Keprihatinan atas Skandal Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Kasus dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang menyampaikan kekhawatiran adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Menurutnya, skandal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika pemerintah dan aparat pengawas lebih peka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
Hasto menilai, gejolak hukum ini bisa diantisipasi sejak awal jika pemerintah dan aparat pengawas membuka mata serta telinga terhadap berbagai kritik, masukan, dan peringatan yang disuarakan oleh masyarakat. Bagi PDIP, pengawasan ketat dan respons cepat terhadap kegelisahan publik adalah kunci utama. Apalagi, program ini menelan anggaran negara yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas.
PDIP Sudah Endus Ada yang ‘Tidak Beres’ Sejak Awal
Jauh sebelum kasus ini naik ke permukaan, PDIP rupanya sudah mencium adanya potensi masalah dalam tata kelola program MBG. Hasto mengungkapkan bahwa partainya telah mengambil langkah antisipatif dengan menerbitkan instruksi khusus yang mengikat seluruh kader. Instruksi tegas tersebut melarang keras seluruh kader PDIP terlibat dalam bentuk komersialisasi apa pun terkait program yang diperuntukkan bagi rakyat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
Langkah ini diambil setelah partai melihat ada lampu kuning dalam pelaksanaan di lapangan. “Sejak awal ketika melihat ada yang tidak beres di situ, kami mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota kader PDI-Perjuangan untuk terlibat di dalam berbagai komersialisasi dari program yang untuk rakyat,” kata Hasto saat ditemui usai menghadiri acara Kulturanesia di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Hasto kembali menegaskan, program yang menyasar masyarakat kecil wajib dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ekstra ketat. Hanya dengan cara itu, manfaat program bisa benar-benar dirasakan oleh rakyat tanpa disunat oknum tertentu.
Sorotan Publik dan Jerat Rompi Merah Muda Dadan Hindayana
Kasus dugaan korupsi ini langsung menjadi bola liar di tengah masyarakat. Bukan tanpa alasan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang mampu mendongkrak kualitas gizi generasi masa depan. Ketika anggaran besarnya diduga dikorupsi, gelombang respons negatif dari berbagai kalangan—termasuk partai politik—tak lagi terbendung.
Melihat realitas ini, Hasto mengaku sangat menyayangkan adanya penyimpangan dalam program mulia tersebut. Ia memastikan PDIP berdiri tegak mendukung langkah bersih-bersih yang dilakukan aparat penegak hukum. “Kami sangat-sangat prihatin dan kami memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum,” ujarnya.
Hasto mendesak agar proses hukum di Kejaksaan Agung berjalan objektif dan diusut sampai ke akarnya. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan yang benderang mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik tata kelola program MBG.
Kritik Masyarakat Sipil yang Berakhir Diabaikan
Mundur sedikit ke belakang, Hasto mengingatkan bahwa sejak awal program MBG digulirkan, gelombang kritik dari kalangan akademisi, aktivis, hingga kelompok masyarakat sipil sebenarnya sudah sangat nyaring. Mereka menyoroti banyak celah rawan, mulai dari tata kelola anggaran, rumitnya mekanisme distribusi, lemahnya pengawasan, hingga potensi adanya konflik kepentingan.
Sayangnya, berbagai masukan berharga tersebut seperti menguap begitu saja tanpa perhatian serius dari pembuat kebijakan. Padahal, Hasto menilai suara kritis adalah vitamin bagi alam demokrasi yang sehat, bukan dianggap sebagai batu sandungan atau bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Kritik harusnya ditempatkan sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
“Ya dari awal kan suara-suara kritis masyarakat sudah mengungkapkan hal itu,” katanya. Jika saja pemerintah mau menurunkan ego dan mendengar aspirasi tersebut lebih awal, cerita pilu penahanan pejabat BGN ini mungkin bisa dihindari.
Sengkarut Insentif Rp 6 Juta per Hari dan Hitungan Kerugian Negara
Kini, bola panas berada di tangan Kejaksaan Agung. Penetapan Dadan Hindayana sebagai tersangka bersama mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung menjadi pukulan telak bagi program unggulan pemerintah yang dirancang untuk menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai pelosok daerah tersebut.
Lantas, bagaimana modus operandi yang diduga dilakukan? Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, sedikit membuka tabir. Ia mengungkapkan bahwa dugaan korupsi ini berkaitan erat dengan pemanfaatan insentif yang mengalir ke yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nilai insentif yang kini dibidik oleh penyidik terbilang fantastis untuk ukuran harian.
“Kurang lebih yang Rp 6 juta itu. Yang per hari ya,” kata Syarief. Meski angka harian sudah dikantongi, Kejagung masih menutup rapat rincian mekanisme kongkalikong para tersangka. Penyidik masih terus mendalami peran masing-masing figur yang terlibat serta merampungkan perhitungan riil kerugian negara. Namun satu yang pasti, korupsi ini jelas merugikan kas negara.
“Potensi ada, sudah pasti ada kerugian. Jumlahnya sedang kita hitung. Pasti kerugian ada,” ujar Syarief. Syarief menambahkan, pembagian peran para tersangka masih didalami dalam materi penyidikan, namun dipastikan erat kaitannya dengan jabatan serta kewenangan yang mereka pegang saat berada di lingkungan BGN.
Kasus ini pada akhirnya membuka kembali ruang perdebatan publik mengenai urgensi transparansi dan pengawasan berlapis pada proyek strategis negara. Bagi Hasto dan masyarakat luas, skandal MBG ini harus menjadi alarm keras: suara kritis publik jangan lagi dianggap angin lalu, melainkan sebagai benteng pertama untuk mencegah uang rakyat menjadi bancakan koruptor.
