Penjelasan Menteri Hukum Mengenai Pencabutan Status WNI
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan terkait proses pencabutan status kewarganegaraan Indonesia (WNI). Menurutnya, pencabutan status WNI tidak bisa dilakukan secara otomatis. Hal ini harus melalui keputusan resmi dari Menteri Hukum yang menetapkan penghapusan status tersebut.
Yusril merespons kabar mengenai dua WNI, yaitu Kezia Syifa dan Muhammad Rio, yang dikabarkan bergabung dengan militer negara lain. Ia menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa seseorang akan kehilangan status WNI jika menjadi anggota militer asing tanpa izin Presiden, hal itu tidak berlaku secara otomatis.
Proses Hukum yang Harus Ditempuh
Menurut Yusril, kehilangan status WNI harus diikuti oleh mekanisme administratif yang jelas dan formal. Pasal 29 dan Pasal 30 UU 12 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022 menjelaskan bahwa proses ini harus dilakukan melalui tindakan hukum yang sah.
Ia menjelaskan bahwa hukum adalah norma yang mengatur, bukan putusan konkret terkait nasib seseorang. Contoh yang diberikan adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP, tetapi seseorang yang mencuri tidak otomatis dihukum sesuai bunyi undang-undang. Untuk menetapkan hukuman, norma tersebut harus dituangkan dalam putusan pengadilan.
Prosedur Penghapusan Status WNI
Prosedur penghapusan status WNI juga harus diumumkan dalam Berita Negara agar memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan PP 21 Tahun 2022, kehilangan kewarganegaraan hanya terjadi setelah adanya permohonan dari yang bersangkutan atau laporan dari pihak lain. Menteri Hukum kemudian harus memeriksa kebenaran informasi tersebut sebelum menerbitkan keputusan.
Jika terbukti bahwa seseorang WNI masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden, maka Menteri Hukum akan menerbitkan keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan. Keputusan ini harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar berlaku secara hukum.
Status Kezia dan Rio Saat Ini
Sementara belum ada keputusan Menteri Hukum dan belum diumumkan dalam Berita Negara, Kezia dan Rio masih dianggap sebagai WNI secara hukum. Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berspekulasi mengenai kabar mereka bergabung dengan militer asing. Namun, pemerintah tetap aktif dalam memverifikasi status kewarganegaraan mereka sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Upaya Pemerintah dalam Memverifikasi Informasi
Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengoordinasikan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Kedubes di Washington dan Moskwa. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah benar ada WNI yang memasuki dinas militer di negara lain.
Pemerintah, sesuai amanat undang-undang, berkewajiban untuk bersikap proaktif dalam menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan. Semua proses harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan asumsi atau kesimpulan publik.
Kasus Kezia Syifa dan Muhammad Rio
Sebelumnya, diberitakan bahwa Kezia Syifa, seorang WNI asal Tangerang, bergabung dengan Garda Nasional atau Army National Guard Amerika Serikat. Informasi ini muncul setelah video dirinya mengenakan seragam militer AS beredar. Kezia diketahui merupakan bagian dari keluarga diaspora Indonesia yang tinggal di AS sejak pertengahan 2023.
Selain Kezia, ada pula Muhammad Rio, mantan anggota Brimob Polda Aceh yang kini bergabung sebagai tentara bayaran Rusia. Rio diduga tergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia dan berada di wilayah Donbass, pusat konflik antara Rusia dan Ukraina. Rio pernah melakukan desersi dan memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi polri.
