Revisi RUU Polri Tidak Berupaya Mengubah Undang-Undang Kepolisian yang Ada
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri secara garis besar tidak bertujuan mengubah Undang-Undang Kepolisian yang berlaku saat ini. Menurutnya, revisi tersebut lebih diarahkan untuk melengkapi substansi yang belum diakomodasi dalam KUHP Baru dan KUHAP Baru.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/3). Ia menjelaskan bahwa RUU Polri hadir untuk melengkapi KUHP dan KUHAP baru.
RUU Polri sebagai Produk Reformasi
Habiburokhman menekankan bahwa Undang-Undang Polri yang berlaku saat ini merupakan produk reformasi yang dibentuk untuk memperbaiki praktik di masa lalu. Ia menilai bahwa dalam RUU Polri ini sebenarnya tidak banyak yang dilakukan perubahan, karena Undang-Undang Polri yang ada saat ini sejatinya merupakan produk reformasi yang mengoreksi praktik-praktik di masa lalu, di mana Polri diposisikan sekadar sebagai aparatus represif kekuasaan.
Ia juga menyebut bahwa perubahan besar terkait sistem hukum pidana justru sudah dilakukan lewat KUHP dan KUHAP baru yang mengubah paradigma penegakan hukum. Menurutnya, TAP MPR Nomor 6 dan 7 Tahun 2000 serta Undang-Undang Polri telah mengatur mengenai Polri yang reformis, humanis, dan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat sipil.
Perubahan Paradigma dalam KUHP Baru
Habiburokhman menjelaskan bahwa KUHP baru menggeser pendekatan hukum dari konsep pembalasan menuju keadilan restoratif. Ia menyebut bahwa KUHP baru mengubah paradigma berhukum kita dari keadilan retributif yang menjadikan hukum sebagai alat pembalasan, menjadi keadilan restoratif yang memposisikan hukum sebagai alat untuk memperbaiki sistem.
Selain itu, ia menambahkan bahwa perubahan ini juga mengubah dari keadilan formal prosedural menjadi keadilan yang substansial. Perubahan paradigma ini menjadi tanda pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
Penguatan Pengawasan dalam KUHAP Baru
Lebih lanjut, Habiburokhman menyebut bahwa KUHAP baru secara ekstrem telah memperkuat pengawasan internal dan eksternal kepada penyidik yang sebagian besar adalah polisi. Dalam KUHAP lama, penyidik begitu superior, namun dalam KUHAP baru, mereka diposisikan setara dengan penegak hukum lainnya, termasuk advokat sebagai pendamping warga negara yang bermasalah dengan hukum.
Penyelesaian Kasus-Kasus Kontroversial
Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman menyebut sejumlah kasus yang sempat menjadi perhatian publik dinilai telah diselesaikan melalui pendekatan yang lebih berkeadilan sesuai semangat KUHP dan KUHAP baru. Beberapa contoh kasus yang disebutkan antara lain:
- Kasus Hogi Minaya, warga Sleman yang sempat dijadikan tersangka karena mengejar orang yang menjambret istrinya.
- Kasus Ibu Guru Tri Wulansari di Muaro Jambi yang sempat dijadikan tersangka hanya karena mencukur rambut muridnya.
- Kasus Nabila O’Brien, seorang korban pencurian yang sempat dijadikan tersangka.
- Kasus Amsal Sitepu, seorang videografer yang dijadikan tersangka korupsi.
Semua kasus tersebut selesai dengan berkeadilan dengan mengacu pada KUHP dan KUHAP baru. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum telah memberikan dampak nyata dalam penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.
