Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Program makan bergizi gratis (MBG) telah menjadi sorotan utama di tengah berbagai isu yang muncul. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah keterlibatan perguruan tinggi dalam program ini. Menurut beberapa pihak, keterlibatan kampus dalam MBG tidak hanya sekadar upaya untuk mendukung program pemerintah, tetapi juga dianggap sebagai langkah untuk “membungkam suara-suara kritis” terhadap proyek yang dinilai bermasalah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa perguruan tinggi harus terlibat aktif dalam program pemerintah, khususnya dalam pembentukan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Hal ini dilakukan agar kampus tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut serta dalam implementasi kebijakan.
Salah satu perguruan tinggi yang baru saja meresmikan dapur MBG adalah Universitas Hasanuddin di Makassar. Wakil Yayasan Metavisi Akademik Nusantara, La Halisu, menjelaskan bahwa keterlibatan yayasan ini dalam program MBG bermula dari permintaan pemerintah. Dalam proses verifikasi, yayasan di bawah naungan Unhas dianggap mampu karena memiliki lahan kosong, sumber daya, serta kemampuan finansial. Sehingga akhirnya dikontrak oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Peresmian Dapur MBG di Unhas
Peresmian dapur MBG milik Universitas Hasanuddin berlangsung pada Selasa (28/04), yang dihadiri oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Rektor Unhas Jamaluddin Jompa, dan rektor dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia serta jajaran pimpinan kampus.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut Unhas menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) pertama yang memiliki SPPG di Indonesia Timur. Ia berharap Unhas tidak hanya berperan sebagai pengelola dapur, tapi juga menyediakan rantai pasokan secara mandiri. Dengan keterlibatan perguruan tinggi, ia berharap dapat menghasilkan program MBG yang lebih baik serta berkualitas.
Fasilitas dan Operasional Dapur MBG Unhas
BBC News Indonesia mengunjungi dapur Tamalanrea 14 milik Unhas yang berlokasi di Kecamatan Tamalanrea. Bangunan dengan luas 20×15 meter persegi ini berada di belakang masjid yang ada di dalam kampus Unhas. Di dalamnya, sudah ada berbagai macam peralatan untuk memproduksi makanan, tempat pencucian bahan baku, lemari pendingin, alat masak hingga wadah ompreng.
Wakil Yayasan Metavisi Akademik Nusantara, La Halisu, menjelaskan proses pendirian dapur ini berlangsung sejak Oktober 2025. Itu artinya, pengerjaan tidak sampai tujuh bulan. Yayasan ini, katanya, telah lama dibentuk Unhas dan mulanya berfokus pada bidang pendidikan. Meski, tak pernah bersinggungan dengan tata boga, dia mengklaim program MBG masih sejalan dengan tujuan pendirian yayasan.
Soal penerima manfaat, ada sembilan sekolah, yang terdiri dari: enam TK, satu SD, satu SMP, dan satu SMA. “Itu bukan pihak kampus yang menentukan (sasaran penerima manfaat), tapi BGN. Total seluruhnya ada 2.500 orang setiap hari,” imbuhnya.
Proses Pengadaan Bahan Baku
Pekerja di dapur ini berjumlah 20 orang. Mereka berasal dari masyarakat sekitar kampus dan bertugas sebagai: penerima barang, persiapan, produksi, pemorsian, distribusi, pencucian ompreng, keamanan. Untuk bahan baku, Halisu bilang pihak yayasan memanfaatkan sumber daya yang terdapat di sejumlah fakultas. Semisal, di Fakultas Pertanian, terdapat sayur mayur, buah-buahan, dan beras. Di Fakultas Peternakan tersedia telur, ayam, dan daging.
“Semua bahan-bahan tadi, yang bisa diproduksi Unhas, maka kami akan maksimalkan untuk digunakan di dapur,” ucapnya kendati mengakui bahwa bahan baku dari Unhas belum mencukupi untuk seluruh penerima manfaat.
Perspektif Menteri Pendidikan Tinggi
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, bilang fasilitas dapur MBG yang dibangun Unhas bisa ditiru alias menjadi contoh konkret peran perguruan tinggi dalam mendukung program prioritas pemerintah. Sekaligus, memperkuat posisi kampus sebagai institusi mandiri. Ia pun menegaskan perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi penonton, tapi harus terlibat langsung dalam implementasi kebijakan, termasuk soal pemenuhan gizi masyarakat.
Menurut Brian, SPPG di Unhas akan dikembangkan sebagai teaching factory yang mendukung praktik dan riset mahasiswa. Dapur ini juga diproyeksikan sebagai pusat pengembangan sistem MBG yang bisa direplikasi secara lebih luas.
Kritik terhadap Keterlibatan Perguruan Tinggi
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan keterlibatan perguruan tinggi dalam program MBG. Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, mengatakan keterlibatan kampus dalam program MBG dianggap sebagai upaya “membungkam suara-suara kritis” terhadap proyek bermasalah ini. Ia menilai program MBG sudah menjadi alat pencari popularitas presiden. Sehingga siapa saja yang mengkritisi program ini akan diberikan “porsi” berupa dapur MBG yang bersumber dari anggaran negara sebesar Rp335 triliun.
Totok juga menilai keterlibatan kampus dalam proyek MBG tak lebih dari sekadar “bagi-bagi proyek”. “Jadi ini seperti bagi-bagi proyek saja,” cetusnya. Ia menyarankan kampus negeri maupun swasta agar berpikir dua kali untuk terlibat dalam proyek tersebut. Apalagi, beberapa kajian dan fakta di lapangan membuktikan program ini bermasalah.
Masalah yang Terjadi dalam Program MBG
Sejumlah kasus keracunan menjadi persoalan yang paling banyak disorot. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sejak awal 2025 hingga April 2026, setidaknya ada 33.626 pelajar mengalami keracunan yang diduga terkait MBG. Selain itu, lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan ada seratusan yayasan atau mitra SPPG yang mendapatkan proyek tersebut karena diduga punya koneksi dengan lingkaran pejabat.
Terbaru, ICW mendapati adanya dugaan markup anggaran terkait harga bahan pangan, praktik monopoli pemasok bahan baku, keterlibatan pihak berpengaruh dalam rantai pasok, hingga pengadaan fiktif. BBC News Indonesia turut merekam suara-suara penolakan masyarakat terhadap pendirian dapur MBG lantaran dianggap mengganggu kenyamanan warga, mencemari lingkungan, dan minim keterlibatan pelaku usaha mikro dan warga sebagai pekerja dapur.
Penilaian dari Indonesia Corruption Watch
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, juga menilai tidak ada relevansinya institusi pendidikan menjadi penyedia Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Sama halnya, ketika Polri dan TNI membuka ribuan dapur MBG. “Padahal tugas utama mereka di penegakan hukum yang masih membutuhkan pembenahan, tapi malah diberikan kerjasama di luar tupoksinya,” ujar Seira kepada BBC News Indonesia.
Ia menilai, ketimbang memaksakan diri menjadi pengelola dapur MBG, perguruan tinggi sebaiknya fokus pada upaya mendesak pemerintah menyejahterakan guru dan dosen, memperbaiki kualitas sarana-prasarana pendidikan, dan sebagainya. Termasuk, mencari jalan keluar dari wacana pemerintah yang ingin menghapus jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.
