Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Tantangan dalam Implementasinya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan makanan bergizi setiap hari kepada anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia. Dengan anggaran yang meningkat tajam dari Rp171 triliun di 2025 menjadi Rp335 triliun di APBN 2026, MBG menjadi salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Namun, survei nasional yang dilakukan oleh Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 menunjukkan bahwa hasil implementasi MBG jauh berbeda dari narasi resmi pemerintah. Dari 1.168 responden, hanya 6,5% yang menyebutkan bahwa anak-anak sebagai pihak yang paling diuntungkan. Sementara itu, 44,5% responden menunjuk elite dan pejabat politik, sementara 44% lainnya menunjuk pengelola dan mitra dapur SPPG sebagai penerima manfaat utama. Sebanyak 88,5% responden menilai manfaat MBG mengalir ke atas, bukan ke bawah.
Elite Capture dan Fenomena Penyimpangan
Dalam studi kebijakan publik, fenomena ini dikenal sebagai elite capture, yaitu ketika kelompok yang memiliki kekuasaan atau akses justru menguasai manfaat dari program yang dirancang untuk masyarakat rentan. Kondisi ini muncul ketika akses terhadap sumber daya publik ditentukan oleh jaringan relasi, bukan kebutuhan objektif. Dalam situasi seperti ini, program sosial tidak lagi bekerja sebagai instrumen redistribusi, tetapi berubah menjadi arena bagi-bagi keuntungan bagi mereka yang sudah memiliki posisi strategis.
Gejala ini tampak dalam implementasi MBG. Kontrak SPPG berbasis jaringan, minim transparansi, dan pengawasan dalam lingkaran kepentingan yang sama, membuka ruang bagi aktor tertentu mengambil keuntungan sebelum manfaat program sampai ke penerima. Dalam ekonomi politik, praktik semacam ini dikenal sebagai rent-seeking, yakni upaya memperoleh keuntungan ekonomi melalui akses politik atau kroni, bukan melalui peningkatan produktivitas.
Partisipasi Semu dan Ketidakpuasan Publik
Dalam demokrasi, kebijakan publik dinilai dari hasil dan keterlibatan warga. Namun, MBG merupakan wujud kebijakan top-down dengan partisipasi kelompok sasaran yang sangat minim. Akibatnya, kebijakan MBG menimbulkan banyak masalah. Dampaknya terlihat pada kepercayaan publik: hanya sekitar 20% responden mendukung kelanjutan MBG. Sementara mayoritas menilai program ini bermasalah—87% melihatnya rawan korupsi, 79% meragukan kualitas makanan, 76% anggaran, sehingga 80% tidak mendukung keberlanjutannya.
Menariknya, runtuhnya kepercayaan ini tidak berujung pada apatisme: sekitar 97,8% responden ingin bertindak melalui kritik di media sosial (29,4%), kanal pengaduan resmi (27,9%), dan aksi kolektif seperti petisi atau advokasi (31,1%). Ini menandakan ketidakpuasan telah menjadi kesadaran kolektif yang terorganisir.
Peningkatan Anggaran dan Risiko Penyimpangan
Peningkatan anggaran tanpa reformasi struktural dalam program MBG, terutama pada model SPPG, berisiko memperbesar masalah dan memperluas ruang praktik ekstraksi serta penyimpangan. Pengalaman program sosial menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Tanpa keberpihakan pada kelompok rentan dan akuntabilitas kuat, program publik bisa berubah menjadi instrumen akumulasi elite.
Pada akhirnya, masa depan MBG bergantung pada kejelasan keberpihakan—apakah program ini sungguh ditujukan bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, atau justru untuk mengenyangkan penguasa dan kroninya.
