Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah strategis dalam menangani dua masalah utama sekaligus, yaitu krisis sampah perkotaan dan kebutuhan energi bersih. Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek ini bertujuan untuk mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat, sekaligus memberikan solusi terhadap tantangan lingkungan dan ekonomi.
Tantangan Utama dalam Pembangunan PSEL
Meski ambisi pemerintah untuk mempercepat 33 proyek PSEL sangat tinggi, beberapa hambatan tetap perlu dihadapi. Di antaranya adalah biaya investasi yang besar, kesiapan teknologi, serta ketergantungan pada dukungan fiskal dari daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa isu sampah tidak lagi bisa dianggap sebagai masalah pinggiran, karena dampaknya langsung terasa terhadap pencemaran lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Tidak mungkin kita menjadi negara maju jika sampah tidak diselesaikan,” ujarnya saat penandatanganan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah dan Danantara di Jakarta.
Tahapan Pembangunan PSEL
Pemerintah mulai dari lokasi yang berstatus darurat, terutama tempat pembuangan akhir dengan sistem open dumping dan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari. Saat ini, terdapat 25 lokasi prioritas yang mencakup 62 kabupaten dan kota dengan kategori berat dan darurat. Volume sampah tersebut mewakili sekitar 22,5% dari persoalan sampah nasional yang paling mendesak.
Pemerintah menargetkan proses administrasi selesai dalam enam bulan, lalu dilanjutkan pembangunan fisik selama dua tahun. Dengan jadwal tersebut, sebagian proyek diperkirakan mulai beroperasi pada 2027 dan seluruh lokasi prioritas rampung pada Mei 2028. Setelah itu, penanganan diarahkan ke sisa 77,5% persoalan sampah nasional dari daerah dengan timbunan 500 ton hingga 700 ton per hari dan ditargetkan selesai pada 2029.
Teknologi yang Digunakan
Untuk mempercepat proyek, pemerintah membuka ruang penggunaan berbagai teknologi sesuai kebutuhan daerah, mulai dari refuse-derived fuel (RDF), tempat pengolahan sampah terpadu, hingga pirolisis. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menguji kesesuaian teknologi di lapangan.
Namun, proyek ini tidak sepenuhnya bertumpu pada aspek teknologi. Pemerintah menilai keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat dan kepemimpinan kepala daerah.
Kesiapan Teknologi dan Potensi Energi
Dari sisi energi, Kepala Pusat Riset Teknologi Konversi Energi BRIN Tata Sutardi menjelaskan bahwa fasilitas PSEL dengan kapasitas input di atas 1.000 ton sampah per hari secara teori dapat menghasilkan listrik 10 megawatt (MW) hingga 25 MW. Namun, kapasitas tersebut sangat tergantung pada jenis sampah, kadar air, nilai kalor, serta efisiensi teknologi yang digunakan.
Sampah yang telah dipilah dan dikeringkan akan menghasilkan energi lebih optimal dibanding sampah campuran basah. Untuk skala besar, terdapat dua teknologi termal yang paling terbukti secara komersial di Indonesia, yakni insinerasi dan gasifikasi.
Sumber Pendanaan Proyek PSEL
Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menyebutkan total investasi untuk 33 unit PSEL diperkirakan mencapai US$5 miliar. Dengan hitungan rata-rata, tiap unit menelan biaya sekitar US$150 juta atau hampir Rp2,7 triliun. Pembiayaan tidak seluruhnya ditanggung Danantara karena akan melibatkan investor lain dan mitra teknologi.
Tantangan dan Realita Lapangan
Kalangan akademisi menilai proyek ini tetap layak didorong, tetapi harus realistis terhadap tantangan lapangan. Guru Besar IPB University Arief Sabdo Yuwono mencontohkan TPA Benowo Surabaya yang menerima 1.600 hingga 1.800 ton sampah per hari dan mampu menghasilkan listrik 12 MW. Efisiensi produksi listrik sangat bergantung pada pemilahan sampah sejak sumber, mulai dari rumah tangga, kawasan pendidikan, perkantoran, rumah sakit, hingga restoran.
Selain itu, tantangan Indonesia juga datang dari iklim tropis bercurah hujan tinggi yang membuat kadar air sampah besar dan menurunkan efisiensi pembakaran. Di Bogor misalnya, curah hujan yang tinggi berisiko menekan performa fasilitas bila sistem prapengolahan tidak disiapkan dengan baik.
Kesimpulan
Keberhasilan program PSEL pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang dibangun, melainkan apakah pemerintah mampu menekan biaya, menjamin pasokan sampah terpilah, dan menghasilkan listrik yang kompetitif. Tanpa itu, proyek sampah menjadi energi berisiko berhenti sebagai narasi hijau yang mahal. Namun bila hambatan tersebut teratasi, Indonesia berpeluang menyelesaikan dua beban lama sekaligus, gunungan sampah dan kekurangan energi bersih.
