Aksi KAPAK di BPK: Desakan Audit Investigatif terhadap Kalla Group
Masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) kembali menggelar aksi di depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta pada Jumat (22/5/2026). Mereka menuntut BPK untuk segera melakukan audit investigatif terhadap dugaan kredit macet perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan Kalla Group dengan nilai mencapai Rp 30,3 triliun.
Aksi ini dilakukan oleh para aktivis yang mengklaim sebagai bagian dari gerakan keadilan dan perubahan nusantara. Mereka menekankan bahwa tuntutan mereka sama seperti aksi sebelumnya di BPK dan juga aksi yang pernah dilakukan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Tujuannya adalah agar BPK dan lembaga penegak hukum seperti KPK serta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan kredit macet atau gagal bayar atas pinjaman Bank Himbara oleh Kalla Group.
“Kami juga tetap mendesak KPK dan Kejagung menyita aset Kalla Group jika gagal bayar,” tegas Al Maun, korlap aksi sekaligus Humas KAPAK.
Dalam aksi kali ini, pihak KAPAK memaparkan kepada BPK terkait pinjaman jumbo yang diberikan lima Bank Himbara ke perusahaan-perusahaan Kalla Group. Meskipun Kalla Group memiliki portofolio luas dari energi, konstruksi, hingga infrastruktur strategis, masyarakat tetap harus tahu kondisi uang masyarakat yang dikelola oleh grup tersebut.
Al Maun menjelaskan bahwa penelusuran silsilah korporasi menunjukkan bahwa dana tersebut tidak mengalir ke satu keranjang, melainkan dipecah ke beberapa anak usaha Kalla Group yang bergerak di sektor energi terbarukan dan infrastruktur fisik.
Contoh Proyek yang Didanai Bank Himbara
Salah satu contoh proyek yang didanai Bank Himbara adalah PT Poso Energi. Sejak tahun 2018, perusahaan ini telah mengamankan komitmen pinjaman sebesar Rp 9,6 triliun. Beroperasi di Sulawesi Tengah, Poso Energi adalah anak emas Kalla Group yang menggarap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso.
“Di atas kertas, proyek ini dipuji sebagai transisi energi hijau. Namun, di balik itu, jaminan pembelian listrik (take-or-pay) oleh PLN menjadikan proyek ini sebagai mesin pencetak uang yang minim risiko bagi keluarga Kalla, sekalipun modalnya disokong penuh oleh bank BUMN,” jelas Al Maun.
Selain PT Poso Energi, anak perusahaan lain dari Kalla Group, yaitu PT Kerinci Merangin Hidro, juga mendapat pinjaman besar dari Bank Himbara. Pada tahun 2020, saat Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19 dan likuiditas perbankan mengetat, Kalla Group berhasil meyakinkan salah satu Bank Himbara untuk mengucurkan pinjaman raksasa senilai Rp 3,44 triliun untuk PT Kerinci Merangin Hidro.
“Proyek PLTA di Jambi ini diproyeksikan menyuplai listrik untuk wilayah Sumatra, mempertegas dominasi Kalla di sektor energi hidro nasional dengan modal dari uang rakyat,” tutur Al Maun.
Skema Pembiayaan Sindikasi dan Risiko Transparansi
Al Maun mengatakan bahwa Bank Himbara diduga menggunakan skema pembiayaan sindikasi untuk proyek-proyek yang terafiliasi dengan perusahaan Kalla Group. Dalam praktik perbankan global, pembiayaan proyek besar sering dilakukan secara bersama-sama untuk menyebar risiko.
Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar mekanismenya, melainkan skala dan konsentrasinya ketika perusahaan Kalla Group menerima aliran dana dalam jumlah besar dari bank-bank negara secara kolektif. Publik berhak tahu seberapa sehat keputusan ini. Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar, Indonesia memang membutuhkan kolaborasi antara negara dan swasta. Tetapi kolaborasi tanpa transparansi adalah risiko. Dan risiko tanpa pengawasan adalah jalan menuju krisis.
Audiensi dengan BPK dan Penindaklanjutan Informasi
Dalam aksi tersebut, perwakilan KAPAK sempat bertemu dan beraudiensi dengan Humas BPK RI. Dalam audiensi tersebut, pihak menyampaikan informasi dan tuntutan kepada BPK untuk melakukan audit atas dugaan kredit macet Kalla Group.
Pihak BPK pun mengapresiasi langkah KAPAK sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Informasi-informasi dari KAPAK akan ditindaklanjuti BPK, berupa verifikasi dan pendalaman informasi dan data-data yang ada.
Klarifikasi Jusuf Kalla
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla memberikan klarifikasi soal kabar yang beredar di media sosial terkait dugaan perusahaan miliknya memiliki kredit macet mencapai Rp 30 triliun.
Jusuf Kalla menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan menilai hanya upaya mendiskreditkan dirinya. “Perusahaan saya sudah 75 tahun. Tidak satu pun Hadji Kalla pernah kredit macet. Satu kali pun tidak pernah kredit macet,” ujar Jusuf Kalla saat konferensi pers di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta pada Sabtu (18/4/2026).
Jusuf Kalla membenarkan bahwa Kalla Group memang memiliki pinjaman perbankan dengan nilai besar, yakni sekitar Rp 30 triliun. Namun, pinjaman tersebut bukan kredit macet dan Kalla Group dipastikan Jusuf Kalla tidak pernah telat membayar cicilan satu hari pun.
Menurut JK, sebagian besar kredit tersebut digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. Proyek ini sejalan dengan program pemerintah dalam menyediakan energi baru terbarukan.
“Cuma kami perusahaan yang betul-betul melaksanakan program pemerintah itu dengan membangun pembangkit listrik hampir 1.500 megawatt,” tutur dia.
Jusuf Kalla juga menyayangkan pihak internal bank yang membocorkan kredit perusahaan ke publik. Menurutnya, hal tersebut melanggar UU Kerahasiaan Bank dan akan menelusuri dugaan kebocoran informasi kredit perusahaan tersebut.
