Program Makan Bergizi Gratis: Keseimbangan Antara Siswa dan Guru
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat telah memicu diskusi serius di berbagai daerah. Di Kabupaten Kuningan, program ini menimbulkan perdebatan terkait prioritas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. PMII Cabang Kuningan menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak bisa dibangun hanya dengan fokus pada satu aspek saja.
Pendekatan Holistik dalam Pendidikan
Sekretaris PMII Kuningan, Ihab Sihabudin, mengatakan bahwa polemik MBG sejatinya bukan tentang memilih antara siswa atau guru. Menurutnya, memandang masalah ini secara dikotomis adalah kesalahan dalam merumuskan kebijakan publik. “Memilih antara perut siswa atau kesejahteraan guru adalah sesat pikir. Kuningan membutuhkan keduanya secara bersamaan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa banyak tenaga pendidik non-ASN masih hidup dalam ketidakpastian status dan penghasilan. Meskipun mereka memikul tanggung jawab besar di ruang kelas, kondisi ekonomi mereka tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan.
Dampak Ekonomi pada Kualitas Pembelajaran
Menurut Ihab, guru yang tidak sejahtera akan kesulitan memberikan dedikasi maksimal. Beban ekonomi yang berat berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, sehingga pendidikan hanya berjalan sebagai formalitas administratif, bukan proses pembentukan karakter dan pengetahuan.
PMII tidak menolak program MBG. Justru, mereka mengakui tujuan mulia dari program ini, yaitu untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Anak yang sehat secara fisik diyakini lebih siap menerima pelajaran di sekolah.
Namun, Ihab menekankan bahwa implementasi MBG harus disertai manajemen anggaran yang matang dan tidak tergesa-gesa. Program gizi, menurutnya, harus menjadi pelengkap sistem pendidikan, bukan menggusur hak-hak dasar guru honorer yang selama ini terabaikan.
Solusi Integratif untuk Kesejahteraan Daerah
PMII Kuningan mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan agar memiliki keberanian politik dalam menyikapi kebijakan nasional. Adaptasi kebijakan harus berpijak pada kondisi riil daerah, bukan sekadar mengikuti arus program pusat tanpa perhitungan dampak jangka panjang.
“Guru honorer jangan sampai merasa menjadi warga kelas dua di daerahnya sendiri. Kesejahteraan mereka harus tetap berada di barisan terdepan,” tegas Ihab.
Lebih jauh, PMII menawarkan solusi integratif agar MBG justru menjadi pengungkit ekonomi daerah. Salah satunya dengan melibatkan petani, peternak, dan UMKM pangan lokal sebagai bagian dari rantai pasok program MBG.
“Jika kebutuhan pangan diambil dari Kuningan sendiri dan dikelola UMKM lokal, maka ekonomi daerah akan bergerak. Dampaknya ganda: masyarakat berdaya dan pemerintah punya ruang fiskal lebih luas,” jelasnya.
Sinergi Kebijakan yang Lebih Adil
Menurut PMII, penguatan ekonomi lokal akan berimplikasi langsung pada kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Inilah sinergi kebijakan yang dinilai lebih adil dan berkelanjutan.
“Pendidikan adalah ekosistem. Kita butuh siswa yang sehat dan guru yang sejahtera. Keduanya tidak boleh saling meniadakan,” pungkas Ihab, Minggu (1/2/2026).
PMII Kuningan menyatakan akan terus mengawal kebijakan MBG agar tetap berjalan seimbang dan berpihak pada keadilan. Sebab masa depan Kuningan, kata mereka, tidak hanya ditentukan oleh isi piring siswa, tetapi juga martabat mereka yang berdiri di depan papan tulis.
