompok garis keras. Dia juga mencerminkan pemikiran di kalangan sejumlah petinggi senior Iran, yang makin termiliterisasi setelah AS dan Israel melancarkan serangkaian pembunuhan terhadap pejabat-pejabat Iran.
Teheran kini memandang kemampuannya mengendalikan Selat Hormuz, termasuk lalu lintas kapal tanker minyak dan gas, bukan hanya sebagai alat tawar dalam negosiasi saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang.
“Prioritas pertama Iran setelah perang adalah memulihkan daya gentar dan Selat Hormuz termasuk salah satu alat tawar strategis utama Iran,” jelas Mohammad Eslami, peneliti di Universitas Teheran.
“Teheran terbuka untuk membahas bagaimana negara lain dapat memperoleh manfaat dari kerangka baru Iran untuk selat tersebut, tetapi kendali [atas Selat Hormuz] adalah intinya.”
Perbedaan Pandangan di Kalangan Elit Militer dan Politik Iran
Ada pula tanda-tanda perbedaan pandangan—meski tidak jelas seberapa kuat—di dalam tubuh elite militer dan politik Iran. Hal ini terlihat dalam kritik keras terhadap Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, setelah ia mengunggah pernyataan di media sosial yang menyebut Selat Hormuz “sepenuhnya terbuka”.
Presiden AS, Donald Trump, segera merespons dengan tulisan huruf kapital “THANK YOU” dalam unggahan di media sosial. Dalam hitungan menit, media yang berafiliasi dengan IRGC mengecam Araghchi.
Kantor berita milik negara, Mehr, menyatakan bahwa unggahan menteri luar negeri itu telah “memberi kesempatan terbaik bagi Trump untuk melampaui kenyataan, menyatakan dirinya sebagai pemenang perang, dan merayakan kemenangan”.
Kantor berita lain, Tasnim, menyebutnya sebagai “cuitan yang buruk dan tidak lengkap yang menciptakan ambiguitas menyesatkan tentang pembukaan kembali Selat Hormuz”.
Araghchi menegaskan bahwa Selat Hormuz hanya terbuka bagi kapal yang diizinkan oleh angkatan laut IRGC dan melalui rute yang ditetapkan, yang mewajibkan pembayaran tarif. Azizi menepis kesan adanya perpecahan dalam rezim. “Ketika menyangkut keamanan nasional, tidak ada pendekatan moderat atau garis keras,” kata Azizi.
Nasib selat ini akan diputuskan di tingkat tertinggi negara. Topik ini merupakan salah satu topik utama dalam perundingan tingkat tinggi yang dilaporkan akan dilanjutkan kembali di Islamabad pada Selasa (21/04), setelah perundingan putaran pertama berakhir tanpa hasil.
Peran Media Sosial dalam Dinamika Hubungan Iran dan AS
Trump mengatakan ia mengirim sebuah delegasi yang, menurut seorang pejabat Gedung Putih kepada BBC, kembali akan dipimpin oleh Wakil Presiden AS JD Vance.
Para pejabat Iran sejauh ini bungkam soal perundingan putaran kedua dan apakah delegasi mereka, yang sebelumnya dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, akan kembali ke Pakistan. Media lokal melaporkan bahwa Iran tidak akan hadir selama blokade AS terhadap pelabuhan Iran masih diberlakukan.
Trump telah berulang kali memerintahkan Iran untuk membuka koridor maritim ini, termasuk dalam unggahan media sosial bernada makian pada 5 April. Saat itu, Trump memperingatkan Iran akan “hidup dalam neraka” jika gagal mematuhi perintahnya. Kini ia menuduh Teheran berupaya “memeras” AS.
“Saya tidak mengharapkan banyak dari seorang pria yang memelintir kebenaran,” ejek Azizi. “Kami hanya membela hak-hak kami di hadapan pemerasan Amerika.”
Seperti banyak pejabat tinggi Iran lainnya, ia kerap membalas Trump dengan unggahan bernada mengejek di X. Saling ejek ini menyoroti bagaimana mereka menikmati akses ke internet internasional yang tidak dimiliki mayoritas rakyat Iran, di tengah pemadaman digital yang telah berlangsung selama berminggu-minggu.
Pemadaman Digital dan Penangkapan Demonstran
Azizi, yang portofolio parlemenya juga mencakup keamanan nasional, tidak mau menyebutkan kapan pemadaman itu akan dicabut. Dia hanya menegaskan bahwa “ketika aman dan terjamin kami akan mencabut larangan tersebut agar musuh tidak mengambil keuntungan”.
Saya juga menanyakan kepadanya mengenai gelombang penangkapan baru-baru ini. Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, menyebutkan ada puluhan vonis mati terhadap para demonstran yang ditahan selama protes nasional pada Januari. Beberapa eksekusi, termasuk terhadap kaum muda, baru-baru ini telah dilaksanakan. Rangkaian demonstrasi itu dilaporkan juga telah menewarkan ribuan orang.
Azizi mengulangi klaim pemerintah bahwa badan intelijen AS dan Israel—CIA dan Mossad—terlibat dalam kerusuhan tersebut. Dia menepis kekhawatiran yang meningkat di kalangan sebagian warga Iran bahwa keamanan internal akan semakin diperketat. “Dalam perang, bahkan dalam gencatan senjata, ada aturan,” tegasnya.
