Aksi Unjuk Rasa Ojek Online di Sumatera Utara
Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD Sumatera Utara (Sumut), pada Selasa (7/7/2026). Mereka menuntut penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, khususnya terkait potongan aplikasi sebesar 8 persen. Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan berbagai tuntutan yang mereka anggap belum terealisasi secara adil.
Tuntutan yang Disampaikan
Dalam aksi tersebut, para pengemudi menyampaikan tujuh tuntutan utama:
- Penghapusan layanan hemat seperti Gacor, GBH, dan Slot.
- Menuntut pemerintah agar tidak hanya mengakomodir aspirasi driver Grab dan Gojek, tetapi juga memperhatikan supir Shopeefood, Maxime, dan Indrive.
- Meminta pemberlakuan tarif dasar per kilometer yang adil dan transparan.
- Meminta penerapan potongan 8 persen untuk semua layanan serta regulasi yang jelas untuk barang dan makanan.
- Menuntut penindakan tegas terhadap aplikator yang tidak patuh terhadap pemberlakuan tarif.
- Meminta DPR RI segera merampungkan Undang-Undang sebagai payung hukum ojol.
- Menghapus tarif gabungan.
Aksi ini dihadiri oleh driver ojek online dari berbagai aplikasi, termasuk Grab, Gojek, Shopeefood, Maxime, dan Indrive. Mereka membawa poster dengan berbagai tuntutan dan sindiran terhadap pihak yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan mereka.
Komentar dari Ketua Umum Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams)
Agam Zubir Siringo-ringo, Ketua Umum Godams Sumut, menjelaskan bahwa implementasi Perpres yang telah diterbitkan masih belum terealisasi dengan baik. Ia menyebutkan bahwa dalam pidato Presiden pada perayaan May Day lalu, disampaikan bahwa Perpres ini bertujuan untuk menyelamatkan ojol Indonesia dari keterpurukan pendapatan.
Namun, menurut Agam, penerapan Perpres tersebut masih jauh dari harapan. “Kita melihat bahwa penerapan Perpres ini belum sesuai dengan ekspektasi,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa potongan 8 persen hanya direalisasikan pada dua aplikasi, yaitu Gojek dan Grab.
Menurutnya, para pengemudi di Sumatera Utara hadir dalam aksi ini dengan tujuan meminta pemimpin untuk membuat aturan turunan yang mencakup semua aplikasi, bukan hanya Gojek dan Grab. Ia juga menuntut adanya kesamaan tarif di semua aplikasi, karena saat ini banyak aplikator membuat tarif murah yang tidak manusiawi.
Harapan Terhadap Pemerintah dan DPR RI
Agam berharap agar pemerintah dan DPR RI segera menerbitkan Undang-Undang Ojek Online. Ia menilai bahwa undang-undang ini lebih kuat dibanding Perpres, karena memiliki hierarki hukum yang lebih tinggi. “Kami berharap Perpres ini juga diikuti oleh segera terbitnya undang-undang ojol oleh Bapak-bapak kita di parlemen di Senayan sana,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan kerugian yang dialami para pengemudi karena belum terealisasinya Perpres tersebut. “Ini seminggu setelah pengumuman Perpres kemarin. Awalnya asumsi pemerintah pelanggan memesan orderan dengan tarif itu kiranya bisa dipotong sejumlah 8 persen paling tinggi oleh aplikasi,” jelasnya.
Namun, nyatanya di lapangan justru jauh dari harapan. Pendapatan beberapa layanan khususnya di ride di Gojek, terlihat lebih rendah dari argo sebelumnya. “Shopee Food ini nyaris tidak disentuh, tidak disinggung,” katanya.
Respons dari Pj Sekda Sumut
Pj Sekda Sumut Sulaiman Harahap menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi para pengemudi kepada pemerintah pusat. “Kami mendukung aspirasi teman-teman Godams dan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar Perpres ini penerapannya dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Ia berharap penerapan Perpres dapat memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi ojol. “Kita berharap Perpres segera terealisasi, agar Ojol mendapatkan kepastian dan kesejahteraan,” tambahnya.
