Pada perayaan Hari Reformasi, berbagai pihak menilai bahwa momen ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat integritas serta memastikan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berjalan efektif di seluruh institusi penegak hukum. Reformasi sistem hukum dipandang harus sejalan dengan pembenahan aparat agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin kuat.
Lia Pratiwi, Kabid Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum Kemenko Polkam, menyatakan bahwa pemberlakuan KUHAP baru merupakan momentum besar dalam modernisasi sistem peradilan pidana nasional. Ia menekankan pentingnya keselarasan implementasi di seluruh aparat penegak hukum agar pembaruan hukum benar-benar berdampak pada kualitas penegakan hukum di Indonesia.
“Pemberlakuan KUHAP Baru merupakan momentum besar reformasi sistem peradilan pidana nasional. Karena itu, penting untuk memastikan implementasinya berjalan selaras di seluruh aparat penegak hukum agar tujuan pembaruan hukum dapat tercapai secara optimal,” ujar Lia dalam keterangan yang diterima.
KUHAP baru yang mulai berlaku sejak awal 2026 membawa sejumlah pembaruan dalam sistem peradilan pidana nasional. Pembaruan tersebut mencakup penguatan restorative justice, deferred prosecution agreement, plea bargain, hingga integrasi pola penanganan perkara melalui koordinasi yang lebih kuat antara penyidik dan penuntut umum.
Menurut Lia, penguatan sistem hukum harus dibarengi dengan peningkatan integritas aparat penegak hukum agar reformasi hukum tidak berhenti pada aspek regulasi semata. Pemerintah menilai modernisasi hukum pidana membutuhkan perubahan kultur birokrasi dan penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan pentingnya pembenahan internal di tubuh aparat penegak hukum dan keamanan. Dalam peresmian Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Presiden meminta aparat berani melakukan koreksi diri dan membersihkan praktik penyelewengan maupun korupsi.
Presiden juga mengingatkan agar aparat negara tidak terlibat dalam praktik ilegal seperti perjudian, narkoba, hingga penyelundupan. Menurut dia, aparat penegak hukum harus kembali menjadi institusi yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan menjaga marwah penegakan hukum nasional.
Momentum Hari Reformasi dinilai menjadi titik penting untuk memperkuat komitmen pembaruan hukum sekaligus membangun sistem penegakan hukum yang lebih bersih, profesional, dan berkeadilan di tengah tantangan modernisasi hukum nasional.
Tantangan Implementasi KUHAP Baru
Implementasi KUHAP baru tentu saja menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perbedaan kemampuan dan sumber daya antara lembaga penegak hukum. Beberapa lembaga mungkin sudah siap dengan infrastruktur dan SDM yang memadai, sementara yang lain masih memerlukan pembinaan dan pelatihan lanjutan.
Selain itu, adanya pergeseran dari sistem hukum yang lebih formal ke pendekatan yang lebih partisipatif seperti restorative justice juga memerlukan perubahan paradigma di kalangan aparat. Hal ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari para penegak hukum untuk menerima dan menerapkan metode baru tersebut.
Tidak hanya itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum juga menjadi faktor penting. Masyarakat semakin sadar akan hak-hak mereka, sehingga tuntutan terhadap keterbukaan informasi dan keadilan semakin meningkat.
Peran Masyarakat dalam Mendukung Reformasi Hukum
Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung reformasi hukum. Dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat bisa menjadi mitra dalam memastikan bahwa sistem hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran.
Dukungan masyarakat juga bisa berupa partisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Misalnya, melalui forum diskusi, survei, atau bahkan melalui media sosial, masyarakat bisa memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan hukum yang sedang diterapkan.
Selain itu, masyarakat juga bisa menjadi pengawas terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dengan laporan yang cepat dan akurat, masyarakat bisa membantu mengungkap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan hukum.
Langkah-Langkah yang Harus Diambil
Untuk memastikan keberhasilan implementasi KUHAP baru, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan perubahan regulasi.
Kedua, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penanganan perkara. Dengan koordinasi yang baik, proses hukum akan lebih efisien dan efektif.
Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi agar setiap lembaga dapat memastikan bahwa KUHAP baru diterapkan dengan benar. Evaluasi berkala bisa menjadi sarana untuk mengetahui kendala dan solusi yang tepat.
Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi tentang perubahan hukum yang terjadi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat bisa lebih mudah beradaptasi dengan sistem hukum yang baru.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan KUHAP baru bisa benar-benar menjadi landasan untuk membangun sistem penegakan hukum yang lebih baik, adil, dan berkeadilan di Indonesia.
