Masjid Al-Aqsa, salah satu situs suci terpenting bagi umat Islam, kini menjadi pusat perhatian global karena upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk mengubah status pengelolaannya. Menurut beberapa sumber yang diwawancarai oleh Middle East Eye (MEE), rencana ini bertujuan untuk membuat pengelolaan kompleks tersebut lebih sesuai dengan kepentingan Israel. Rencana ini didukung oleh Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump, dan mencakup berbagai perubahan signifikan dalam struktur pengelolaan.
Rencana Pengaturan Baru
Menurut informasi dari para pejabat AS, Yordania, Palestina, serta sumber-sumber Barat dan Arab Teluk, rencana tersebut akan mengakhiri otoritas Waqf Islam yang didukung Yordania. Gantiannya adalah pembentukan badan baru yang dikelola oleh rezim Israel, yang akan menyatakan Masjid Al-Aqsa sebagai “pusat multi-agama”. Dengan demikian, akses orang Yahudi ke situs tersebut akan diberikan secara resmi, termasuk izin untuk melakukan doa kelompok besar. Selain itu, Israel juga akan memiliki pengaruh besar dalam pemilihan imam, penceramah, dan pejabat senior masjid, serta terlibat dalam persetujuan isi khutbah Jumat.
Perubahan Identitas Masjid Al-Aqsa
Menurut laporan, pemerintahan Trump ingin melihat Masjid Al-Aqsa dilucuti dari identitas Muslimnya dan diubah menjadi objek wisata penting yang mencakup tiga agama Ibrahim. Proposal ini juga mencakup ide bahwa negara-negara Arab dapat memiliki pengawasan “bergilir” atas kompleks tersebut. Negara-negara seperti Bahrain, Mesir, Maroko, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah diberi informasi tentang proposal ini. Namun, Arab Saudi, yang memiliki hubungan kuat dengan Yordania, menolak ide tersebut.
Kekhawatiran Terhadap Situs-Situs Kristen
Proposal ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib situs-situs suci Kristen di Yerusalem. Monarki Hashemite, yang juga merupakan penjaga Gereja Makam Suci dan Gereja Kenaikan, memiliki hak veto efektif atas pengangkatan Patriark Ortodoks Yunani Yerusalem. Salah satu sumber menyebutkan bahwa rencana ini tidak menyebutkan apa pun tentang situs-situs Kristen, sehingga menimbulkan kekhawatiran baru.
Status Quo yang Tidak Stabil
Masjid Al-Aqsa selama ini diatur di bawah status quo yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Berdasarkan kesepakatan setelah perang 1967, Yordania dan Israel sepakat bahwa Waqf Islam akan mengelola urusan internal di kompleks tersebut, sementara Israel mengendalikan keamanan eksternal. Namun, seiring waktu, pengaturan ini mulai terkikis oleh pemerintahan Israel, yang semakin berani dalam mengambil langkah-langkah yang mengubah status quo.
Peran Yordania dalam Pengelolaan
Perwalian Yordania atas Masjid Al-Aqsa dan kompleks yang lebih luas merupakan inti dari legitimasi monarki Hashemite. Keluarga penguasa Yordania menelusuri perwaliannya hingga tahun 1924, ketika Palestina berada di bawah kekuasaan Mandat Inggris. Peran Yordania kemudian diakui dalam perjanjian damai tahun 1994 dengan Israel. Namun, selama bertahun-tahun, pemerintahan Israel terus mengurangi pengaruh Yordania, baik melalui pembatasan terhadap jamaah Palestina maupun kesulitan dalam pemeliharaan dan perbaikan.
Respons dari Pihak Terkait
Pemerintah Provinsi Yerusalem mengatakan bahwa mereka belum diberitahu tentang proposal tersebut, tetapi menolaknya sepenuhnya. Mereka mengkritik eskalasi campur tangan Israel dalam pekerjaan Waqf, termasuk pembatasan terhadap penjaga dan staf serta serangan pemukim. Sementara itu, Yordania merencanakan jalan keluar dengan memperkuat dukungan regional untuk melawan proposal AS-Israel.
Tantangan Regional
Dua sumber Arab Teluk mengatakan bahwa pemerintah Yordania kemungkinan akan mengandalkan dukungan regional untuk melawan proposal tersebut. Arab Saudi, meskipun memiliki perbedaan pendapat dengan Yordania dalam beberapa isu, memahami konsekuensi dari pembongkaran kesepakatan yang ada. Putra Mahkota Yordania Hussein bin Abdullah telah menjalin hubungan baik dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Namun, situasi tetap tidak jelas jika UEA atau Bahrain secara terbuka mendukung proposal tersebut.
Penyangkalan dari Pihak AS
Setelah artikel ini diterbitkan, seorang pejabat AS mengeluarkan pernyataan singkat yang membantah bahwa Gedung Putih secara aktif berupaya mencabut hak perwalian Jordan, dan menyebut laporan itu “sama sekali tidak benar”.
