Kasus Perundungan Siswa SMAN 1 Purwakarta: Kritik dari FSGI dan Tantangan Pendidikan
Beberapa waktu lalu, kasus perundungan yang dilakukan oleh sembilan siswa SMAN 1 Purwakarta terhadap seorang guru perempuan memicu reaksi kuat dari berbagai pihak. Aksi tidak pantas tersebut terekam dalam video dan viral di media sosial, menunjukkan para siswa mengacungkan jari tengah kepada guru tersebut sementara sang guru memilih diam tanpa merespons.
Peristiwa ini memicu respons cepat dari pihak sekolah, yang akhirnya menjatuhkan sanksi skorsing selama 19 hari kepada semua siswa yang terlibat. Namun, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Mereka menilai bahwa sanksi ini bisa berdampak negatif terhadap hak pendidikan siswa, terutama jika tidak ada upaya pembelajaran jarak jauh atau kesempatan ulangan susulan.
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, menjelaskan bahwa skorsing selama 19 hari setara dengan satu bulan penuh kegiatan belajar. Hal ini berpotensi membuat siswa tertinggal materi pelajaran dan kehilangan kesempatan untuk mengikuti ulangan harian. Ia juga mempertanyakan apakah selama masa skorsing, siswa tetap mendapatkan akses pembelajaran jarak jauh serta kesempatan mengikuti ujian susulan.
“Jika tidak ada pembelajaran jarak jauh atau ulangan susulan, kondisi ini bisa berdampak serius hingga mengancam kenaikan kelas mereka,” ujar Retno dalam keterangan yang diterima Infomalangraya.com.
Di sisi lain, FSGI menegaskan bahwa perilaku siswa memang tidak dapat dibenarkan dan termasuk pelanggaran etika berupa perundungan. Meski demikian, tindakan tersebut dinilai bukan tindak pidana dan perlu ditangani dengan pendekatan pembinaan, bukan semata hukuman.
FSGI juga menyoroti bahwa pihak sekolah belum secara jelas mengungkap latar belakang terjadinya insiden tersebut. Penelusuran penyebab dinilai penting untuk evaluasi menyeluruh dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman, sesuai dengan regulasi terbaru.
Menariknya, sekolah menyebut peristiwa ini sebagai kejadian pertama, yang berarti para siswa tidak memiliki riwayat pelanggaran serupa sebelumnya. Dalam konteks ini, FSGI menilai pemberian sanksi seharusnya mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan tidak langsung pada tahap skorsing.
Dalam pedoman pendidikan karakter yang digunakan sekolah, memang terdapat lima jenis sanksi, mulai dari teguran hingga dikeluarkan dari sekolah. Namun, FSGI menilai penerapan sanksi idealnya dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembinaan ringan sebelum menuju sanksi yang lebih berat seperti skorsing.
Lebih lanjut, FSGI menyoroti bahwa dalam regulasi nasional seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 maupun Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai sanksi skorsing bagi siswa. Karena itu, FSGI mendorong sekolah untuk mengedepankan pendekatan pembinaan dan tetap menjamin hak pendidikan siswa. Jika skorsing tetap diberlakukan, maka sekolah wajib menyediakan pembelajaran jarak jauh serta kesempatan mengikuti ulangan susulan.
“Prinsipnya adalah kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi prioritas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,” kata Retno.
Tantangan dalam Menyeimbangkan Disiplin dan Hak Pendidikan
Kasus ini membuka pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan disiplin dengan hak pendidikan siswa. Di satu sisi, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan belajar yang baik dan melindungi guru dari tindakan tidak sopan. Di sisi lain, siswa juga memiliki hak untuk terus menerima pendidikan tanpa terganggu oleh sanksi yang berlebihan.
Pihak sekolah dan lembaga pendidikan lainnya perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan sanksi. Misalnya, apakah siswa memiliki riwayat pelanggaran sebelumnya? Apakah ada kemungkinan adanya konflik yang tidak terlihat? Dan, apakah langkah-langkah penanganganannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
Selain itu, perlunya pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh dan ujian susulan menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan. Ini tidak hanya membantu siswa yang terkena sanksi, tetapi juga memberikan solusi yang lebih inklusif dan adil dalam proses pendidikan.
Langkah yang Harus Diambil
Berdasarkan analisis ini, beberapa langkah penting perlu diambil:
- Evaluasi Latar Belakang Insiden: Sekolah perlu melakukan investigasi menyeluruh untuk memahami penyebab insiden. Hal ini akan membantu menghindari kesalahan dalam penanganan dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
- Penerapan Sanksi Bertahap: Sanksi sebaiknya diberikan secara bertahap, dimulai dari pembinaan ringan sebelum mencapai sanksi yang lebih berat seperti skorsing.
- Peningkatan Pembelajaran Jarak Jauh: Jika sanksi skorsing diberlakukan, sekolah harus menyediakan pembelajaran jarak jauh dan kesempatan ulangan susulan agar siswa tidak tertinggal.
- Penguatan Budaya Sekolah: Membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman sangat penting untuk mencegah tindakan perundungan di masa depan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang seimbang antara disiplin dan hak siswa.
