Perubahan Signifikan dalam Perlindungan Korban di Sistem Peradilan Pidana
Penyidik Utama Tinggi Bareskrim Polri, Irjen Umar Surya Fana menyampaikan bahwa revisi KUHAP dan KUHP baru kini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa korban tidak lagi hanya dianggap sebagai sumber keterangan, tetapi sebagai subjek yang haknya harus dilindungi sejak laporan pertama.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (8/2/2026), Irjen Umar menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan hukum ini, prinsip-prinsip UU Perlindungan Perempuan dan Anak (UU PPA) telah ditanamkan dalam sistem peradilan pidana. Penyidik yang mengabaikan perlindungan korban kini berisiko menghadapi konsekuensi hukum, bukan sekadar teguran internal.
Posisi Korban dalam Proses Penyidikan
Menurut Irjen Umar, perubahan signifikan terletak pada posisi korban dalam proses penyidikan. KUHAP baru tidak lagi memandang korban sebagai “sumber keterangan” semata, tetapi sebagai subjek yang haknya harus dijamin dan dilindungi sejak laporan pertama. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa korban tidak merasa diperlakukan secara tidak adil selama proses hukum berlangsung.
Selain itu, penyidik wajib memberikan informasi perkembangan kasus secara berkala sesuai perintah undang-undang. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, atau eksploitasi anak, kepastian bahwa laporannya tidak “menghilang” adalah bentuk perlindungan paling dasar, yaitu rasa aman.
Pemeriksaan Korban yang Lebih Aman dan Berkelanjutan
KUHAP baru juga mewajibkan penyidik melakukan asesmen dan pemenuhan kebutuhan khusus perempuan dan anak. Pemeriksaan korban tidak boleh lagi sama dengan tersangka dewasa. Jika pemeriksaan dilakukan berulang-ulang yang membuka luka lama, pertanyaan yang menyudutkan korban, atau pemeriksaan tanpa pendamping, maka hal tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi pelanggaran hukum acara.
Undang-undang ini juga memberikan legitimasi bagi kehadiran pendamping korban, baik dari pekerja sosial, psikolog, maupun lembaga perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, korban tidak lagi sendirian menghadapi sistem hukum, melainkan mendapat dukungan langsung dari negara.
Perlindungan Korban dalam Pemidanaan
KUHP baru turut menegaskan perlindungan korban dalam pemidanaan. Kejahatan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan berbasis relasi kuasa, kini harus memperhitungkan dampak terhadap korban, termasuk penderitaan psikis, bukan hanya luka fisik. Irjen Umar menekankan bahwa anak korban juga mendapat perlindungan khusus. Jika seorang anak menjadi korban sekaligus pelaku karena tekanan, eksploitasi, atau ketergantungan relasi, hukum baru memberi ruang untuk menghentikan proses pidana dan menggantinya dengan tindakan perlindungan.
“Kekerasan seksual, kekerasan berbasis relasi kuasa, dan kejahatan terhadap anak tidak lagi bisa diperlakukan sebagai ‘perkara biasa’ hanya karena tidak menimbulkan luka fisik berat. Penderitaan psikis korban diakui sebagai realitas hukum, bukan sekadar narasi emosional,” jelasnya.
Konsekuensi Hukum bagi Penyidik yang Lalai
Irjen Umar menyatakan bahwa perubahan ini bukan kompromi hukum, tetapi koreksi terhadap praktik lama yang keliru. Di sinilah irisan kuat dengan UU Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi nyata. UU PPA selama ini sering terhenti sebagai norma sektoral.
Meski demikian, Irjen Umar menegaskan bahwa undang-undang saja tidak cukup. Perlindungan baru akan terasa jika aparat penegak hukum mengubah cara berpikir, bekerja dengan empati, keberanian, dan integritas.
“Karena itu, ukuran keberhasilan KUHP dan KUHAP baru bukan pada banyaknya pasal, tetapi pada satu pertanyaan sederhana dari korban perempuan dan anak: ‘Apakah saya merasa lebih aman setelah melapor?’ Jika jawabannya ya, maka hukum bekerja. Jika tidak, maka kita gagal sekali lagi,” pungkasnya.
