TNI AU Mencapai Pemeliharaan Berkala C-130 J Super Hercules Secara Mandiri
Satuan pemeliharaan 15 yang bermarkas di Lanud Husein Sastranegara, Bandung berhasil melakukan pemeliharaan berkala tingkat berat (check C-1) perdana untuk pesawat C-130 J Super Hercules secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan pada Kamis (21/5/2026).
Dalam pelaksanaan check C-1, personel sathar (satuan pemeliharaan) 15 menyelesaikan 305 kartu kerja meliputi preparation, operational check, inspection, lubrication, close out, ground run hingga functional check flight. Seluruh tahapan berjalan aman dan sesuai prosedur hingga pesawat dapat melalui functional check flight.
Komandan Satuan Pemeliharaan 15, Letnan Kolonel Tek Chrisnha Cakti Samiaji, menjelaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti kemampuan teknis personel dalam memenuhi standar pemeliharaan pesawat modern. Selain itu, para teknisi sudah mengantongi sertifikat kemampuan pemeliharaan Super Hercules dari Pusat Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI AU pada Maret 2026.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana, menyampaikan bahwa capaian ini meningkatkan kemampuan dari depo pemeliharaan di Bandung. Keberhasilan ini juga didukung oleh peningkatan kompetensi personel melalui familiarisasi, on the job training (OJT), serta pendampingan teknis dari Depo Pemeliharaan 20, Depohar 70, Skadron Udara 31 (bermarkas di Halim Perdanakusuma), dan Skadron Teknik 021 (bermarkas di Halim).
Bandara Kertajati Jadi Pusat Maintenance, Repair, and Overhaul Pesawat Hercules
Keberhasilan teknis TNI AU sejalan dengan rencana pemerintah ingin menjadikan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat C-130/Hercules di wilayah Asia.
Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Selasa (19/5/2026) lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Sjafrie menyampaikan wacana tersebut bermula dari tawaran yang disampaikan oleh Menteri Urusan Perang Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth di Kuala Lumpur pada 2025 lalu.
“Dia menawarkan dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, bagaimana kalau pemeliharaan C-130 (Hercules) di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami? Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Nah, kita sedang bekerja untuk itu,” kata Sjafrie pekan lalu.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, menjelaskan alasan pemerintah menawarkan pusat perbaikan Super Hercules C-130J dilakukan di Kertajati karena ketersediaan fasilitas yang sudah ada.
“Pemilihan Kertajati mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas serta fasilitas pendukung penerbangan yang sudah memadai,” ujar Rico ketika dikonfirmasi Rabu (20/5/2026).
Tawaran dari AS Dianggap akan Beri Dampak Baik bagi Pertahanan Indonesia
Rico menilai langkah tersebut sangat strategis karena akan memberikan dampak baik bagi penguatan pertahanan Indonesia. Salah satu dampak baiknya, yakni Indonesia menjadi semakin mudah dalam membangun kerja sama dan hubungan diplomasi dengan negara-negara Asia pengguna pesawat angkut Hercules.
“Langkah ini juga sejalan dengan upaya penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik penerbangan strategis nasional,” kata Rico.
Namun, Rico tidak menjelaskan secara rinci seperti apa progres pembangunan MRO itu. Dia juga tidak menjelaskan tenggat waktu pembangunannya.
Anggota DPR Khawatir Bengkel Perawatan Akan Berkembang Jadi Pangkalan Militer
Meski Bandara Kertajati disiapkan menjadi bengkel perawatan pesawat angkut berat C-130 Hercules milik AS, tetapi dikhawatirkan membentuk persepsi bengkel itu dijadikan kedok belaka dari pangkalan militer Negeri Paman Sam.
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer di Indonesia,” ujar Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, Kamis (21/5/2026).
Menurut Hasanuddin, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kerja sama strategis tersebut. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan, transparansi menjadi kunci dalam pelaksanaannya karena kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa.
“Jadi keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” kata dia.
Hasanuddin juga menekankan, pemerintah harus mampu menjelaskan secara perinci cakupan operasional fasilitas MRO tersebut.
