Kasus Amsal Sitepu: Dari Karya Seni ke Tuntutan Hukum
Kasus yang melibatkan videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kini menjadi sorotan publik. Bukan karena karyanya, melainkan karena tindakan hukum yang ia hadapi. Amsal dituduh terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa. Namun, kasus ini memicu berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai tanggung jawab serta keadilan dalam sistem penegakan hukum.
Amsal Sitepu bukanlah seorang birokrat atau pejabat negara. Ia adalah seorang pekerja seni yang bekerja di bidang ekonomi kreatif. Selama ini, ia menerima jasa pembuatan konten visual. Keterlibatannya dalam proyek yang kini dipermasalahkan bermula dari sebuah pesanan. Pada tahun anggaran 2021, ia menerima order untuk memproduksi video profil desa di wilayah Tanah Karo. Proyek tersebut mencakup 259 desa dengan nilai anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah.
Namun, di balik proyek tersebut, muncul persoalan yang kemudian berujung pada tuntutan hukum. Jaksa menilai bahwa Amsal tidak mengikuti regulasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku di pemerintahan. Menurut hitungan kejaksaan, satu video profil desa seharusnya hanya bernilai sekitar Rp2,4 juta jika merujuk pada standar biaya umum yang ada. Namun, dalam praktiknya, video-video tersebut dihargai jauh di atas angka tersebut oleh Amsal.
Kronologi dan Duduk Perkara
Dalam persidangan, jaksa menyebutkan bahwa terdapat selisih harga yang sangat signifikan antara biaya yang dibayarkan desa dengan nilai pekerjaan yang sebenarnya. Jaksa berpendapat bahwa kelebihan bayar tersebut merupakan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh terdakwa. Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp202 juta.
Terdakwa diduga melakukan manipulasi harga jasa pengerjaan video profil desa di Kabupaten Karo. Jaksa menyatakan bahwa tindakan Amsal telah memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui proyek tersebut. Hal ini memicu reaksi emosional dari Amsal, yang merasa dirinya hanyalah korban dari sistem pengadaan yang tidak ia pahami sepenuhnya sebagai orang awam.
Reaksi Amsal
Amsal merasa dikriminalisasi atas profesi yang selama ini ia geluti demi menyambung hidup. Dalam pembelaannya, ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang pekerja kreatif yang berusaha mencari nafkah secara jujur. Ia membantah keras tuduhan korupsi dan menegaskan bahwa biaya yang ia terima sudah termasuk biaya operasional, sewa peralatan, hingga jasa editing yang memiliki standar seni tersendiri.
Baginya, harga sebuah video tidak bisa dipukul rata begitu saja tanpa melihat kerumitan produksinya. Ia menjelaskan bahwa menilai sebuah karya seni video hanya dengan angka Rp2,4 juta adalah hal yang menghina profesi kreatif. “Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya mengerjakan video itu dengan keringat saya sendiri, bukan mencuri uang negara. Saya pekerja seni, bukan pencuri!” ungkap Amsal dengan suara bergetar di hadapan awak media dan majelis hakim.
Pembelaan dan Kejanggalan yang Dipersoalkan
Pembelaan Amsal memicu simpati publik. Banyak pihak menilai bahwa posisi Amsal sebagai vendor atau pelaksana teknis seharusnya tidak dijadikan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penentuan anggaran. Di media sosial, kasus ini memunculkan perdebatan. Sebagian publik mempertanyakan mengapa penyusun anggaran atau pihak yang menyetujui proyek tidak ikut menjadi sorotan utama dalam perkara ini.
Sejumlah pengamat juga menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus. Mereka menyoroti bahwa standar harga produksi video bisa sangat variatif tergantung kualitas, konsep, hingga kebutuhan teknis di lapangan. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai metode perhitungan kerugian negara yang digunakan jaksa.
5 Hal yang Dinilai Janggal dan Jadi Sorotan
Vendor Dijadikan Terdakwa Utama
Publik mempertanyakan mengapa Amsal sebagai videografer (pelaksana teknis) justru menjadi pihak utama yang didakwa, sementara pihak penyusun anggaran dan pemberi pekerjaan tidak terlihat menjadi fokus utama penegakan hukum.Standar Harga Video Dipukul Rata
Jaksa menggunakan asumsi harga standar sekitar Rp24 juta per video, padahal biaya produksi video sangat bervariasi tergantung kualitas, konsep, durasi, hingga peralatan yang digunakan.Perhitungan Kerugian Negara Dipertanyakan
Metode perhitungan kerugian negara dinilai belum transparan. Publik menyoroti apakah benar terjadi kerugian riil atau hanya selisih asumsi harga.Tidak Jelasnya Peran dalam Penentuan Anggaran
Amsal mengaku tidak terlibat dalam penyusunan anggaran proyek. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya pihak yang menentukan nilai proyek hingga dianggap terjadi mark up.Potensi Kriminalisasi Pekerja Ekonomi Kreatif
Kasus ini memicu kekhawatiran bahwa pelaku industri kreatif bisa rentan dikriminalisasi jika terjadi perbedaan persepsi harga, tanpa melihat konteks pekerjaan secara utuh.
Respons DPR dan Sorotan Nasional
Kasus ini bahkan menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi III yang membidangi hukum. DPR berencana menggelar rapat untuk membahas kasus tersebut secara lebih mendalam. Seorang anggota Komisi III DPR menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat kecil.
“Kami akan melihat apakah ada ketimpangan dalam penegakan hukum, terutama terhadap pelaku ekonomi kreatif,” ujarnya. DPR juga menilai penting untuk mengkaji kembali mekanisme pengadaan jasa kreatif agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap pekerja di sektor tersebut.
Kasus Amsal Sitepu kini tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas terkait keadilan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Publik pun menanti bagaimana pengadilan akan memutus perkara ini di tengah sorotan yang semakin besar.
