Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Rote Ndao
Pemerintahan terus mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah terluar Indonesia. Setelah Presiden Prabowo meninjau Pulau Miangas, Sulawesi Utara yang merupakan wilayah paling utara Indonesia pada 9 Mei lalu, giliran Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi wilayah paling selatan Indonesia yakni Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada Jumat kemarin, (22/5/2026).
Dalam kunjungannya ke Rote Ndao, Wapres Gibran meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan pengembangan industri garam nasional berjalan optimal sekaligus mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat swasembada pangan dan hilirisasi sektor kelautan.
Di kawasan K-SIGN, Wapres menerima penjelasan mengenai pengembangan kawasan industri garam, meninjau kolam kristal garam dan gudang penyimpanan, serta berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri. Karena itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.
“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Wapres.
Selain mendukung swasembada, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar. Ia berharap proyek ini bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan efek ganda dari pembangunan proyek ini bisa terasa.
Perhatian terhadap Rumput Laut dan Kampung Nelayan
Selain sektor garam, Wapres turut mencermati potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Menanggapi usulan pemerintah daerah, Wapres memastikan kebutuhan penunjang aktivitas nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.
“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” kata Wapres.
Dalam dialog tersebut, Wapres juga menerima laporan terkait kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah. Menanggapi hal itu, Wapres meminta agar koordinasi dengan kementerian terkait terus diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Dialog dengan Petani Budidaya Rumput Laut
Dalam kunjungannya juga, Gibran berdialog dengan perwakilan petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao. Dalam dialog tersebut, Wapres menekankan pentingnya modernisasi dan hilirisasi rumput laut.
Wapres menilai potensi budidaya rumput laut di wilayah tersebut sangat besar, namun belum dimaksimalkan secara optimal. Perwakilan petani rumput laut Desa Daiama yang berjumlah sekitar 300 orang menyampaikan sejumlah kebutuhan utama untuk mendukung produktivitas mereka. Adapun kebutuhan yang disampaikan meliputi tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm, bibit rumput laut, sampan fiber, serta mesin ketinting 0,5 GT.
Menanggapi hal tersebut, Wapres menilai para petani masih menggunakan peralatan yang sangat tradisional sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang lebih modern. Ia juga mencermati kualitas rumput laut Rote yang dinilai unggul dibandingkan daerah lain, khususnya karena kandungan karaginannya yang tinggi. Menurutnya, potensi tersebut perlu dipertahankan dan dioptimalkan melalui hilirisasi industri rumput laut.
Peninjauan Wilayah Amfoang
Pada hari yang sama, Wapres juga berdiskusi dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wapres ingin menyerap berbagai aspirasi terkait infrastruktur dan layanan dasar di wilayah perbatasan tersebut. Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang.
Wapres mengungkapkan bahwa kunjungan ke Amfoang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang sehari sebelumnya. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama akibat kerusakan jembatan yang menyebabkan keterisolasian sejumlah wilayah.
Dalam dialog bersama warga, Wapres mencermati dampak serius dari putusnya jembatan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ia mencontohkan adanya anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai saat berangkat sekolah, hingga risiko yang dihadapi ibu hamil akibat sulitnya akses transportasi.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan lain, mulai dari keterbatasan akses BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, sulitnya akses kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit yang telah dibangun pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan Pertamina.
Wapres juga menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris, termasuk memberikan perhatian terhadap daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Amfoang.
