Polemik Paskibraka: Dugaan Ketidaktransparanan dan Perbedaan Pandangan
Polemik yang muncul terkait pencoretan nama Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi SMAS Cerdas Bangsa Makassar, dari daftar calon Paskibraka tingkat nasional di Istana menjadi perhatian publik. Isu ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai proses seleksi dan transparansi dalam pemilihan peserta.
Penjelasan DPPI Kota Makassar
Ketua Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar, Yusuf A. Bachtiar Mappiare, menyampaikan beberapa kejanggalan dalam proses seleksi. Ia menilai bahwa sistem seleksi tidak berlangsung secara terbuka dan transparan. Menurutnya, hal ini bisa memicu ketidakpuasan dari para peserta maupun daerah pengirim.
Salah satu contoh yang disampaikan Yusuf adalah pelaksanaan seleksi pada hari terakhir yang disebut tertutup bagi pendamping. “Di seleksi hari terakhir tahun 2026, tanggal 21 kemarin para pendamping disuruh keluar dari ruang seleksi padahal ada ID card resmi tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti hasil seleksi kepribadian yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap peringkat akhir peserta. Penilaian tersebut disebut menyumbang bobot 40 persen dalam proses pemeringkatan. “Baru seleksi kepribadian itu nilainya keluar 2 hari setelah seleksi, jadi bisa orang berspekulasi baru diatur nilainya,” imbuh Yusuf.
Selain itu, ia menyesalkan adanya anggapan bahwa Kota Makassar terlalu sering mengirim wakil ke tingkat nasional. Menurutnya, tidak ada regulasi yang membatasi daerah tertentu untuk berulang kali meloloskan peserta. “Ada panitia dan pihak sana bilang jangan Makassar terus padahal tidak ada aturan mengatur tersebut,” katanya.
Penjelasan KesbangPOL Sulsel
Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia membantah tudingan adanya peserta titipan ataupun perlakuan diskriminatif dalam proses penentuan wakil Sulsel.
“Sejak awal kami pastikan pelaksanaan seleksi utusan kabupaten/kota ke provinsi berjalan objektif dan transparan,” kata Bustanul. Ia menambahkan bahwa penentuan peserta yang dikirim ke tingkat nasional tidak hanya mengacu pada hasil Tes Wawasan Kebangsaan (PWK) dan Tes Intelegensi Umum (TIU). Aspek lain yang turut menjadi bahan penilaian meliputi kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), keterampilan, hingga kepribadian peserta.
Terkait isu etnis yang ikut mencuat dalam polemik tersebut, Bustanul meminta agar persoalan seleksi tidak dikaitkan dengan latar belakang suku atau ras peserta. “Yang agak lucu kenapa yang dipersoalkan adalah utusan kota Makassar yang kebetulan etnis Tionghoa. Padahal Kota Makassar mengirim tiga utusan putri, dan dari hasil seleksi utusan putri dari Makassar, utusan yang lain lebih tinggi (nilainya) dari utusan dimaksud (Cathlyn), harusnya yang lebih tinggi nilainya itu yang diperjuangkan.”
Bustanul juga menegaskan kemampuan berbahasa daerah tidak menjadi faktor yang menggugurkan peserta dalam seleksi tingkat nasional. Menurutnya, pertanyaan mengenai bahasa daerah memang menjadi bagian dari tes kepribadian untuk melihat pemahaman peserta terhadap kearifan lokal daerah. “Jadi tes kepribadian salah satunya adalah melihat kearifan lokal yang bersangkutan namanya juga mewakili daerah, masa salah ketika kita bertanya tahu bahasa daerah tidak,” ujarnya.
Perspektif dari Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Makassar, Muhammad Fahmi, mempertanyakan mekanisme penilaian yang dinilainya kurang terbuka. Menurutnya, pengumuman hasil seleksi juga menimbulkan tanda tanya karena disebut dilakukan dalam dua tahap. “Tim penilai kan banyak unsur, dari informasi kami himpun. Teman-teman tidak bisa masuk dalam ruang penilaian,” ujar Fahmi.
Fahmi juga menyoroti posisi Cathlyn dalam perankingan yang disebut nyaris sempurna. “Dari perankingan, adik kita mendekati sempurna nilainya. Hampir seratus, artinya secara kemampuan aman. Tapi pas mengusulkan 3 besar justru turun diganti yang tidak masuk 10 besar,” jelas Fahmi.
Meski batal berangkat ke tingkat nasional, Cathlyn disebut tetap akan bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Rekomendasi dan Harapan
Yusuf A. Bachtiar Mappiare berharap penyelenggaraan seleksi ke depan dilakukan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari peserta maupun daerah pengirim. Ia menegaskan bahwa pentingnya kualitas dilihat bukan asal daerah.
Sementara itu, Bustanul Arifin menegaskan siap menerima konsekuensi apabila ada pihak yang mampu membuktikan adanya kecurangan dalam proses seleksi tersebut. “Kalau ada bisa buktikan Cathlyn masuk tiga besar, saya siap apapun risikonya. Logikanya masa kita kasih gugur orang karena bahasa daerah, masuk akal tidak, kita mau kasih gugur orang karena dia Tionghoa, itu tidak,” pungkasnya.
