Gubernur Bangka Belitung Berencana Panggil Asosiasi Petani Sawit
Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi perhatian serius Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani. Ia berencana memanggil pihak Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) untuk duduk bersama dalam waktu dekat.
“Jadi saya rencana akan panggil asosiasi kelapa sawit di hari Senin nanti untuk membahas lebih lanjut,” kata Hidayat Arsani saat ditemui wartawan di Manggar, Belitung Timur, Jumat (22/5/2026).
Hidayat sudah mengonfirmasi adanya laporan penurunan harga TBS yang cukup signifikan di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung. Ia juga dengar kabar itu (harga sawit turun). Informasi yang masuk kepadanya menunjukkan adanya indikasi penurunan harga beli TBS swadaya yang cukup besar di beberapa daerah, bahkan ada yang menyentuh angka yang berpotensi berdampak.
“Saya juga dengar ada kabar kalau (harga TBS sawit) turun sampai 500 perak,” kata Hidayat.
Mengingat dampak penurunan harga yang langsung menyentuh para petani mandiri di daerah, Hidayat memastikan pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam. Melalui pertemuan hari Senin nanti, diharapkan lahir hasil yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan stabilitas harga bagi para petani sawit rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penyebab Harga Anjlok
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kurniawan, mengatakan penurunan harga TBS kelapa sawit di Bangka Belitung dipengaruhi rendahnya harga crude palm oil (CPO) dan kernel pada periode 17–31 Mei 2026.
Menurutnya, perkembangan harga terbaru akan kembali dihitung pada penetapan harga berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni 2026 mendatang, dengan mempertimbangkan kondisi harga CPO dan berbagai faktor lain yang memengaruhi pasar.
“Harga TBS turun memang disebabkan harga CPO dan kernel rendah, informasi dari pabrik, kata pengusahanya seperti itu. Tentu kita harapkan harga sebaik mungkin,” kata Kurniawan kepada Infomalangraya.com, Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme penetapan harga TBS dilakukan berdasarkan data yang diterima dari perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS). Data tersebut kemudian diinput dan dihitung oleh tim penetapan harga.
“Nanti ada perhitungan harga, tergantung data yang masuk dari perusahaan yang kita input setiap bulannya. Dilakukan secara rutin dua kali dalam sebulan, setiap tanggal 7 dan 17,” ujarnya.
Kurniawan juga mendorong para petani sawit di Babel untuk bermitra dengan perusahaan sawit. Sehingga mendapatkan harga sesuai ketetapan pemerintah daerah bersama dengan sejumlah perusahaan sawit.
“Kami mendorong petani bermitra dengan perusahaan, karena harga petani yang tidak bermitra di luar itu tidak bisa kita atur,” katanya.
Ia menyebutkan, informasi yang diterima dari pihak pabrik menunjukkan harga pasar CPO memang sedang mengalami tekanan. Meski demikian, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas harga agar petani tidak terlalu dirugikan.
“Kami mengharapkan petani bisa bermitra sehingga mendapatkan harga sesuai yang kami rilis setiap bulannya,” kata Kurniawan.
Pengendalian yang Bijak
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Doddy Kusdian, menyayangkan turunnya harga TBS kelapa sawit yang terjadi saat ini. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, harga TBS tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa adanya pengendalian yang bijak.
Doddy menilai komoditas sawit memiliki kaitan erat dengan program ketahanan energi nasional, sehingga stabilitas harga harus menjadi perhatian bersama.
“Kita berharap perusahaan kelapa sawit dapat lebih bijaksana dalam menentukan harga TBS di tingkat petani. Apa gunanya penetapan harga TBS setiap dua pekan kalau pada kenyataannya tidak ditaati,” kata Doddy Kusdian kepada Infomalangraya.com, Jumat (22/5/2026).
Dikatakannya, dalam penetapan harga TBS kelapa sawit sudah ada perhitungan dan data yang jelas. Karena itu, perusahaan tidak bisa semena-mena menurunkan harga sawit masyarakat dengan apapun alasannya.
“Jadi tidak bisa semena-mena menurunkan harga dari masyarakat, kami harapkan ketika dibahas sama-sama, para pengusaha tidak serta mereta menurunkan. Terlepas dari permasalahan apa? Harus diperhatikan, ini bicara ketahanan energi, buat apa. Kalau tidak diikuti pengendalian harga,” kata Doddy.
Ia berharap seluruh unsur, baik pemerintah maupun perusahaan sawit, duduk bersama dalam membahas persoalan tersebut.
“Harga TBS jangan diturunkan sepihak oleh pengusaha. Petani juga harus merasakan ketenangan dan kepastian, karena bicara ketahanan energi, buat apa, apabila tidak diikuti pengendalaian harga,” kata Doddy.
Doddy mengatakan, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan besar di sektor sawit dan ketahanan energi. Karena itu, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah harus sejalan dalam menjaga stabilitas harga sawit.
Di Beltim Terjun Bebas
Harga TBS kelapa sawit di tingkat petani swadaya Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dilaporkan terjun bebas. Penurunan tajam ini terjadi secara mendadak di sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah tersebut, Jumat (22/5/2026).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Belitung Timur, Lim Surya Wiguna menjelaskan bahwa penurunan harga yang paling signifikan terjadi di dua perusahaan besar di Beltim. Lim menyebut di PT Bina Agro Tani (BAT) yang berlokasi di Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung harga TBS sawit mengalami penurunan paling dalam yaitu sebesar Rp600 per kilogram.
“Untuk di PT BAT itu turunnya drastis sekali, dari yang semula Rp3.740 kini anjlok menjadi Rp3.140 per kilogram,” ujar Lim.
Penurunan harga juga terjadi di PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM), Kecamatan Dendang. Meski tidak separah PT BAT, harga beli TBS swadaya mengalami penyusutan sebesar Rp200 per kilogram.
“Kalau di PT SMM kemarin sudah mulai ada penurunan dan berlaku hari ini. Harga TBS mereka turun Rp200, dari yang semula Rp3.550 menjadi Rp3.350 per kilogram,” jelas Lim.
Lim mengatakan penurunan harga sepihak oleh pihak PKS ini sejatinya merupakan fenomena nasional yang terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu satu hingga dua hari terakhir. Hal ini terjadi lantaran rantai pasar ekspor CPO Indonesia dikuasai oleh beberapa gelintir eksportir besar pusat yang saat ini kompak mengambil posisi bertahan atau wait and see.
Pidato Presiden mengenai sistem satu pintu dinilai memicu ketidakpastian hukum dan regulasi niaga di masa mendatang, sehingga para pelaku pasar memilih menahan transaksi pembelian.
“Karena ketidakpastian itu, para eksportir sekarang posisinya wait and see, nahan-nahan dulu. Imbas domino itu akhirnya diadopsi oleh PKS di daerah untuk menurunkan harga beli di tingkat petani,” ucapnya.
Meskipun pemberlakuan PP tersebut baru sebatas wacana dan diperkirakan baru akan diimplementasikan pada bulan depan, efek kejutnya sudah memengaruhi stabilitas harga di akar rumput. Oleh karena itu, Lim beserta APKASINDO Beltim mengaku bahwa hingga saat ini mereka masih terus mempelajari detail draf regulasi pemerintah pusat tersebut.
“Kebijakan ini baru wacana, detailnya belum tahu seperti apa. Tapi efek psikologisnya sudah jelas merugikan,” tutup Lim.
Sama di Bangka
Penurunan harga TBS sawit terjadi berantai mulai dari tingkat petani hingga ke pabrik. Petani sawit muda asal Desa Jeriji, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yanto mengeluhkan anjloknya harga TBS kelapa sawit.
Yanto menyebut harga jual ke pabrik turun drastis dari Rp 3.080 per kilogram menjadi Rp 2.700, kemudian kembali turun menjadi Rp 2.400 dan pada Jumat (22/5/2026) berada di angka Rp 2.250 per kg. Sementara itu, harga di tingkat petani kepada tengkulak hanya berkisar Rp 1.750 per kg.
“Pembayarannya pun 70 persen setelah bongkar dari pabrik baru duit dilunasi. Harga turun ini bukan masalah pabrik ramai, seluruh pengiriman CPO anjlok, seluruh Indonesia bukan di Babel saja,” kata Yanto kepada Infomalangraya.com, Jumat (22/5/2026).
Yanto mengatakan, anjloknya harga TBS kelapa sawit bukan hanya terjadi di Kabupaten Bangka Selatan, melainkan hampir di seluruh daerah penghasil sawit di Indonesia.
“Bukan masalah pabrik ramai. Seluruh pengiriman CPO anjlok, bukan hanya di Basel,” ujarnya.
Yanto menduga, kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait sistem ekspor distribusi komoditas strategis seperti CPO dan batu bara yang akan diberlakukan melalui satu pintu BUMN. Ia menyayangkan kebijakan tersebut berdampak langsung hingga ke petani kecil di daerah.
“Kalau memang ada kebijakan dan persiapan, jangan diumumkan mendadak. Sebelumnya harga masih sempat Rp3.100 sampai Rp3.200 per kg,” katanya.
Ia mengatakan, para petani kini semakin tertekan karena biaya produksi juga terus meningkat. Seperti, harga pupuk urea mencapai Rp650 ribu per karung, sementara harga racun rumput naik dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per liter.
“Petani makin menjerit. Pupuk mahal, racun mahal, lengkap penderitaan,” kata Yanto.
Yanto berharap, kondisi harga sawit dapat segera pulih agar keresahan petani tidak berlarut-larut, terlebih menjelang Hari Raya Iduladha.
“Kalau bisa cepat pulih, jangan sampai satu bulan. Minimal dua minggu sudah membaik. Mana sudah dekat lebaran,” keluh Yanto.
Dia juga mengungkapkan, saat ini banyak buah sawit yang tidak dipanen petani. Karena tengkulak tidak berani membeli akibat harga yang terus turun.
“Banyak yang dibiarkan di pohon. Dipetik pun tidak ada yang beli. Tengkulak takut harga turun lagi. Jadi dibiarkan di pohon, dipetik tidak ada yang beli, karena daya beli menurun, karena alasan harga murah,” kata Yanto.
