Penolakan Perhimpunan Pendidikan dan Guru terhadap Instruksi Bahasa Prancis di Sekolah
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan penolakan terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang meminta seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan Bahasa Prancis. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menilai bahwa instruksi tersebut tidak jelas dan kurang terencana, sehingga terkesan hanya sebagai basa-basi diplomatik belaka.
“Tidak ada angin atau hujan, tiba-tiba Presiden memerintahkan semua sekolah di semua tingkatan untuk mengajarkan Bahasa Prancis kepada murid. Hal ini membuat para guru dan siswa kaget sekaligus heran,” ujar Satriwan dalam keterangan tertulis pada Minggu, 30 Mei 2026.
Ia kemudian menyoroti kegemaran Presiden Prabowo dalam menjadikan mata pelajaran bahasa di sekolah sebagai alat diplomasi. Contohnya, pada tahun lalu, Prabowo juga menginstruksikan sekolah untuk mempelajari Bahasa Portugis saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2025 lalu.
Melihat hal tersebut, Satriwan berpendapat bahwa bukan tidak mungkin Presiden akan memasukkan Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, atau Bahasa Belanda ke dalam kurikulum jika melakukan pertemuan bilateral dengan negara-negara tersebut. “Mengelola pendidikan tidak bisa dilakukan secara sepele,” kata dia.
Satriwan mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menambah kekacauan dalam ekosistem pendidikan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa mewajibkan pelajaran Bahasa Prancis di semua jenjang sekolah berarti menambah beban kurikulum baru bagi siswa, mengingat struktur kurikulum nasional masih fokus pada mata pelajaran utama.
Selain itu, instruksi tersebut dinilai berpotensi membebani kebutuhan guru nasional. Alasannya, saat ini kekurangan guru di sekolah negeri masih sangat tinggi, yaitu sebanyak 374 ribu. Dengan asumsi satu sekolah memiliki dua guru Prancis dan Portugis dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut.
Padahal, kata dia, jangankan merekrut 480 ribu guru baru bahasa Portugis dan Prancis, pemerintah masih gagal memenuhi kebutuhan dasar 374 ribu guru saja. “Yang akan terjadi di sekolah nanti adalah guru mata pelajaran lain yang akan mengajar pelajaran Bahasa Prancis dan Portugis. Ini jelas menyalahi prinsip profesionalitas dan menambah beban baru bagi guru,” tuturnya.
Di samping itu, Satriwan mengingatkan bahwa mata pelajaran Bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya seperti Bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang sejatinya sudah menjadi mata pelajaran pilihan bagi murid yang berminat. Ketentuan ini sudah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak Kurikulum 2006 lalu hingga Kurikulum Merdeka sekarang.
Di jenjang SMK jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris bahkan sudah masuk dalam mata pelajaran bagi murid, sebagai program keahlian untuk mendukung keterampilan mereka dalam menghadapi dunia kerja.
Pada saat bersamaan, Mei 2026 ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan target 13 ribu siswa.
Karena itu, P2G menilai instruksi Prabowo mengharuskan semua sekolah di semua jenjang mempelajari Bahasa Prancis telah mengacak-acak kurikulum yang sudah berjalan. “Lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah,” kata dia.
P2G menyatakan bahwa memperkuat kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika sejak sekolah dasar menjadi persoalan yang paling mendesak untuk dilakukan. Sebab, hasil Tes Kemampuan Akademik (SMA) pada 2025 menunjukkan hasil yang menyedihkan, yakni rata-rata nilai Bahasa Inggris 24,93; Matematika 36,10; dan Bahasa Indonesia 55,38.
Begitu juga di jenjang SD dan SMP, hasil TKA menunjukkan kemampuan dasar anak-anak Indonesia belum mencapai kompetensi minimum. Mapel Bahasa Indonesia 60,14 untuk jenjang SD/sederajat dan 60,83 untuk jenjang SMP/sederajat. Lalu nilai Matematika SD/sederajat sebesar 43,41 dan Matematika SMP/sederajat nilai reratanya 40,35 dari skala 0-100.
Adapun instruksi agar sekolah mempelajari Bahasa Prancis disampaikan Prabowo ketika berjumpa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée di Paris, Prancis. Kepala Negara awalnya mengklaim bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di berbagai sektor dalam keadaan yang sangat baik. Ia pun mengaku ingin meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan.
“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ucap Prabowo pada Kamis sore, 28 Mei 2026, sebagaimana disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Ervana Trikanaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
