Kepedulian Pegawai PPPK Bali terhadap Wacana Pemangkasan
Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bali merespons wacana pemangkasan yang akan dilakukan pemerintah karena alasan efisiensi. Mereka berharap tidak menjadi korban pemangkasan besar-besaran, terlebih sebagian dari mereka baru saja diangkat sebagai PPPK setelah bertahun-tahun mengabdi dalam status tenaga kontrak.
Salah satu pegawai PPPK di salah satu instansi di Pemerintah Kabupaten Klungkung, I Gede P., menyampaikan curhatannya. Ia mengaku baru diangkat PPPK pada Mei 2024 lalu, setelah bertahun-tahun berstatus tenaga kontrak. Beberapa hari terakhir, ia mengikuti informasi terkait keberlanjutan nasib PPPK. Terlebih ada isu ribuan PPPK di beberapa daerah di luar Bali yang terancam dipangkas karena efisiensi anggaran.
“Kalau tidak salah itu isunya di NTT. Semoga saja tidak sampai berimbas ke daerah lainnya termasuk ke Klungkung,” ujar Gede P. Ia berharap PPPK di daerah tidak dikorbankan untuk kepentingan kebijakan pemerintah pusat yang terkesan memberatkan APBN.
Kondisi di Kabupaten Klungkung
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klungkung, Ida Bagus Wirawan memastikan bahwa di Klungkung belum ada pembahasan terkait pemangkasan PPPK. Meskipun Kabupaten Klungkung juga terdampak pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp 54 miliar.
Berdasarkan data, jumlah PPPK di Klungkung mencapai 2.764 orang, sementara PPPK paruh waktu sebanyak 886 orang. Wacana pemangkasan PPPK mencuat setelah beberapa daerah mengalami kendala anggaran akibat adanya pemangkasan dana transfer ke daerah. Selain itu, juga akibat penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di mana, aturan itu mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam APBD.
Tenaga PPPK Masih Dibutuhkan
Sekda Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widhya Utama menyatakan bahwa Pemkab Gianyar belum berencana melakukan pemangkasan PPPK. Sekda memastikan bahwa Pemkab Gianyar tidak memiliki kendala dalam menggaji PPPK meski ada kebijakan pemangkasan transfer ke daerah. Pihaknya menyatakan bahwa Pemkab Gianyar sangat terbantu oleh adanya PPPK sehingga tidak mungkin dipangkas.
Jumlah PPPK di Kabupaten Gianyar mencapai 5.935. Mereka secara serentak dilantik pada tahun 2025 lalu. Terdiri dari pegawai di lingkungan Pemkab Gianyar, tenaga guru, tenaga kesehatan hingga tenaga teknis. “Intinya, di Gianyar tidak ada wacana memberhentikan PPPK, karena mereka masih sangat dibutuhkan,” ujar Gus Bem.
Kondisi di Denpasar
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara menyebutkan bahwa sampai saat ini untuk PPPK di Denpasar masih bisa dibiayai dari APBD. Jaya Negara menyebutkan bahwa pembayaran pun dilakukan sesuai dengan regulasi. “Kami masih bersyukur. Bahkan untuk THR kami bayar penuh. Sesuai regulasi, apa yang dibayarkan, kami penuhi,” ujarnya.
Pihaknya menambahkan bahwa dalam evaluasi tiga bulan pertama, realisasi PAD Denpasar terpenuhi. Sehingga, sepanjang terpenuhi pihaknya berkomitmen akan membiayai PPPK. “Sepanjang terpenuhi, tidak boleh mendahului yang di atas, kami tetap berkomitmen membiayai PPPK, Astungkara,” paparnya.
Tanggapan dari Pemprov Bali
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, I Wayan Budiasa secara terpisah memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. “Berkaitan dengan informasi atau isu yang di lapangan terkait pemecatan, sampai saat ini di Pemprov Bali tetap menunggu informasi resmi dari Jakarta atau dari pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah penyikapan,” katanya, Kamis (26/3).
Ia menjelaskan bahwa secara prinsip, Pemprov Bali tetap mengedepankan kebutuhan organisasi yang didukung oleh SDM. Saat ini, jumlah SDM di Pemprov Bali masih kurang. Karena masih kurang, tenaga yang ada ini telah diberdayakan secara optimal sambil menunggu tambahan-tambahan tenaga dari acuan atau usulan formasi CPNS yang telah diajukan ke pusat.
Jumlah PPPK Pemerintah Provinsi Bali adalah 13.168 Orang yang terdiri dari PPPK (Penuh Waktu) sejumlah 9.269 Orang dan PPPK Paruh Waktu 3.899 Orang. Meskipun terjadi penurunan TKD dari Pusat kepada daerah ditahun ini, pada APBD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2026, seluruh pegawai PPPK Pemerintah Provinsi Bali telah dianggarkan dan akan terbayarkan gaji dan hak-haknya sesuai ketentuan perundang undangan.
“Dengan kondisi teman-teman PPPK saat ini, mereka ini kan menjadi PPPK adalah satu pekerjaan utama, artinya salah satu sumber penghasilan utama untuk kehidupan sehari-hari baik bagi diri sendiri maupun keluarganya,” kata dia. “Dengan demikian kita tetap mengedepankan mempekerjakan teman-teman PPPK, sehingga mereka dari sisi kehidupan atau penghidupannya juga tetap bisa berjalan, astungkara,” pungkasnya.
