Kunjungan Menteri Pertahanan ke Aceh Tamiang untuk Tinjau Pengerukan Sedimentasi
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Jumat, 13 Februari 2026. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk meninjau perkembangan pengerukan sedimentasi di Muara Kuala Penaga. Ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan Satgas Kuala yang dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita sejak 1 Januari 2026.
Pengerukan sedimentasi sungai dilakukan sebagai langkah strategis untuk mencegah banjir berulang di Aceh. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa pengerukan ini tidak hanya bertujuan untuk pemulihan pasca-bencana, tetapi juga sebagai upaya mitigasi agar banjir serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
Dengan mengurangi sedimentasi, kapasitas penampungan air di bagian hilir meningkat, sehingga aliran dari hulu ke laut menjadi lebih lancar. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko luapan akibat pendangkalan muara yang sering menyebabkan air tertahan di kawasan permukiman.
Pengerukan sedimentasi di sungai dibantu menggunakan alat-alat berat dari PT Jhonlin Marine Trans, yang merupakan anak usaha dari Jhonlin Group milik Haji Isam. Logo Jhonlin Group bahkan turut dipasang di poster pusat komando Satgas Kuala yang dibentuk TNI.
Perkembangan Awal Normalisasi Muara Peunaga
Sjafrie menyebutkan bahwa normalisasi Muara Peunaga sudah menunjukkan perkembangan positif. Sebelumnya, kedalaman muara rata-rata hanya 20 sentimeter, namun kini jalur pelayaran bagi nelayan sudah terbuka kembali.
“Sebelumnya nelayan mencari nafkah bergantung kepada pasang surut dan sering kali kandas,” kata purnawirawan jenderal itu. Menhan juga menyebut bahwa pemerintah sedang memperhatikan potensi kandungan mineral dalam sedimen hasil pengerukan. Namun, ia menekankan bahwa peran Satgas Kuala TNI adalah fokus pada pemulihan pasca-bencana, serta menjamin akses pelayaran masyarakat dan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.
Bantuan Logistik dari Jhonlin Group
Perusahaan milik Haji Isam, Jhonlin Group, telah mengirimkan bantuan logistik krusial berupa 31 unit alat berat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan pembersihan material pasca-bencana sejak 1 Januari 2026. Pengiriman bantuan ini dilakukan sebagai respons cepat atas kerusakan masif di wilayah terdampak.
Tahap awal pengiriman dilakukan sejak 23 Desember 2025, dengan alat berat yang dikirim terdiri dari 13 unit hydraulic excavator dan 3 unit dump truck. Direktur Plant Jhonlin Baratama, Aries Yudi Kristanto, menjelaskan bahwa keputusan mengirimkan alat berat didasarkan pada kebutuhan teknis di lapangan. Ia menyatakan bahwa pembersihan material longsor dan sisa banjir akan memakan waktu sangat lama jika hanya mengandalkan tenaga manusia.
Alat berat yang dikirimkan memiliki spesifikasi khusus yang disesuaikan dengan kondisi medan bencana. Aries merinci, ada dua model ekskavator yang diterjunkan. “Kami kirimkan ekskavator model bucket untuk mengendalikan lumpur atau memindahkan material. Kemudian ada juga tipe capit (grapple) yang bisa memegang atau handle material kayu dan puing bangunan. Serta dump truck agar semua material bisa diangkut dan dipindahkan,” tutur dia.
Jumlah Korban Meninggal Akibat Banjir Sumatra
Berdasarkan dashboard milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari ini, jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra sudah menembus angka 1.205 jiwa. Angka ini berpotensi terus bertambah, karena masih ada 139 jiwa yang dilaporkan hilang. Sedangkan, 74.830 jiwa masih tinggal di tempat pengungsian.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyalurkan dana stimulan perbaikan rumah rusak tahap pertama bagi warga terdampak di 20 kabupaten. Bantuan diberikan dari Tapanuli, Sumatra Utara. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp369,5 miliar.
“Bantuan ini diberikan kepada warga dengan kategori rumah rusak ringan (RR) senilai Rp15 juta dan rumah rusak sedang (RS) senilai Rp30 juta,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis pada Jumat, 13 Februari 2026.
Program itu melengkapi dukungan dari pemerintah yang sebelumnya telah disalurkan kepada warga terdampak bencana dengan kategori rusak berat, melalui penyediaan hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai biaya sewa tempat tinggal sementara hingga hunian tetap selesai dibangun. DTH per tiga bulan diberikan kepada masing-masing kepala keluarga mencapai Rp1,8 juta.
